Publikasi Policy Paper

Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota .Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan pemerintah berupaya untuk mengendalikan laju peningkatan penyebaran penyakit dan peningkatan kematian akibat Covid-19. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan Covid-19 difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial. Bappenas bekerjasama dengan FKM UI menyusun proyeksi mengenai Covid-19 untuk memberikan gambaran besarnya permasalahan Covid-19 ke depan dan mengukur dampak intervensi pemerintah terhadap laju peningkatan Covid-19. Tujuan dari proyeksi ini adalah memberikan bukti yang kuat dan tepat sebagai salah satu masukan bagi pengembalian keputusan dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Secara khusus proyeksi ini bertujuan untuk memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pelonggaran atau pengetatan PSBB, meningkatkan awarness pemerintah pusat dan daerah terhadap proyeksi kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19, dan meningkatkan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dan penyediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.

Pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs), yang ingin memastikan tidak ada satupun kelompok yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, setelah hampir 5 tahun ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 2016, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan penyelenggaraan inklusivitas disabilitas, termasuk implementasi berbagai aturan pelaksana dari UU tersebut.

Melalui kajian bertema “Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis” diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kondisi disabilitas Indonesia dan hal-hal yang telah diupayakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam studi ini kami juga memuat rekomendasi kebijakan baik untuk Bappenas sendiri, Kementerian/Lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Harapannya, kolaborasi dan komunikasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas dapat diperkuat agar berbagai target RIPD yang telah ditetapkan dapat dicapai sejalan dengan pencapaian target-target SDGs.

TPerlambatan terjadi hampir di semua negara dunia. Perlambatan aktivitas ekonomi global mendorong perlambatan harga komoditas global dan mendorong pelonggaran moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 melambat, tapi masih cukup tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Perekonomian Sumatera tahun 2019 meningkat didorong oleh membaiknya kinerja perekonomian Riau dan Kep. Riau. Riau dan Kep. Riau dapat tumbuh tinggi didorong oleh pertumbuhan Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan harga kelapa sawit dan karet. Perekonomian Jabar, DKI Jakarta, Banten dan Bali melambat, menyebabkan perekonomian Jawa-Bali secara keseluruhan tertahan. Perekonomian Kalimantan meningkat didorong oleh kinerja perekonomian Kaltim, Kaltara, dan Kalteng. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi stagnan pada level 6,7%. Perekonomian Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan didorong oleh meningkatnya konsumsi Rumah tangga dan Investasi di Provinsi NTT dan NTB dan juga didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata khususnya wisman di NTB dan peningkatan produksi tembaga seiring dengan pertumbuhan pertambangan yang mulai terkoreksi baik di NTB maupun di NTT. Perekonomian Maluku tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan terjadi penurunan kinerja ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekonomi di Papua mengalami penurunan utamanya disebabkan oleh melemahnya sektor pertambangan seiring dengan transisi metode pertambangan di Freeport. Namun, perkembangan ekonomi di Papua di luar pertambangan masih cukup baik.

Pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat. Namun dalam waktu kurang dari dua bulan IMF merevisi pertumbuhan ke bawah, bahkan diperkirakan bisa di bawah pertumbuhan 2019. Lembaga riset internasional memperkirakan penurunan lebih besar jika Covid-19 menjadi pandemik global. Dampak Covid-19 yang dialami Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan investasi akan melambat, konsumsi RT mengalami penurunan sebagai akibat pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat, kinerja ekspor impor terkena dampak penurunan aktivitas perdagangan dunia dan pelemahan ekonomi domestik, dan skenario optimis mengasumsikan tambahan stimulus fiskal sehingga mendorong peningkatan konsumsi pemerintah ada dan skenario pesimis,dorongan APBN terbatas.

Energi sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan energi perlu seimbang dengan beragam tujuan — menjaga ketersediaan, akses yang terjangkau untuk layanan energi dan keberlangsungan.

Ketegangan di antara semua hal ini sudah jelas. Investasi yang diperlukan untuk menyediakan pasokan yang aman, khususnya di negara seperti Indonesia dengan infrastruktur yang tidak memadai dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, sehingga membuat keterjangkauan lebih sulit untuk dicapai. Adapun penekanan pada upaya meminimalkan harga mungkin bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan hal ini mendorong penggunaan bahan bakar fosil berbiaya lebih rendah meskipun ada kerusakan lingkungan dan kesehatan.

Identifikasi bauran kebijakan yang tepat untuk memenuhi berbagai tujuan ini memainkan berperan penting dalam perumusan komponen energi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2020-2024. Untuk membantu hal ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Bank Pembangunan Asia dan tim konsultannya untuk mengevaluasi tantangan utama yang dihadapi sector energi selama lima tahun ke depan dan untuk mengembangkan proposal kebijakan yang menanggapi hal ini. Kertas Putih ini merupakan kesimpulan dari penilaian ini dan usulan yang dihasilkan

Energy is critical to economic development. But energy policy needs to balance multiple objectives—securityof supply, affordability of access to energy services and sustainability. The tensions between these are readily apparent. The investments required to deliver secure supplies, particularly in a country such as Indonesia with inadequate existing infrastructure and rapid economic growth, make affordability harder to achieve. And an emphasis on minimising prices may work against sustainability— encouraging the use of lowercost fossil fuels despite their environmental and health damages.

Identifying the appropriate policy mix to meet these multiple objectives plays a critical part in the formulation of the energy components of the Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2020-2024. To assist in this, the Ministry of National Development Planning (Bappenas) has been working closely with the Asian Development Bank and its team of consultants to assess the major challenges facing the energy sector over the next five years and to develop policy proposals responding to these. This White Paper represents the conclusions of this assessment and the proposals that result from it.

Keterbatasan model pelaksanaan dan penyaluran pendanaan luar negeri yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan BUMN membuat fleksibilitas pemanfaatan pendanaan luar negeri bilateral menjadi terbatas. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat besar. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan model pelaksanaan dan penyaluran pendanaan (Financing Delivery Model/ FDM) dari luar negeri untuk proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab Pemda dan BUMD terutama proyek-proyek lintas batas administrasi daerah sehingga pendanaan bilateral dapat direalisasikan dengan optimal dan efektif.

Pelaksanaan studi Growth Diagnostics untuk mengidentifikasi kendala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia telah dimulai sejak awal tahun 2018. Sebelumnya di bulan Desember 2017, kami mengundang Prof. Ricardo Hausmann dari Harvard University untuk memberi kuliah umum dan workshop mengenai Growth Diagnostics yang dibantu oleh pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DFAT yang telah memfasilitasi terlaksananya kunjungan Prof. Ricardo Hausmann untuk berbagai pengetahuan tentang metode Growth Diagnostics..

Indonesia’s Occupational Tasks and Skills (Indotask) pilot is a timely effort to meet the data needs for workforce development policy and skills monitoring. Technological change and other megatrends are influencing the optimal allocation of skills to tasks in the labor market. The Government of Indonesia is determined to develop an advanced labor market information system to provide reliable and timely information needed for making sound policy decisions and informing key labor market actors. The COVID-19 pandemic and crisis have accelerated the need for labor market monitoring that puts occupations’ dynamics, skills, and tasks at the center.