Peluncuran Buku Panduan Kemitraan Multi Pihak (KMP) untuk Mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

 Menteri PPN/Kepala Bappenas meluncurkan Buku KMP tersebut, didampingi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto. Acara peluncuran bertempat di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 2-4, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (28/5).

Dalam sambutannya, Menteri Bambang menekankan TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non pemerintah. “Di dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditekankan pentingnya pelaksanaan prinsip TPB/SDGs, yaitu no-one left behind dan inklusivitas. Artinya,

peran aktor non pemerintah sangat strategis dalam turut meningkatkan kapasitas dan memfasilitasi pelaksanaan program untuk pencapaian TPB/SDGs.  Untuk itu, prinsip-prinsip kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs perlu ditekankan agar tercapai kerja sama yang konstruktif dan positif melalui prinsip-prinsip kemitraan,” ujar Menteri Bambang.

KMP menjadi salah satu instrumen yang penting dalam rangka pelaksanaan TPB/SDGs yang inklusif di Indonesia. “Dengan adanya KMP diharapkan dapat menjadi referensi dan sarana operasional bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam memobilisasi seluruh potensi dan sumber daya, untuk mencapai target-target TPB/SDGs yang ambisius hingga tahun 2030. Buku Panduan KMP dapat menjadi solusi dalam mensinergikan kegiatan/program antar pihak melalui kemitraan,” tutur Sesmen Gellwynn. Buku KMP diharapkan mampu mendorong gagasan inovatif yang dijalankan antar pemangku kepentingan dalam menyelaraskan inisiatif untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Penyusunan Buku KMP telah melewati diskusi mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kementerian/lembaga, akademisi, sektor swasta, dan filantropi. Pada perkembangannya, KMP telah diujicobakan dan didiseminasikan ke beberapa daerah seperti Jawa tengah, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,  Bali dan Maluku Utara. Kementerian PPN/Bappenas, selaku Koordinator Pelaksana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Peluncuran Buku Panduan KMP dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan mengangkat topik “Best Practices Upaya Para Aktor dalam Pencapaian TPB/SDGs Melalui Kemitraan”. Diskusi ini mengundang narasumber kompeten yaitu Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadia Wati (perwakilan pemerintah pusat), Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo (perwakilan pemerintah daerah), Direktur Indofood Franky Welirang (perwakilan swasta), Kepala SDGs Network IPB Bayu Krisnamurthi (perwakilan akademisi), Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso (perwakilan media massa), Presiden Indonesia Global Compact Network (IGCN) Y.W Junardy (perwakilan CSO), juga Development Cooperation Councellor Rafael Teck mewakili Embassy of the Federal Republic of Germany in Jakarta (perwakilan negara sahabat).