Rakor Sinergi Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Pembangunan Nasional dan Penganugerahan e-Monev Awards 2016
Berita Pembangunan - Selasa, 13 Desember 2016
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional bertema “Sinergi Laporan Pemantauan Menuju Efektifitas dan Belanja Pemerintah yang Berkualitas” di Ruang Rapat Serbaguna Bappenas pada Selasa (13/12).
Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemantauan rencana pembangunan. Menurut penuturan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Roni Dwi Susanto Rakor yang diselenggarakan setidaknya dua kali dalam setahun ini berperan menjadi titik masuk penyempurnaan sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah.
“Rakor ini membahas pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran dengan pelaksanaan monitoring evaluasi. Selain itu bertujuan untuk memberikan hasil kepada masing-masing K/L dari self assessment yang dilakukan oleh Bappenas berdasarkan penyerapan anggaran dan kinerja. Harapan kami juga dengan adanya rapat koordinasi ini mendorong untuk segera dilakukan revisi PP 39 Tahun 2006, karena sudah tidak sesuai lagi dengan sistem penganggaran yang ada,” jelas Roni.
Dalam Rakor ini diberikan penganugerahan Penghargaan Pelaksanaan Pemantauan Rencana Pembangunan Berbasis Elektronik (e-Monev Awards) 2016 Kepada kementerian/Lembaga yang meliputi tiga kategori yaitu kepatuhan (compliance), Pencapaian (achievement) dan Inovasi (innovation). Adapun K/L yang menerima anugerah e-Monev Award 2016 untuk masing-masing kategori yaitu Kategori Kepatuhan diraih Kementerian Dalam Negeri, Kategori Pencapaian diraih Kementerian Ketenagakerjaan dan Kategori Inovasi diraih Kementerian Kesehatan.
Selain diikuti pejabat Eselon I, II dan perwakilan 87 K/L, hadir pula Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang memberikan pidato kunci tentang pentingnya pemantauan pembangunan yang menjadi pintu masuk spending review untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
Selanjutnya, sesi diskusi dipimpin oleh Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Rizang Wrihatnolo yang menghadirkan pemaparan dari para pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK) R. Bimo Gunung Abdul yang menyampaikan realisasi belanja pemerintah untuk meningkatkan upaya KPK dalam menjalankan tugas garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kemudian, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suharti dan Kepala Biro Perencanaan, Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri di Kementerian PU PR Widiarto yang menyampaikan sejumlah kiat percepatan realisasi rencana pembangunan yang mendorong kesejahteraan masyarakat.