APRC 2024: Kolaborasi dan Keterlibatan Pemerintah Daerah Kunci Hadapi Tantangan Perubahan Demografi dan Kelanjutusiaan

BALI – Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/ Bappenas Maliki menegaskan sebagai negara keempat dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia dihadapkan pada perubahan demografi yang signifikan. “Sejak 2021, Indonesia memasuki era populasi menua, di mana lebih dari 10 persen penduduk berusia di atas 60 tahun. Pada 2023, lebih dari 32,5 juta penduduk Indonesia adalah lansia. Untuk itu, isu kelanjutusiaan dan ekonomi perawatan atau care economy telah masuk dalam agenda transformasi sosial pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yang menyebutkan, meningkatkan lingkungan yang inklusif bagi anak-anak, penduduk usia lanjut, penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok rentan lainnya,” ungkap Deputi Maliki saat membuka sesi Forum Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Kebijakan Kelanjutusiaan yang merupakan rangkai acara Asia-Pacific Regional Conference (APRC) on Population Ageing 2024, Rabu (11/9).

Transformasi sosial menjadi kunci penting dalam menghadapi perubahan demografi dan memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Astrid Kartika, menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan kelanjutusiaan dan pembangunan inklusif. “Pemerintah daerah berada di garis depan dalam memberikan layanan bagi lansia. Forum ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan dan memperkuat kolaborasi strategis di kawasan Asia-Pasifik,” tuturnya. Senada dengan Astrid, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, menyampaikan peran penting pemerintah daerah serta kebutuhan sinkronisasi kebijakan inklusif bagi lansia dalam dokumen perencanaan daerah. “Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan ini terintegrasi dalam program pembangunan di provinsi maupun kabupaten dan kota,” tegasnya.

APRC 2024 yang dihadiri berbagai perwakilan negara Asia-Pasifik ini diharapkan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penuaan penduduk serta mendorong inovasi kebijakan inklusif dan berkelanjutan bagi lansia. “Kolaborasi dan kerja sama sangat penting untuk mencapai kemajuan, dengan menyatukan pengetahuan, sumber daya, dan perspektif, kita dapat menciptakan sistem perawatan lebih kohesif dan responsif yang menjamin para lansia mendapatkan rasa hormat, martabat, dan kualitas kehidupan yang layak,” tutup Deputi Maliki.