Wujudkan Pembangunan yang Inklusif, Bappenas dan KIAT Luncurkan Dokumen KOMPILASI

Dokumen ini juga mencakup ringkasan dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan menunjukkan bagaimana perjanjian yang kemudian dimodifikasi menjadi undang-undang, kebijakan dan peraturan. 

Dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah pusat, ombudsman, lembaga donor, organisasi masyarakat dan media, peluncuran KOMPILASI diadakan di Hotel Le-Meridien, Jakarta. 

Dalam sambutannya, Alison Duncan, Minister Counsellor for Economic Investment and Infrastructure dari Kedutaan Besar Australia menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak, terutama pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan, sehingga dokumen ini bisa disusun dengan baik dan akhirnya diluncurkan. 

Diharapkan buku ini bisa menjadi dokumen berharga yang bisa dimanfaatkan banyak pihak guna mencapai pembagunan insklusif yang berpihak pada kesetaraan gender, penyandang disabilitas, kepentingan anak dan masyarakat lainnya. 

“Kita tahu bahwa selama ini masih banyak program pembangunan infrastruktur yang hanya fokus pada masalah teknis semata dan masih mengabaikan dampak sosial. Kebanyakan masih berasumsi bila perempuan, laki-laki, penyandang disabiltas nantinya bisa mendapatkan fasilitas yang sama, padahal itu tidak benar,” kata Alison. 

Dia pun berharap dokumen ini bisa memberikan kontribusi untuk mengatasi tantangan kebijakan pembangunan infrastruktur kedepan. 

Pada pidato kunci, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Amzulian Rifai menjelaskan, bahwa kini banyak negara dunia berlomba-lomba memperbaiki pelayanan publiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Indonesia tidak boleh tertinggal. Peluncuran dokumen ini diharapkan dapat menyadarkan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bermanfat bagi semua kalangan,” terangnya. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Menteri Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Wismana Adi Surayabrata mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sejatinya harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, oleh karena itu dengan peluncuran dokumen ini diharapkan di masa depan akan lebih banyak infrastruktur yang mengedepankan kesetaraan gender, penyandang disabilitas, perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat. “Sehingga nantinya semua masyarakat Indonesia, siapapun itu, bisa merasakan manfaat yang sama,” ujar Wismana. 

Harapan yang sama akan manfaat Kompilasi untuk mendorong pembangunan yang insklusif juga datang dari Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Anita Fimanti. Dalam sambutannya, Sekjen PUPR ini mengatakan bahwa menurutnya peluncuran kompilasi merupakan metode pendekatan yang komprehensif. “Dokumen ini tentunya akan bermanfaat dan membantu semua pihak untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang insklusif yang fokus pada gender equality dan gender inclusion,” katanya. 

Bukan hanya melakukan peluncuran dokumen, Bappenas dan KIAT juga mengadakan diskusi panel dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Alvin Lie yang merupakan anggota dari Ombudsman RI, Subandi yang merupakan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas, Lilla Noerhayati dari Sekretariat Gender, Kementerian PUPR, dan Hans Antlov yang merupakan pengamat organisasi masyarakat sipil. 

Dari panel tersebut diketahui telah banyak kebijakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung perempuan, disabilitas dan anak, namun sayangnya belum terlaksana optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga masyarakat agar terlaksana dengan baik. 

“Peluncuran KOMPILASI ini adalah titik awal untuk memicu kita semua untuk mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang insklusif dan bisa dirasakan semua kalangan,” pungkas Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman. 

Untuk memudahkan semua pihak, dokumen KOMPILASI yang terdiri dari dua versi Bahasa Indonesia dan Inggris bisa didapat dengan mengakses melalui tautan situs website ORI di http://www.ombudsman.go.id/produk?c=44. Cheerli