Publikasi Policy Paper

The Indonesia’s Occupational Employment Outlook 2020 is a joint effort of the World Bank and Indonesia’s Ministry of National Development Planning (Bappenas). This technical report analyzes data from Occupational Employment and Vacancy Survey (OEVS) and was prepared by a World Bank team comprising Julia Granata (Labor Economist, World Bank Consultant), Juul Pinxten (Economist), and Josefina Posadas (Senior Economist). The OEVS is a pilot survey run for the first time in Indonesia using best practices from other high- and upper-middle-income countries. Wendy Cunningham (Lead Economist), Josefina Posadas (Senior Economist), and Maria Monica Wihardja (Economist) developed the instrument and supervised the data collection. Poer Wanto and Muhammad Farid carried out the sample design and provided support during data collection. SurveyMETER did an outstanding job in collecting the data. Juul Pinxten (Economist) performed the qualitative work. Abror Tregar Pradana provided excellent assistance in the analysis to support design of the survey and quality control of the data. The report team thanks Camilla Holmemo (Practice Leader for Human Development, Indonesia and Timor Leste), Mauro Testaverde (Senior Economist), and Maria Monica Wihardja for useful comments on the report.

Buku Unlikely Heroes diterbitkan sebagai rekam perjalanan dan kerja nyata pemerintah dari masa ke masa dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat terus dilakukan dari satu rezim ke rezim lainnya mengikuti berbagai mazhab pembangunan yang diyakini sebagai yang terbaik pada masanya. Nama program dan pendekatannya berbeda mengikuti situasi politik dalam negeri serta politik internasional yang saling memengaruhi dalam suatu proses yang dialektik. 

Dengan demikian, ada baiknya kita mengetahui upaya-upaya pemberdayaan yang diprakarsai pemerintah dari masa ke masa melalui penuturan para pelaku di dalam birokrasi, dilengkapi pandangan para aktivis yang terjun langsung di akar rumput.  Buku ini adalah mengenai itu semua. Melalui wawancara dengan tokoh-tokoh yang diseleksi dalam buku ini, kita mengetahui dinamika persoalan, baik secara struktural maupun di dalam diri secara individual. Kerja pemberdayaan bukan merupakan tujuan, melainkan salah satu sarana strategis untuk berjalan menuju kepada tujuan besar; yaitu cita-cita bangsa ini. 

Download Versi Bahasa Indonesia

Download Versi Bahasa Inggris

The Growth Diagnositics Study, to identify the most constraint of Indonesia's economic growth, started in early 2018. Previously in December 2017, we invited Prof. Ricardo Hausman from Harvard University to give a public lecture and worksjop regarding Growth Diagnostics in Jakarta with funding from the Australian Government through the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). We would like to thank DFAT for making it possible for us to learn about the tools and mechanics of Growth Diagnostics directly from Prof. Ricardo Husman

This report provides a solid basis for Indonesia’s policy makers to start thinking about the policies that the country needs to implement to support the nation’s development in the medium and long term. Indonesia’s experience suggests that the country needs new economic policies if it wants to become an upper-middle-income economy as soon as possible. The analysis in the report shows why Indonesia has not been able to grow beyond 5.5% in recent years. The reason is that the country’s potential and balance- of-payment growth rates do not allow faster growth. Analysis of the determinants of these two growth rates shows that the structure of our economy, especially the role played by the manufacturing sector, is fundamental. Therefore, the development of the manufacturing sector is necessary to unlock Indonesia’s growth in the medium and long term

Visi Indonesia 2045 disusun selama dua tahun. Visi ini tidak hanya memberi gambaran mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga peta jalan yang mampu dan perlu dicapai pada tahun 2045. Penyusunan Visi melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; pendidikan tinggi; generasi muda; serta berbagai lembaga profesi.

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk menyusun Visi Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Visi ini tidak hanya berisi gambaran ideal mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga memuat peta jalan yang mampu dan perlu dicapai hingga tahun 2045. Background Study Visi Indonesia 2045 ini merupakan rangkuman dari rincian kajian strategis Visi Indonesia 2045. Penyusunan Visi melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; pendidikan tinggi; generasi muda; serta berbagai lembaga profesi.

Upaya peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Pembangunan kualitas pemuda tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada tiga hal, yaitu:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda;

2 Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan

3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 akhirnya dapat menembus di bawah satu digit, yaitu 9,82 persen pada bulan Maret dan terus menurun menjadi 9,66 persen pada bulan September yang lalu. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi. Namun sebaliknya di beberapa provinsi mengalami kenaikan kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Maluku Utara, dan Papua.  Bahkan, di beberapa provinsi seperti NTT dan Papua, kemiskinan tidak mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa yang terjadi seperti kelaparan di Kabupaten Asmat Papua dan bencana alam di NTT memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini. Kemiskinan juga menjadi tantangan karena tingkat kemiskinan di 275 kabupaten/kota (Susenas, Maret 2018) masih di atas nilai rata-rata nasional.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 akhirnya dapat menembus di bawah satu digit, yaitu 9,82 persen pada bulan Maret dan terus menurun menjadi 9,66 persen pada bulan September yang lalu. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi. Namun sebaliknya di beberapa provinsi mengalami kenaikan kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Maluku Utara, dan Papua. Bahkan, di beberapa provinsi seperti NTT dan Papua, kemiskinan tidak mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa yang terjadi seperti kelaparan di Kabupaten Asmat Papua dan bencana alam di NTT memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini. Kemiskinan juga menjadi tantangan karena tingkat kemiskinan di 275 kabupaten/kota (Susenas, Maret 2018) masih di atas nilai rata-rata nasional.

Dengan latar belakang tersebut, Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan melaksanakan kaji cepat pada wilayah-wilayah dengan kemiskinan tinggi dan menganalisis lebih dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan kemiskinan serta sulit turunnya kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil analisis dapat memberikan rekomendasi terkait upaya- upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga penurunan kemiskinan di wilayah tersebut dapat dipercepat. Kegiatan lapangan dilakukan di Provinsi Maluku, NTT dan Papua untuk memperoleh justifikasi rasional dan empiris sehingga analisis yang dilakukan objektif serta rekomendasi strategi dan kebijakan yang diperlukan dapat disusun.