Kolaborasi Bersama untuk Capai Tujuan TPB/SDGs Pasca Pandemi
Berita Utama - Kamis, 25 Juni 2020
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan perlunya kolaborasi pemangku kepentingan terkait baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda saat ini menjadi momentum bersama untuk meningkatkan solidaritas dalam menangani krisis. “Kami berharap tujuan sektor bisnis bisa sejalan dengan tujuan sosial dan lingkungan yang dapat mendukung pencapaian TPB/SDGs,” ujar Menteri Suharso, pada Webinar Achieving SDGs Target in The New Normal Area, Kamis (25/6).
Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya capaian TPB/SDGs di Indonesia. Diperkirakan perlambatan ekonomi pada 2020 mencapai angka -0,4 persen. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat sebanyak 2,9 juta orang dan membuat angka pengangguran pada 2020 berada pada kisaran 7,8–8,5 persen. Hal ini pun membuat meningkatnya jumlah penduduk miskin. “Kondisi ini berdampak pada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia untuk menghapuskan kemiskinan,” ujar Menteri Suharso.
Tidak hanya itu, ketahanan pangan juga diperkirakan akan terkena dampak. Transportasi dan logistik yang terhambat serta produksi dan permintaan barang yang menurun menjadi penyebabnya. Selain itu, pembangunan energi berkelanjutan juga terhambat karena adanya kompetisi yang ketat dengan penggunaan energi fosil yang harganya menurun akibat pandemi. Menteri Suharso juga mengatakan terjadi lonjakan emisi karbon yang lebih tinggi pasca pandemi karena mulai beroperasinya industri untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai Jaring Pengaman Sosial untuk menghindari dampak sosial yang semakin besar. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan dengan harapan dapat membantu menahan guncangan ke rakyat miskin dan rentan selama pandemi Covid-19. “Namun tetap ada instrumen bagi ketahanan kelas menengah agar tidak menjadi miskin baru atau kembali miskin selama pandemi,” imbuh Menteri Suharso. Pemerintah tetap menjaga ketahanan kelas menengah selama pandemi. Hal ini dikarenakan jumlah konsumsi kelas menengah mencapai 40 persen dan pendapatan pajak dari kelas ini menyumbang sebesar 53 persen.
Kementerian PPN/Bappenas telah memfokuskan pembangunan ekonomi dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi dan ketahanan pangan pada 2021. Fokus kedua adalah reformasi kesehatan masyarakat dan perlindungan bencana. Fokus ketiga merupakan reformasi perlindungan sosial serta fokus terakhir berupa reformasi pendidikan. Dengan fokus pembangunan tersebut, pada 2021 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5–5,5 persen dengan tingkat kemiskinan 9,2–9,7 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,7–9,1 persen.