Publikasi Policy Paper

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk menyusun Visi Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Visi ini tidak hanya berisi gambaran ideal mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga memuat peta jalan yang mampu dan perlu dicapai hingga tahun 2045. Background Study Visi Indonesia 2045 ini merupakan rangkuman dari rincian kajian strategis Visi Indonesia 2045. Penyusunan Visi melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; pendidikan tinggi; generasi muda; serta berbagai lembaga profesi.

Upaya peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda strategis untuk mendapatkan manfaat bonus demografi. Pembangunan kualitas pemuda tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada tiga hal, yaitu:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda;

2 Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan

3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 akhirnya dapat menembus di bawah satu digit, yaitu 9,82 persen pada bulan Maret dan terus menurun menjadi 9,66 persen pada bulan September yang lalu. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi. Namun sebaliknya di beberapa provinsi mengalami kenaikan kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Maluku Utara, dan Papua.  Bahkan, di beberapa provinsi seperti NTT dan Papua, kemiskinan tidak mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa yang terjadi seperti kelaparan di Kabupaten Asmat Papua dan bencana alam di NTT memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini. Kemiskinan juga menjadi tantangan karena tingkat kemiskinan di 275 kabupaten/kota (Susenas, Maret 2018) masih di atas nilai rata-rata nasional.

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2018 akhirnya dapat menembus di bawah satu digit, yaitu 9,82 persen pada bulan Maret dan terus menurun menjadi 9,66 persen pada bulan September yang lalu. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di hampir seluruh provinsi. Namun sebaliknya di beberapa provinsi mengalami kenaikan kemiskinan dari tahun sebelumnya, yaitu di Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, Maluku Utara, dan Papua. Bahkan, di beberapa provinsi seperti NTT dan Papua, kemiskinan tidak mengalami penurunan dari beberapa tahun sebelumnya. Kejadian luar biasa yang terjadi seperti kelaparan di Kabupaten Asmat Papua dan bencana alam di NTT memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah ini. Kemiskinan juga menjadi tantangan karena tingkat kemiskinan di 275 kabupaten/kota (Susenas, Maret 2018) masih di atas nilai rata-rata nasional.

Dengan latar belakang tersebut, Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan melaksanakan kaji cepat pada wilayah-wilayah dengan kemiskinan tinggi dan menganalisis lebih dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan kemiskinan serta sulit turunnya kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil analisis dapat memberikan rekomendasi terkait upaya- upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga penurunan kemiskinan di wilayah tersebut dapat dipercepat. Kegiatan lapangan dilakukan di Provinsi Maluku, NTT dan Papua untuk memperoleh justifikasi rasional dan empiris sehingga analisis yang dilakukan objektif serta rekomendasi strategi dan kebijakan yang diperlukan dapat disusun.

Rencana Aksi ini diharapkan menjadi panduan dan arahan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, baik yang dilaksanakan oleh lembaga dan aparatur pemerintah, massyarakat dan pelaku lain yang bergerak dalam peningkatan pembangunan di wilayah Papua. Rencana Aksi ini akan dijabarkan lebih lanjut secara teknis oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga menjadi kegiatan nyata yang dapat merespon kebutuhan pembangunan wilayah Papua.

SPA_MODUL_1 : Download
SPA_MODUL_2 : Download
SPA_MODUL_3 : Download
SPA_MODUL_4 : Download
SPA_MODUL_5 : Download
SPA_MODUL_6 : Download
SPA_MODUL_7 : Download

Masterplan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia.

Versi Bahasa Indonesia | Download

Versi Bahasa Inggris | Download