Menteri PPN/Kepala Bappenas Tegaskan Pentingnya Peran LKPP untuk Gapai Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional. “Efektivitas pengadaan sangat bergantung pada tata kelola yang baik, terutama bagaimana proses pengadaan dirancang dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy dalam pertemuan dengan Kepala LKPP di Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Rachmat Pambudy mengapresiasi keberhasilan pengembangan sistem digital berbasis e-Katalog, yang telah menjadi platform utama pengadaan pemerintah. Tercatat, jumlah produk yang tayang di e-Katalog meningkat 345 persen dengan nilai transaksi e-purchasing meningkat 212 persen mencapai Rp 261,2 triliun dari 2022 hingga 2024. Selain itu, realisasi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) mencapai 90 persen atau senilai Rp 595,7 triliun dari total nilai pengadaan, serta partisipasi UMK-K turut menunjukkan perkembangan positif, dengan nilai pengadaan Rp277,4 triliun atau 41,9 persen dari total transaksi. Transformasi digital ini mencerminkan langkah strategis untuk modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui kuota khusus dalam pengadaan pemerintah. Langkah ini diyakini akan memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus menciptakan persaingan yang sehat bagi pelaku usaha lokal. “Kami ingin memastikan pengadaan tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan afirmatif yang mendukung UMKM dan produk dalam negeri harus diimplementasikan secara konsisten,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy.

LKPP diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui transformasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dan kolaborasi lintas lembaga, sekaligus akan menjadi upaya untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri secara berkelanjutan.