Publikasi Policy Paper

Naskah kebijakan ini disusun untuk menjembatani dokumen Blue Print PSDS 2014 yang telah disusun oleh pemerintah ke dalam sebuah strategi dan kebijakan operasional yang fokus dan menjadi faktor pengungkit (laverage factor) terwujudnya swasembada daging pada tahun 2014. Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan melalui pengkajian mendalam hasil desk study, focused group discussion (FGD), dan lokakarya. Hasil desk study digunakan sebagai bahan diskusi pada pertemuan FGD. Selanjutnya, analisis yang digunakan untuk menyusun strategi dan kebijakan adalah analisis Strenght, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT). Berdasarkan analisis SWOT, diperoleh beberapa isu strategis yang digunakan untuk menyusun rumusan kebijakan alternatif yang bersifat terobosan, sehingga alternatif tersebut diharapkan dapat memacu kecukupan kebutuhan daging dalam negeri yang disajikan dalam matrik Theats, Opportunity, Weakness, Strenght (TOWS).

identifikasi kebutuhan fasilitasi UMKM dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Harris mengulas berbagai isu yang berkembang diseputar energi, mulai dari rata-rata pertumbuhan konsumsi energi nasional yang cukup tinggi, kelangkaan energi fosil, sampai dengan isu pemanasan global yang diakibatkan oleh penggunaan energi fosil.

Penyusunan Naskah Kebijakan (Policy Paper) Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia secara Berkelanjutan dan Berkeadilan dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelapa sawit terkait dengan nilai tambah dan daya saing, serta keberlanjutannya. Naskah kebijakan ini disusun melalui studi literatur, diskusi, dan seminar untuk mendapatkan masukan dari narasumber dan para stakeholder.

Pemerintah Indonesia sedang melakukan uji coba Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan tunai bersyarat berbasis rumahtangga. Tujuan utama program adalah untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anakanak dibawah usia 6 tahun, dan meningkatkan partisipasi sekolah dasar anak.

Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), maka pada TA 2010 ini Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bappenas melakukan kajian untuk mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam memfasilitasi UMKM sejalan dengan fokus pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terdapat pada RPJMN 2010-2014. Fokus tersebut terkait dengan pengembangan sistem insentif, seperti dukungan kebijakan yang memudahkan UMKM untuk tumbuh dan berkembang; pengembangan pola-pola peningkatan kapasitas dan kualitas SDM terutama dari sisi kewirausahaan dan keterampilan teknis; pengidentifikasian mitra dalam pemberdayaan UMKM seperti CSR, PKBL atau pihak-pihak lainnya, dan pengidentifkasian kelembagaan masyarakat yang dapat didorong sehingga ada perkembangan skala usaha UMKM yang lebih seimbang dan memadai.