Satu Dasawarsa Open Government Indonesia Bappenas Luncurkan RAN OGI VII

JAKARTA – Setelah lebih dari sepuluh tahun berkomitmen melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, Indonesia berhasil meningkatkan dimensi government effectiveness dan regulatory quality dalam kerangka Open Government. Capaian skor E-Government Development Index Indonesia 2016-2022 menunjukkan tren peningkatan hingga 0.72 di 2022, di atas rerata dunia, yang sebagian besar merupakan kontribusi skor Human Capital Index dan Online Service index. “Melalui Open Government Indonesia, pemerintah dan masyarakat sipil telah berjuang bersama untuk mengarusutamakan nilai-nilai keterbukaan dalam proses pembangunan ke dalam komitmen yang berdampak,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Satu Dasawarsa Open Government Indonesia: Peluncuran Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (RAN OGI) VII di Gedung Bappenas, Selasa (7/2).

Dalam agenda yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional Open Government Indonesia tersebut, Menteri Suharso menegaskan, transformasi tata kelola dan peningkatan kinerja pembangunan nasional, serta perluasan praktik keterbukaan di berbagai tingkatan pemerintah, terutama untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, dapat diwujudkan melalui empat strategi.

Pertama, pengarusutamaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi, dan inklusivitas. Kedua, penguatan kerja sama aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam pembangunan melalui penerapan prinsip kokreasi. Ketiga, penciptaan ekosistem yang kondusif bagi praktik keterbukaan pemerintah. Keempat, linkage dan integrasi antara aksi keterbukaan pemerintah dengan komitmen pemerintah lainnya.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada evaluasi dan refleksi terhadap satu dasawarsa pelaksanaan Open Government Indonesia, serta proyeksi langkah di masa depan untuk memperkuat inisiatif dan praktik keterbukaan pemerintah. “Tentunya, kolaborasi para pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Dukungan dari berbagai pihak pun sangat diperlukan, tidak hanya dari organisasi masyarakat sipil, tetapi juga dari swasta, akademia, filantropi, serta masyarakat luas untuk bahu-membahu membangun Indonesia yang semakin baik menuju pencapaian cita-cita Indonesia emas di tahun 2045,” tutur Menteri Suharso.

Sejak 2011, bersama 7 negara lainnya, Indonesia mendirikan Open Government Partnership (OGP) dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas. Setahun kemudian, untuk mewujudkan praktik keterbukaan pemerintah di Indonesia dan menjalankan keanggotaannya dalam OGP, Pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Sejak saat itu, keikutsertaan Indonesia dalam OGP telah berhasil memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan meraih berbagai penghargaan dalam hal keterbukaan pemerintah, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah.