Atasi Keterbatasan Tampungan Air, Bappenas Gali Potensi Pengembangan Coastal Reservoir di Pesisir Pantai
Siaran Pers - Selasa, 27 Oktober 2020
Untuk membahas strategi pembangunan sumber daya air bersama ahli pembangunan coastal reservoir dari berbagai negara, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan International Workshop on “Coastal Reservoir for Water Supply, Coastal Security, and Sustainability” yang digelar 26-27 Oktober 2020. Sebagai negara terbesar kelima dari sisi kekayaan sumber daya air, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, di antaranya variasi musim dan ketimpangan spasial ketersediaan air antara daerah dengan air melimpah hingga daerah yang mengalami kekeringan, serta drastisnya peningkatan jumlah penduduk yang harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan air. Dari segi pemanfaatan air, tak kurang dari 90 persen air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan 10 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, perikanan, dan industri.
Air tanah masih menjadi andalan sebagian masyarakat di berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih, bahkan untuk kegiatan industri dan komersial. Hal ini perlu menjadi perhatian besar karena ekstraksi air tanah dalam skala besar menyebabkan penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di Jakarta dan pesisir utara Jawa.
Sejauh ini, peningkatan penyediaan tampungan air gencar dilakukan melalui pembangunan bendungan, waduk, embung, dan situ. Kapasitas tampungan air di Indonesia saat ini baru mencapai 13,8 miliar meter kubik dari target 14,7 miliar meter kubik pada 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan infrastruktur di daratan terkendala masalah ketersediaan lahan, terutama di Pulau Jawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.
Publikasi Bank Dunia berjudul “Indonesia: The Path to Water Security” menyatakan bahwa dengan kapasitas tampungan air yang ada saat ini, terjadi defisit air yang akan berdampak pada menurunnya PDB nasional sebesar 0,59-2,5 persen di 2045. Bank Dunia merekomendasikan agar Indonesia menambah kapasitas tampungan air sebesar 50 milyar m3 pada 2030 sehingga PDB nasional dapat meningkat sebesar 0,97 persen di 2030 dan 1,15 persen di 2045. “Berdasarkan Water Stress Project yang dilakukan World Resources Institute, Jawa akan menghadapi risiko high water stress pada 2040. Artinya, tidak ada air dan sumber terbatas. Jawa dikenal dengan kontribusinya terhadap PDB nasional Indonesia yang mencapai setidaknya 56 persen pada 2019. Pengembangan dan perluasan Kawasan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur diharapkan semakin meningkat dan sudah pasti harus didukung infrastruktur penyedia air, energi, pengolahan limbah, dan konektivitas. Rencana penambahan 13 kawasan industri di Pantura Jawa seluas 38.377 hektare juga membutuhkan suplai air sekitar 67 meter kubik per detik tanpa mengandalkan air tanah sebagai air baku. Di 2024 nanti juga ada lima kawasan aglomerasi di Pesisir Utara Jawa yang diprediksi akan mengalami defisit air baku sekitar 163 meter kubik per detik,” urai Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang memimpin lokakarya secara virtual.
Kementerian PPN/Bappenas menggali potensi pengembangan coastal reservoir di pesisir pantai, terutama di Kawasan Pesisir Utara Jawa, guna mengatasi keterbatasan lahan di darat untuk membangun infrastruktur tampungan air. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pun telah mengamanatkan target pembangunan sumber daya air, di antaranya konservasi sumber daya air khususnya di daerah tangkapan air, optimalisasi infrastruktur saluran air, penerapan rencana pengamanan air, pengelolaan air yang cerdas termasuk modernisasi irigasi, perbaikan manajemen hidup perkotaan, hingga pengendalian dan ketahanan bencana. “Sejalan dengan kebijakan tersebut, Bappenas menetapkan tujuh program pembangunan sumber daya air, meliputi rencana ketahanan air, manajemen air cerdas, multipurpose for water, plant, and energy, infrastruktur hijau, ketahanan air, manakan, dan nutrisi, ketahanan dan pengendalian bencana, serta pembangunan Jawa Utara yang terpadu,” tutup Menteri Suharso.