Mitigasi Covid-19, Bappenas Rekomendasikan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Kelautan

Kementerian PPN/Bappenas mencatat penurunan harga komoditas perikanan akibat Covid-19, yaitu ikan 20-30 persen dan udang 20–22 persen karena rantai pasokan yang terputus dari nelayan ke konsumen. Hal ini disampaikan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti pada Webinar Membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang Lebih Tangguh Pascapandemi, Jumat (15/5). “Banyak hasil ikan tangkapan yang dikubur karena tidak terserap di pasar dan berimplikasi pada penurunan harga komoditas perikanan. Harga udang di pasar sangat murah dan harga ikan turun sangat signifikan dibandingkan sebelum pandemi ini,” ujar Sri Yanti.

Pembatasan sosial juga menyebabkan distribusi komoditas perikanan untuk kebutuhan domestik maupun ekspor terhambat. Larangan berkerumun juga menyebabkan membuat para nelayan tidak dapat mencari ikan karena aktivitas usaha perikanan selalu dilakukan secara berkelompok dan belum memiliki standar kebersihan memadai. Meningkatnya harga kebutuhan rumah tangga saat ini menyebabkan konsumsi ikan bukan menjadi prioritas pertama. Penurunan permintaan dan pasokan ini menyebabkan industri perikanan melambat di tahun ini, terlihat dari saldo bersih tertimbang pada triwulan I 2020 menurun menjadi 0,4 persen dibandingkan triwulan IV 2019. “Terdapat 2,8 juta rumah tangga perikanan yang terdampak secara ekonomi dengan adanya hal ini,” imbuh beliau.

Kementerian PPN/Bappenas telah mempersiapkan upaya penanganan sektor perikanan dan kelautan yang terdampak Covid-19 untuk mengatasi penurunan konsumsi ikan sekaligus mengembangkan industri perikanan berkelanjutan. “Kebijakan ini bertujuan agar sumber daya ikan dan kelautan dapat dikelola dengan baik untuk kelestarian sumber daya alam sehingga produksinya bisa berjalan terus menerus,” ujar Sri Yanti. Langkah tersebut sejalan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN0 2020-2024 untuk mewujudkan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Sri Yanti juga mengatakan pandemi ini memberi kesempatan meriset kebijakan yang selama ini kurang tepat guna. “Untuk memudahkan kita untuk menghitung kembali daya dukung yang sudah dikeluarkan dan memulai pembangunan sesuai kebutuhan industri,” tuturnya. Salah satu penyebab rantai pasokan terputus adalah pemanfaatan kapasitas penyimpanan dingin yang belum optimal atau baru 59 persen, padahal eksploitasi ikan sudah 80 persen. Ke depan, penyimpanan dingin ini akan dioptimalkan untuk memperbaiki rantai pasok hasil kelautan. Kementerian PPN/Bappenas juga merekomendasikan kemudahan restrukturisasi pinjaman dan alternatif pendanaan untuk memperkuat modal usaha, pelayanan perizinan tetap diberikan bagi sektor usaha kelautan dan perikanan, dan memperluas kampanye Gerakan Memasyarakatkan Ikan.