Publikasi Policy Paper

“Kerja sama pembangunan internasional” adalah terminologi baru dalam kebijakan ekonomi, luar negeri, dan perdagangan bagi Indonesia khususnya sejak dibentuknya Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional di Bappenas pada tahun 2012. Kebaruan terminologi ini terletak pada munculnya kata pembangunan dari dalam frase “kerja sama internasional”. Makna kerja sama internasional sebelumnya didominasi oleh kerja sama yang dimotori oleh negara maju dengan pola pemberian bantuan dari negara maju ke negara berkembang atau dalam literatur ekonomi lebih dikenal sebagai Northern-led growth.

Kajian ini bertujuan untuk menyusun satu perangkat indikator daya saing UMKM, serta rekomendasi penggunaannya untuk kebijakan pengembangan UMKM ke depan. Metodologi yang digunakan mencakup (1) studi literatur mengenai faktor-faktor daya saing UMKM dan pilihan metode pengukurannya; (2) penyusunan indikator daya saing UMKM berdasarkan literatur dan expert judgment; (3) pengumpulan data-data sekunder; (4) diskusi dengan pemangku kepentingan dalam penentuan dan verifikasi indikator-indikator daya saing UMKM; dan (4) perhitungan daya saing UMKM yang menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi penggunaan indikator daya saing UMKM. Perhitungan indikator daya saing UMKM difokuskan pada kinerja UMKM di sektor industri pengolahan di tingkat provinsi

Pemerintah pusat dan daerah di seluruh dunia mengelola data set yangsangat berharga dalam jumlah besar tetapi potensinya belum dimanfaatkan oleh sektor publik maupun swasta secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya atau interface. Pulse Lab Jakarta (PLJ), program kerja sama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UN Global Pulse, dibentuk untukmendukung sektor publik membangun kemampuan analisis dan kapasitas teknologi untuk memanfaatkan sumber data digital yang dikenal dengan “Big Data” dalam memonitor program perencanaan dan pembangunan sosial.

Upaya pemanfaatan potensi “Big Data” untuk pembangunan dan mempromosikan inovasi data pada sektor publik, Bappenas melalui Pulse Lab Jakartadan disponsori PT. Jasa Marga Tbk., menyelenggarakan workshop yang terdiri atas seminar dan hackathon dengan tema “Data Untuk Pelayanan Publik Yang Lebih Baik” yang berlangsung pada 26 – 27 September di Hotel Amaroossa, Bandung.

Tujuan dari workshop ini adalah untuk mempromosikan dan membangun kesadaran lembaga pemerintah, sektor publik, swasta dan akademisi tentang peluang penggunaan inovasi data guna memenuhi kebutuhan sektor publik di Indonesia.

Workshop yang dihadiri oleh Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil ST., MUP berlangsung selama dua hari, diawali seminar dihari pertama dengan pembicara Giulio Quaggioto (Pulse Lab Jakarta Manager), Dr. Yudhistira Dwi Wardhana Asnar (ITB), Rudy Mahmud Zafrullah (Kepala Pusdalisbang Bappeda Prov. Jawa Barat), Togar Siallagan (Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS), D. Hari Pratama(Vice President Information Technology PT. Jasa Marga)dan Imron Zuhri (Komisaris PT. MediaTrac). Sedangkan kontributor Dr. Adhi Santika, Dr. Guardian Sandjaya, Bapak Hasan Yusuf dan Bapak Andaru Pramudito Suhud berbicara pada sesi diskusi grup yang dibagi dalam topik kesehatan, transportasi dan civic engagement.

Pada pembukaan seminar, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Oktorialdi, menyampaikan bahwa workshop ini diselenggarakan sebagai wujud nyata untuk dapat menciptakan cara-cara baru sebagai solusi bagi permasalahan yang muncul dalam pembangunan. Selanjutnya, beliau menyampaikan harapannya agar setelah acara berakhir, setiap peserta yang hadir dapat menghasilkan 1 atau 2 usulan nyata tentang bagaimana mendayagunakan Big Data untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu, agenda hackaton dilaksanakan di Bandung Digital Valley. Acara ini mengundang para pengembang aplikasi untuk berkompetisi selama 24 jam dalam mengembangkan aplikasi inovatif yang menampilkan penggunaan data dari sektor publik dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan transportasi. Para pengembang aplikasi diundang untuk menunjukkan dan mendiskusikan karya mereka dihadapan para pembuat kebijakan, akademisi dan sektor swasta. Pemenang pertama dan kedua dari masing-masing kategori dalam perlombaan ini:

• Aplikasi Dynamic Route Guide (DRG) yang dikembangkan oleh Ismail Hamzah memenangkan hadiah pertama sebesar Rp. 15.000.000 untuk topik transportasi. Aplikasi ini memiliki fitur crowdsourcing dan berguna untuk memprediksikan lalu lintas, kejahatan dan layanan rute perjalanan yang memungkinkan pengguna (user) untuk check-in menggunakan Global Positioning System (GPS) dari telepon genggam untuk memberitahu teman lokasi mereka saat itu. Sedangkan Assistoll yang dibuat oleh Muhammad Hasby, Dominikus D. Putranto, dan Halida Astatin ditetapkan sebagai pemenang kedua pada kategori transportasi dan berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000. Aplikasi Assistoll dirancang untuk membantu pengumpulan data PT. Jasa Marga dengan fitur rute dan biaya tol, informasi fasilitas dan rest area, serta travelling buddy untuk pengemudi.

