Pencarian Informasi
Pencarian Informasi Berita Dokumen Perencanaan Dokumen Hukum Data Statistik Infografis
Hasil Pencarian stunting
Program Padat Karya Tunai Desa Atasi Kemiskinan Akibat Stunting
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan program padat karya tunai untuk masyarakat di pedesaan. Program padat ini bertujuan untuk mengatasi isu kemiskinan di desa yang erat kaitannya dengan masalah stunting di Indonesia. Menteri Bambang menambahkan masih ada sekitar 37 persen anak berusia di bawah lima tahun yang terkena stunting. Hal ini beliau sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Daerah dan Desa dalam Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa yang diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, pada Kamis (1/2).
Indonesia masih dihadapkan dengan masalah pembangunan secara nasional, salah satunya adalah kemiskinan. Angka kemisikinan menurut data terakhir memang turun menjadi 10,12 persen, namun itu merupakan angka nasional, dimana apabila dipisahkan antara angka kemiskinan di desa dan di kota, kemiskinan masih banyak terjadi di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah stunting. Masalah lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah ketimpangan. Masih ada 10 juta anak yang tidak memiliki akte kelahiran, hal ini menyebabkan anak akan sulit keluar dari kemiskinan, karena anak tersebut tidak terjangkau oleh program-program yang sifatnya intervensi langsung dari pemerintah. Masalah sanitasi dan air bersih juga perlu diperhatikan, hampir 12 juta rumah tangga belum bisa mengakses sanitasi yang layak, dan 10 juta rumah tangga belum memiliki akses air bersih. Air bersih dan sanitasi ini adalah dua infrastruktur dasar untuk mengurangi stunting. “Kalau saya coba urai, masalah-masalah tersebut berkaitan dengan dengan masalah stunting. Seperti yang kita ketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dimana secara fisik anak itu keliatan kerdil. Jika Bapak/Ibu masih membiarkan stunting terjadi terus menerus, artinya Bapak/Ibu memelihara kemiskinan,” ujar beliau.
Selain itu, isu pengangguran di desa juga perlu menjadi perhatian. Memang, jika dilihat pengangguran sudah cukup rendah, yaitu berada di angka 5 persen. Tetapi, faktanya di pedesaan masih ada 2,4 juta orang yang menganggur, 6 juta orang setengah menganggur, dan 10,6 juta jumlah pekerja yang bekerja namun tidak dibayar. “Masalah stunting itu isunya adalah kemiskinan. Angka pengangguran di desa masih cukup kritikal. Oleh karena itu, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri dan tentunya dengan arahan Presiden memutuskan mengeluarkan Program Padat Karya Tunai Desa. Manfaatnya akan ada peningkatan dan nilai tambah, juga perluasan kesempatan kerja yang nantinya bisa mengurangi pengangguran dan memperbaiki income masyarakat desa,” jelas Menteri Bambang.
Atasi Angka Wasting dan Cegah Stunting, Bappenas Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Kementerian PPN/Bappenas bersama UNICEF menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor bertajuk “Penguatan Pelaksanaan Global Action Plan on Child Wasting melalui Kerja Sama Lintas Sektor”, Selasa (15/4). Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan wasting dan mendukung pencapaian target nasional penurunan stunting. Pertemuan dibuka Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Diah Lenggogeni menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya perbaikan gizi anak, terutama wasting dan stunting yang memiliki risiko dan dampak jangka panjang yang saling terkait.
“Wasting dan stunting memiliki faktor risiko yang sama. Ketika seorang anak mengalami wasting, maka risiko anak untuk mengalami stunting pun meningkat. Stunting merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis, jangka waktu panjang, dan dampaknya irreversible, tidak dapat disembuhkan. Sementara dengan mendeteksi wasting, masalah kekurangan gizi dapat dikenali lebih cepat melalui indikator berat badan anak. Sehingga, upaya untuk mencegah dan menangani wasting menjadi salah satu strategi yang perlu dikuatkan ke depan sebagai bagian dari pencegahan dan penurunan stunting,” ujar Direktur Lenggo.
Pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan Operational Roadmap Global Action Plan (GAP) on Child Wasting dengan RPJMN 2025–2029, serta rancangan Perpres tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Dalam sesi diskusi panel, para narasumber dari kementerian/lembaga, OMS, akademisi, swasta, dan mitra pembangunan mengelaborasi strategi nasional dalam tata laksana gizi buruk, peran daerah, penguatan kader posyandu, integrasi data, dan bantuan sosial keluarga rentan.
Kementerian PPN/Bappenas bersama UNICEF dan lima badan PBB lainnya telah menyusun “Operational Roadmap GAP on Child Wasting” yang menjadi panduan pelaksanaan intervensi multisektor untuk menekan wasting di Indonesia. Sejak roadmap ini diluncurkan pada 2021, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam upaya perbaikan gizi anak, yang juga terdapat pada RPJMN 2020-2024 dan dilanjutkan di periode RPJMN 2025-2029.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola wasting, termasuk pembaruan data, penyelarasan pendanaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor. “Masukan Ibu/Bapak akan menjadi bagian penting penyusunan narasi kebijakan dan referensi kegiatan prioritas ke depan. Saran terhadap indikator pembangunan kesehatan dan gizi pun akan kami catat sebagai rekomendasi untuk memperkuat implementasi program demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.