HLF MSP: Kolaborasi dan Aksi Nyata, Kunci Pengembangan Ekonomi Sirkular di Asia

BALI – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan pentingnya transisi menuju ekonomi sirkular di tengah keterbatasan sumber daya global. Ekonomi sirkular tidak hanya menawarkan pertumbuhan ekonomi baru tetapi juga keberlanjutan. “Ekonomi sirkular merupakan sumber pertumbuhan baru. Indonesia akan mengambil tindakan yang lebih konkret dengan mempertajam strategi yang telah ada. Misalnya, Indonesia telah membangun ekosistem yang lebih menyeluruh melalui berbagai kebijakan, seperti mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam RPJPN 2025-2045, serta menyusun Circular Economy Roadmap dan Action Plan untuk mendukung RPJPN 2025-2045,” papar Deputi Vivi dalam sesi paralel tematik “Developing Pathway for Circular Economy: Enhancing Collaboration to Strengthen Global Circular Value Chain" HLF MSP 2024, Selasa (3/9).

Sesi ini menggarisbawahi ekonomi sirkular menawarkan peluang baru untuk mendapatkan bahan baku produksi dan konsumsi serta memperpanjang umur bahan yang ada dalam rantai nilai. Agar ekonomi sirkular dapat tumbuh, hambatan teknis perlu dihilangkan melalui saling pengakuan dan harmonisasi standar. Menanggapi hambatan pengembangan ekonomi sirkular Sekretariat ASEAN Latifahaida Abdul Latif menyoroti pentingnya kerja sama untuk mengatasi fragmentasi di Asia. "Ekonomi sirkular bukan hanya soal ketahanan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan. Kolaborasi lintas negara sangat penting untuk mendorong transformasi yang lebih terintegrasi," jelasnya

Pengembangan ekonomi sirkular tidak hanya terkait keberlanjutan, tetapi juga ketahanan ekonomi di seluruh kawasan, khususnya Asia. Melalui penguatan kapasitas teknologi dan digitalisasi, Indonesia dan negara Asia dapat mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih inklusif dan adil. Peluang Indonesia memperkuat implementasi ekonomi sirkular melalui kolaborasi internasional masih sangat terbuka.

Deputi Vivi menekankan 5 hal yang akan dikembangkan Indonesia untuk mempertajam dan menjalin kolaborasi pengembangan ekonomi sirkular, yaitu implementasi nasional yang lebih terfokus, kolaborasi bilateral dan regional, harmonisasi standar produk berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja hijau, serta peningkatan inovasi, digitalisasi, dan teknologi guna mendukung praktik yang lebih berkelanjutan dan efisien melalui kolaborasi global. “Koherensi kebijakan dan regulasi pengembangan ekonomi sirkular merupakan agenda kerja sama lintas sektoral dan harus dilakukan secara kola komprehensif dan terpadu,” pungkas Deputi Vivi.