• Pada topik kesehatan, aplikasi BaPaJaSa yang dibuat oleh Muhammad Ikhsan, Aisyah Dzulqaidah, dan Tito D.K. Siregar berhasil mendapatkan posisi sebagai pemenang pertama. Aplikasi BaPaJaSa memungkinkan pengguna untuk mengetahui fasilitas kesehatan terdekat yang diberikan dan direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan pemenang kedua untuk kategori kesehatan adalah aplikasi K{A}RMA yang dikembangkan oleh Ardi Priasa, Dhamar Prasetyo, dan Fajar Faturochman. Aplikasi K{A}RMA memungkinkan masyarakat untuk memanggil ambulans, meminta transfusi darah, menemukan fasilitas kesehatan berdasarkan lokasi, tipe pelayanan dan ketersediaan kamar di rumah sakit.

Unduh Paparan :

1. Bigdata What Opportunities For Better Public Services
2. Data for A better Public Service
3. Penggunaan Data Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan
4. Data untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
5. Big Data Analytics For Public Service Improvement
6. Penerapan Open Data di Pemprov Jawa Barat
7. Penggunaan Data Dalam Civic Engagement

Berdasarkan tema-tema spesifik yang dibahas dalam setiap serial semiloka, sejumlah tujuan spesifik yang telah dicapai dan dirumuskan dalam buku ini, antara lain: (1) Merumuskan risalah kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan di masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di iii Kawasan Timur Indonesia; (2) Merumuskan risalah kebijakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran publik untuk akselerasi pembangunan di KTI; (3) Memahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi KTI; dan (4) Mengidentifikasi kendala dan peluang di sektor infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif; (5) Merumuskan agendaagenda kebijakan untuk pengembangan infrastruktur dasar di KTI; (6) Memahami tantangan dan peluang sektor industri ekstraktif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di KTI; (7) Mengidentifikasi kendala dan peluang di sektor industri ekstraktif untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif; (8) Merumuskan agenda-agenda kebijakan untuk pengembangan industri ekstraktif di KTI; (9) Mengidentifikasi kendala dan peluang peningkatan pendapatan daerah; (10) Merumuskan kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan potensi penerimaan daerah serta meningkatkan pelayanan publik; (11) Merumuskan upaya-upaya strategik untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja publik agar lebih berdampak terhadap perbaikan kinerja hasil (outcome); (12) Membangun komitmen di kalangan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia untuk mengalokasikan belanja modal yang lebih signifikan bagi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian; (13) Merumuskan dan mensitesis agenda-agenda kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif di KTI; dan (14) Merumuskan dan mensintesis agenda-agenda kebijakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah di Kawasan Timur Indonesia.

Sebelum periode krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan rata-rata tingkat pertumbuhan (PDB) sebesar 7,1 persen per tahun dalam periode 1971-1997 (Badan Kebijakan Fiskal, 2014). Pada saat itu perlindungan sosial belum menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan belanja sosial pemerintah hanya terkonsentrasi dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Kondisi krisis ekonomi tahun 1997-1998 telah membuat krisis multidimensi yang telah menyebabkan banyak penduduk Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan. Hal ini memberikan kesadaran tentang kerentanan kondisi ekonomi Indonesia, serta pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Sejak saat itu, Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial nasional (JPS). Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

“Scaling Up Nutrition (SUN) Movement” merupakan gerakan global di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sebagai respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status pangan dan gizi di sebagian besar negara berkembang akibat lambat dan tidak meratanya pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1). Gerakan ini bertujuan meningkatkan penanganan masalah gizi, dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu janin dalam kandungan, bayi dan anak usia 6 – 23 bulan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

PEDOMAN PERENCANAAN PROGRAM GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
KERANGKA KEBIJAKAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI 
TANYA JAWAB SEPUTAR GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
PERPRES NO. 42 TAHUN 2013
Buletin EDISI 1 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI
Buletin EDISI 2 GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012. Yang, mencakup enampokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisikwilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.

Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2013 (PDDA) ini merupakan kelanjutan dari publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2009. Yang, mencakup enam pokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi wilayah, (ii). kondisi fisik wilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup.Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.