Bappenas Selenggarakan Pelatihan Penggunaan KRISNA untuk Pertajam Usulan DAK Fisik 2019

Acara ini diikuti perwakilan Bappeda provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

KRISNA merupakan sistem e-planning baru yang diiniasi Kementerian PPN/Bappenas berkat dukungan KSI pada pertengahan 2016 silam. KRISNA merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang dituangkan ke dalam bentuk satu sistem aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L. Aplikasi ini bersifat real-time, berbasis web, online, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

Acara diawali sambutan pembukaan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata. Dalam sambutannya, Deputi Rudy mengatakan tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk mensosialisasikan DAK-KRISNA dan menjelaskan mengenai kebijakan DAK di 2019. Menurut beliau acara ini sangat penting untuk penerapan dan pelaksanaan DAK yang diharapkan ke depan semakin tajam dan transparan. “Jadi di tahun 2019 kita tidak akan merubah atau menambah bidang-bidang baru, karena adalah tahun yang terakhir untuk pemerintahan ini. Untuk pelaksanaan DAK 2017, kita belum pernah mengevaluasi, jadi kita belum tahu bagaimana tingkat efektifitasnya, keterkaitan antara DAK dan pemerintah daerah apakah sudah bersinergi dengan program dan prioritas nasional,” tutur Rudy Prawiradinata.

Hadir pula Minister Counsellor of Australian Embassy Fleur Davies yang memberikan sambutan. Fleur sebagai perwakilan dari Kedutaan Australia merasa terhormat dapat mendukung Bappenas dalam membangun dan mengembangkan sistem e-planning dan e-budgeting KRISNA termasuk diantaranya integrasi DAK Fisik. “Salah satu tantangan kunci yang dihadapi Indonesia dalam mencapai target pembangunan adalah memastikan program-program pembangunan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan. Melalui KRISNA, kami berharap dapat membnatu Bappenas mengidentifikasi apakah program-program pembangunan telah direncanakan dan diselenggarakan pada bidang dan daerah-daerah yang membutuhkan. Hal ini akan membantu pemerintah Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan pembangunan yang multidimensi dengan lebih baik,” ujar Fleur Davies.

Adapun sesi paparan dan diskusi tanya jawab yang menghadirkan beberapa narasumber, yaitu: (i) Direktur Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas R. Aryawan Soetiarso Poetro; (ii) Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Basah Hernowo; (iii) Kasubdit DAK Fisik II Direktorat Dana Perimbangan Kemenkeu Yudi Saptopranowo; dan (iv) Direktur SUPD2 Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, serta dimoderatori Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah Kementerian PPN/Bappenas Asep Saepudin.