Publikasi Policy Paper

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bekerjasama dengan JICA telah melaksanakan survei di dalam kerangka Proyek Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia. Dalam survei tersebut, disusun sebuah ilustrasi skenario peningkatan skala perlindungan bagi petani padi melalui asuransi di seluruh wilayah secara berkelanjutan. Kami harapkan hasil survei ini dapat menjadi salah satu informasi bagi seluruh pemangku kepentingan dan pelaku asuransi dalam bersama-sama mengembangkan produk asuransi pertanian di Indonesia

Buku putih ini disusun dengan pemikiran mendalam dari para perencana bidang kesehatan di Kementerian PPN/Bappenas yang telah berkonsultasi dengan para pakar, akademisi, dan para stakeholders baik di tingkat pusat maupun daerah. Konsep reformasi sistem kesehatan nasional lahir sebagai pembelajaran dari penanganan pandemi Covid-19 dan merespon status serta sistem kesehatan yang masih belum baik buku putih ini menunjukkan urgensi dan menjelaskan secara rinci konsep dan strategis reformasi sistem kesehatan nasional.

Upaya pemerataan pembangunan kesehatan salah satunya dilaksanakan melalui mekansime dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi (dana dekon) kesehatan merupakan salah satu skema pendanaan ke daerah dalam rangka pelimpahan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di wilayah tertentu untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Alokasi dana dekon di Kementerian Kesehatan termasuk dalam tiga besar, sehingga dana dekon berpotensi untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan meningkatkan peran daerah dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang peruntukan dana dekon dengan prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2024 dan RKP 2021.

Studi ini mendokumentasikan dan menganalisis praktik baik untuk menarik pembelajaran utama dalam penanganan COVID-19, utamanya pada tahap kesiapan dan kesiapsiagaan, respons, dan penanganan post COVID-19 di Indonesia dan Korea Selatan. Komparasi dilakukan untuk dapat secara optimal melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing intervensi dalam penanganan COVID-19 pada kedua negara tersebut.

Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota .Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan pemerintah berupaya untuk mengendalikan laju peningkatan penyebaran penyakit dan peningkatan kematian akibat Covid-19. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan Covid-19 difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial. Bappenas bekerjasama dengan FKM UI menyusun proyeksi mengenai Covid-19 untuk memberikan gambaran besarnya permasalahan Covid-19 ke depan dan mengukur dampak intervensi pemerintah terhadap laju peningkatan Covid-19. Tujuan dari proyeksi ini adalah memberikan bukti yang kuat dan tepat sebagai salah satu masukan bagi pengembalian keputusan dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Secara khusus proyeksi ini bertujuan untuk memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pelonggaran atau pengetatan PSBB, meningkatkan awarness pemerintah pusat dan daerah terhadap proyeksi kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19, dan meningkatkan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dan penyediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.

Pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs), yang ingin memastikan tidak ada satupun kelompok yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, setelah hampir 5 tahun ditetapkannya UU Nomor 8 Tahun 2016, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan penyelenggaraan inklusivitas disabilitas, termasuk implementasi berbagai aturan pelaksana dari UU tersebut.

Melalui kajian bertema “Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi dan Yuridis” diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kondisi disabilitas Indonesia dan hal-hal yang telah diupayakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam studi ini kami juga memuat rekomendasi kebijakan baik untuk Bappenas sendiri, Kementerian/Lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Harapannya, kolaborasi dan komunikasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas dapat diperkuat agar berbagai target RIPD yang telah ditetapkan dapat dicapai sejalan dengan pencapaian target-target SDGs.

TPerlambatan terjadi hampir di semua negara dunia. Perlambatan aktivitas ekonomi global mendorong perlambatan harga komoditas global dan mendorong pelonggaran moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 melambat, tapi masih cukup tinggi dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Perekonomian Sumatera tahun 2019 meningkat didorong oleh membaiknya kinerja perekonomian Riau dan Kep. Riau. Riau dan Kep. Riau dapat tumbuh tinggi didorong oleh pertumbuhan Industri Pengolahan sejalan dengan peningkatan harga kelapa sawit dan karet. Perekonomian Jabar, DKI Jakarta, Banten dan Bali melambat, menyebabkan perekonomian Jawa-Bali secara keseluruhan tertahan. Perekonomian Kalimantan meningkat didorong oleh kinerja perekonomian Kaltim, Kaltara, dan Kalteng. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi stagnan pada level 6,7%. Perekonomian Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan didorong oleh meningkatnya konsumsi Rumah tangga dan Investasi di Provinsi NTT dan NTB dan juga didorong oleh peningkatan aktivitas pariwisata khususnya wisman di NTB dan peningkatan produksi tembaga seiring dengan pertumbuhan pertambangan yang mulai terkoreksi baik di NTB maupun di NTT. Perekonomian Maluku tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh melambatnya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan terjadi penurunan kinerja ekspor dan investasi. Pertumbuhan ekonomi di Papua mengalami penurunan utamanya disebabkan oleh melemahnya sektor pertambangan seiring dengan transisi metode pertambangan di Freeport. Namun, perkembangan ekonomi di Papua di luar pertambangan masih cukup baik.

Pada Januari 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan meningkat. Namun dalam waktu kurang dari dua bulan IMF merevisi pertumbuhan ke bawah, bahkan diperkirakan bisa di bawah pertumbuhan 2019. Lembaga riset internasional memperkirakan penurunan lebih besar jika Covid-19 menjadi pandemik global. Dampak Covid-19 yang dialami Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan investasi akan melambat, konsumsi RT mengalami penurunan sebagai akibat pembatasan perjalanan dan pergerakan masyarakat, kinerja ekspor impor terkena dampak penurunan aktivitas perdagangan dunia dan pelemahan ekonomi domestik, dan skenario optimis mengasumsikan tambahan stimulus fiskal sehingga mendorong peningkatan konsumsi pemerintah ada dan skenario pesimis,dorongan APBN terbatas.