Hakordia 2024: Bappenas Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Penguatan Komitmen Anti Korupsi dan Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) versi 2.0 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA). Mengusung tema “Membangun Tata Kelola yang Bersih dan Akuntabel: Pencegahan Fraud dalam Mendukung Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Nasional,” acara ini menegaskan pembangunan berintegritas dan akuntabel. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti perlunya reformasi tata kelola untuk pencegahan korupsi. “Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN. Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” papar Menteri Rachmat Pambudy, Jumat (13/12).

Menteri Rachmat Pambudy juga menekankan pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian Asta Cita ketujuh. Pemerintah berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, dan pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Trisacti Wahyuni menyampaikan Kementerian PPN/Bappenas telah meraih predikat integritas dalam Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat komitmen antikorupsi melalui inovasi seperti WBS versi 2.0, yang mendukung transparansi pelaporan dengan fitur pelacakan pengaduan dan dashboard digital yang lebih canggih,” ungkap Irtama Trisacti.

Menteri Rachmat Pambudy berharap antar kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik dan bersama menjawab tantangan besar yang dihadapi Indonesia terkait pencegahan korupsi menuju pembangunan yang transparan dan berkeadilan. “Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan,” pungkas Menteri Rachmat Pambudy.