Lantik Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri Suharso Tekankan Peran BIG untuk Tajamkan Kebijakan Pembangunan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melantik Muh. Aris Marfai sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Rabu (27/1). Dalam sambutannya, Menteri Suharso berharap Kepala BIG terpilih mampu membawa BIG agar semakin berperan dalam menyediakan informasi geospasial yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menajamkan kebijakan pembangunan Indonesia. Percepatan peta dasar skala besar, baik wilayah darat, laut, maupun wilayah pantai, implementasi Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta, hingga mitigasi bencana alam dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelemahan ekonomi global menjadi sederet agenda prioritas BIG.

“Saya percaya dengan kemampuan, pengalaman, networking, dan komitmen Saudara yang telah terpilih melalui seleksi terbuka yang sangat ketat. Saudara akan membawa Badan Informasi Geospasial menjadi lembaga yang penting dan diperhitungkan dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Menteri Suharso di Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Dengan mengusung prinsip pembangunan tematik, holistik, integratif, dan spasial, informasi geospasial yang dihasilkan BIG dapat dimanfaatkan untuk seluruh aspek pembangunan, meliputi segi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Informasi tersebut juga bermanfaat untuk dunia usaha, akademisi, serta sebagai referensi masyarakat. 

“Kita akan bekerja secara serius untuk percepatan pengadaan peta dasar yang menjadi suatu keharusan. Kami juga mendukung peraturan pemerintah terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Badan Informasi Geospasial sangat berkompeten dan berperan dalam kesuksesan pelaksanaan PP tersebut," ujar Kepala BIG Aris Marfai usai dilantik. BIG juga akan semakin mengoptimalkan pelayanan kepada daerah dalam percepatan penyusunan rencana tata ruang serta pembinaan di berbagai bidang pemanfaatan informasi geospasial, seperti mitigasi bencana dengan fokus mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi menggunakan metode yang tepat. 

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut, BIG membutuhkan SDM yang mencukupi, struktur organisasi yang baik, terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta standar yang lengkap sehingga informasi geospasial dapat dihasilkan dengan cepat, namun tetap berkualitas. “Penegakan prinsip-prinsip tata laksana yang baik (good governance principles) perlu menjadi perhatian utama. Saudara harus membawa Badan Informasi Geospasial menjadi lebih baik lagi agar Indonesia memiliki data dan informasi geospasial yang menjelaskan karakter kewilayahan Indonesia sehingga kebijakan pembangunan dapat semakin optimal, semakin berkualitas, dan pada akhirnya semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Menteri Suharso