Sebagai satu kesatuan dengan Pidato Kenegaraan Tahun 2014, dokumen Lampiran Pidato ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
Berbagai hasil pembangunan dengan segala permasalahan telah memberikan warna dalam pembangunan Indonesia. Sebagai kesatuan dari Pidato Kenegaraan Tahun 2013, dokumen Lampiran Pidato ini disusun untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 dan 2013.
Sebagai lampiran dari Pidato Kenegaraan Tahun 2012, dokumen ini memaparkan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010—2014 yang mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan 3 (tiga) misi. Pertama, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, yaitu tercapainya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat pilarpilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu.
Sebagai lampiran dari Pidato Kenegaraan Tahun 2011, dokumen ini memaparkan permasalahan yang dihadapi, langkah- langkah kebijakan dan hasil yang dicapai dari tahun 2010 hingga bulan Juni tahun 2011 dari pelaksanaan kebijakan umum pembangunan tersebut di atas, serta tindak lanjut yang diperlukan, yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama berisikan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, prioritas nasional lainnya mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini juga dipaparkan mengenai pencapaian dalam ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan. Bagian kedua berisikan upaya perkuatan sinergi antarbidang pembangunan yang memuat permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam bidang pengarusutamaan dan lintas bidang, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. Bagian ketiga memuat permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah kebijakan dan hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan berdimensi kewilayahan
Sebagai bagian dari Pidato Kenegaraan Tahun 2010, lampiran pidato ini memaparkan hasil-hasil yang dicapai dari pertengahan tahun 2009 hingga Juni 2010 dari pelaksanaan kebijakan umum pembangunan tersebut di atas yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama berisi tentang pencapaian dari 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas nasional lainnya. Kesebelas prioritas nasional tersebut mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Sementara itu, prioritas nasional lainnya mencakup bidang politik, hukum, dan keamanan; bidang perekonomian; dan bidang kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini juga dipaparkan capaian dalam ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan. Bagian kedua tentang upaya memperkuat sinergi antarbidang pembangunan yang memuat capaian dalam bidang pengarusutamaan dan lintas bidang, sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta sistem pendukung manajemen pembangunan nasional. Bagian ketiga memuat capaian pembangunan berdimensi kewilayahan.
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lampiran pidato kenegaraan Presiden ini disusun sebagai salah satu penyelenggaraan fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lampiran pidato kenegaraan Presiden ini disusun sebagai salah satu penyelenggaraan fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lampiran pidato kenegaraan Presiden ini disusun sebagai salah satu penyelenggaraan fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden.
Tahun 2006 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004– 2009 yang menjabarkan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu: Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Pelaksanaan dari ketiga agenda pembangunan tersebut dijabarkan secara konsisten dalam berbagai prioritas dan program pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
Pemerintah telah mencanangkan bahwa Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang berkembang berdasarkan jiwa, semangat, nilai, dan konsensus dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang tahan terhadap resesi, krisis, dan berbagai goncangan perubahan. Indonesia ke depan haruslah Indonesia yang siap menghadapi perubahan serta yakin akan keharusan pergaulan internasional. Untuk itu, telah ditetapkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, lebih adil, demokratis, dan lebih sejahtera. Ketiga agenda pembangunan tersebut pada dasarnya merupakan tiga pilar pembangunan yang saling memperkuat bangunan masyarakat adil, aman, makmur, dan sejahtera.
