Bappenas Dukung Keterbukaan Parlemen di Tingkat Pusat dan Daerah

Open Parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan mendorong parlemen Indonesia semakin terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Inisiatif Open Parliament telah dideklarasikan pada saat rapat Paripurna DPR RI periode 2014-2019. Dalam pidato Ketua DPR RI di hadapan seluruh anggota DPR RI, Bambang Soesatyo mengutarakan inisiatif Open Parliament untuk melengkapi dan memperkuat parlemen modern yang telah lama digagas DPR RI.

Deklarasi ini selaras dengan nilai-nilai Open Government, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inovasi. Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri inisiatif Open Government Partnership (OGP). “Kami bersyukur konsistensi pemerintah mewakili Indonesia di OGP sejak 2011 tidak hanya menginspirasi lebih banyak negara lain untuk bergabung, tapi juga menginspirasi berkembangnya gerakan keterbukaan pada lembaga negara seperti DPR,” kata Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.

Dalam pidato pembuka deklarasi Open Parliament, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang lebih modern dan terbuka. “Kita mendorong keterbukaan DPR RI melalui Open Parliament agar lembaga ini kedepannya lebih profesional, terbuka, dan dekat dengan rakyat,” ujar Indra Iskandar. Dalam kesempatan tersebut, turut diperkenalkan aplikasi “DPR Now” sebagai instrumen yang mendukung keterbukaan parlemen untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Komitmen Open Parliament juga ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam pidatonya. “Untuk mendorong inisiatif Open Parliament, kami terus berkolaborasi bersama Civil Society Organization (CSO) dan mitra untuk memastikan Rencana Aksi Open Parliament yang disusun dapat merepresentasikan parlemen yang terbuka dan modern sehingga DPR RI benar-benar bisa menjadi rumah bagi masyarakat,” ujar beliau. Indonesian Parliamentary Center (IPC) merupakan CSO yang telah mengawal inisiatif Open Parliament ini. “Kegiatan ini merupakan awal yang positif bagi DPR RI yang lebih terbuka dan modern,” ujar Direktur IPC Ahmad Hanafi.

Rencana Aksi Nasional Open Parliament Indonesia 2017/2018 ini terdiri dari lima rencana aksi. Pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI. Keempat, penyusunan peta jalan Open Parliament Indonesia. Kelima, penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan ini adalah penajaman rencana aksi dan penyusunan tim pelaksana. Sebagai pelaksana Open Government di Indonesia, Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) ikut serta dalam mendukung penyelenggaraan Open Parliament Indonesia di DPR RI. Sekretariat OGI turut mendorong keterbukaan parlemen di tingkat daerah melalui rencana aksi OGI yang saat ini sedang disusun. “Keterbukaan legislatif di tingkat daerah juga merupakan hal yang penting untuk kita dorong bersama, dibantu dengan perangkat Pemerintah Daerah,” ujar Deputi Polhuhankam Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono.