Acceleration Plans Launched for Long-Term Papua Development

SORONG – The Minister of National Development Planning/Head of Bappenas Suharso Monoarfa accompanied Vice President of Indonesia Ma'ruf Amin in launching the 2022-2041 Master Plan for Accelerating Development in Papua (RIPPP) and the Papua Development Acceleration Information System (SIPPP) in Sorong, Southwest Papua, on Friday (7/6). 

As an integrated platform for accelerating Papua's development, the 2022-2041 RIPPP and SIPPP serves as the long-term development compasses for the Papua region. "This is a significant moment that can be part of Papua's developmental history and also a determinant for its future progress. Developing Papua has been a top priority, aligned with the government's commitment to achieve Indonesia-centric development to reduce regional disparities," Vice President Ma'ruf expressed.

Established through Presidential Decree No. 24/2023, the 2022-2041 RIPPP carries the vision of "Realizing Independent, Just, and Prosperous Papua," with three missions: a Healthy Papua, Smart Papua, and Productive Papua. The RIPPP is mandated by Law No. 2/2021 on the Second Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, which stipulates that special autonomy is implemented based on a master plan, emphasizing financial management principles. Meanwhile, SIPPP is an integrated information system platform within the RIPPP framework that will connect with other information systems based on data sharing principles or interoperability.

"The launch of the 2022-2041 RIPPP and SIPPP marks a crucial stage in Papua's development. With the introduction of these documents, we are presenting the direction for long-term development in the Papua region. We hope this will be a pivotal moment in promoting synchronization and harmonization of planning and budgeting, as well as collaboration among the central government, regions, and other development stakeholders in accelerating development in Papua," Minister Suharso stated.

Developed by the Ministry of National Development Planning/Bappenas together with the Vice President's Secretariat, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, and local governments, this platform aims to maintain consistency in development planning and will serve as a tool for the Steering Committee for Accelerating Special Autonomy Development in Papua, ministries, institutions, regions, and development stakeholders to monitor Papua's development acceleration from planning, budgeting, implementation, to monitoring, evaluation, and control. SIPPP emphasizes synergy in planning, budgeting, and funding sources.

Also present at the launch were Deputy Minister of Home Affairs John Wempi Wetipo, Acting Governor of Southwest Papua Mohammad Musa'ad, Acting Governor of West Papua Ali Baham Temongmere, Acting Governor of Papua M. Ridwan Rumasukun, Acting Governor of South Papua Apolo Safanpo, Acting Governor of Papua Highlands Velix Vernando Wanggai, and Acting Governor of Central Papua Ribka Haluk. 

The event included an interactive dialogue with the Deputy for Regional Development of the Ministry of National Development Planning/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti and inspirational young Papua figures Michelle HorstLie and Yafeth Wetipo discussing the strategic roles and development plans for the Papua region. This dialogue also featured Acting Governor of Papua Highlands and Chairperson of the Association of District Heads across Papua Velix Vernando Wanggai, Member of the Papua Steering Committee from Southwest Papua Otto Ihalauw, and Deputy Ambassador of Australia to Indonesia Gita Kamath.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendampingi Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/6). Sebagai platform terpadu percepatan pembangunan Papua, RIPPP 2022-2041 dan SIPPP menjadi kompas pembangunan jangka panjang Wilayah Papua. “Ini adalah momentum penting yang dapat menjadi bagian dalam sejarah perjalanan pembangunan Papua dan juga menjadi penentu bagi kemajuan Papua di masa yang akan datang. Pembangunan Papua telah menjadi prioritas utama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat Indonesia sentris guna mengurangi ketimpangan antarwilayah,” ungkap Wapres Ma'ruf.

Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, RIPPP 2022–2041 mengusung visi “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”, dengan tiga misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. RIPPP merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan rencana induk, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan, sementara SIPPP merupakan platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP yang akan terhubung dengan sistem informasi lainnya dengan prinsip berbagi pakai data atau interoperabilitas. “Peluncuran RIPPP 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, kami memperkenalkan arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua. Kami berharap ini menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah Papua,” papar Menteri Suharso.

Platform yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan ini akan menjadi sarana bagi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, kementerian, lembaga, daerah, dan pelaku pembangunan untuk memantau percepatan pembangunan Papua mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. SIPPP menekankan prinsip sinergi perencanaan dan penganggaran, serta sinergi antarsumber pendanaan.

Turut hadir dalam peluncuran tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad, Pj. Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere, Pj. Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, dan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk. Acara peluncuran meliputi dialog interaktif Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti dan tokoh muda inspiratif Papua Michelle HorstLie dan Yafeth Wetipo yang membahas peran strategis dan rencana pembangunan Wilayah Papua. Dialog ini juga turut mengundang Pj. Gubernur Papua Pegunungan selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua Velix Vernando Wanggai, Anggota Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw, dan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath.