Hasil Pencarian stunting

Menteri Bambang Jelaskan Fortifikasi Pangan Upaya Turunkan Stunting dan Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
Deskripsi
JAKARTA – “Masa depan Indonesia sangat tergantung pada kualitas SDM, dan fortifikasi pangan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan tersebut. Dengan menambahkan zat gizi ke dalam bahan pangan yang dikonsumsi terutama masyarakat tidak mampu, fortifikasi pangan terbukti cost-effective dengan Return of Investment (RoI) yang menjanjikan dan biaya relatif lebih rendah. Dengan mendukung fortifikasi pangan, kita dapat menurunkan prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato kunci pada Workshop Nasional Fortifikasi Pangan dengan tema “Fortifikasi Pangan: Intervensi Cost Effective dalam Mengoptimalkan Penurunan Stunting”, Selasa (19/2), di Hotel Ayana Midplaza Jakarta.
Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban gizi ganda. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 37,2 persen di 2013 menjadi 30,8 persen di 2018, tetapi angka tersebut tergolong cukup tinggi. Demikian juga masalah kekurangan gizi mikro seperti anemia pada ibu hamil yang mencapai 48,9 persen juga dalam kategori tinggi. Kekurangan gizi mikro seperti gangguan akibat kekurangan zat besi, iodium, asam folat, zinc, dan vitamin A memiliki keunikan karena tidak bermanifestasi dalam kondisi fisik seperti kurus atau pendek, tetapi menimbulkan kelaparan tersembunyi atau disebut sebagai fenomena hidden hunger.
Hidden hunger yang terjadi terutama pada ibu hamil dan anak balita dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, perkembangan kognitif pada anak, dan daya tahan terhadap infeksi, yang akan mengancam kualitas SDM Indonesia ke depan. Sebagai contoh, anemia pada ibu hamil memiliki hubungan yang erat dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan juga stunting pada anak balita. Kekurangan iodium pada anak usia 6-12 tahun dan ibu hamil dapat menurunkan nilai Intelligent Quotient (IQ) sebesar 10-15 poin. Untuk itu, upaya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro masyarakat mutlak dilakukan melalui: (a) suplementasi, pemberian tablet tambah darah, tablet vitamin A, dan suplemen zat gizi mikro lainnya, (b) upaya perubahan perilaku masyarakat agar mengkonsumsi sumber makanan yang beragam dan kaya kandungan gizi termasuk zat gizi mikro serta serta sehat dan aman, serta (c) fortifikasi pangan.
“Fortifikasi atau pengayaan zat gizi mikro terhadap produk pangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan produsen baik secara wajib maupun sukarela. Misalnya dengan menambahkan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, ataupun vitamin A pada minyak goreng sawit,” jelas Menteri Bambang. Untuk meningkatkan efektivitas fortifikasi pangan di Indonesia, beberapa langkah konkret perlu diambil: (a) pengembangan regulasi, yaitu pemerintah perlu segera menyusun regulasi untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan fortifikasi; (b) pengawasan, yaitu perlu dirancang mekanisme pengawasan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) fortifikasi yang jelas yang ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku industri terhadap standar produksi pangan fortifikasi, tetapi juga diikuti dengan dukungan pembinaan agar pelaku industri mau dan mampu memenuhi ketentuan yang  berlaku; (c) riset dan standardisasi, sangat diperlukan dari kalangan akademisi, peneliti, dan perguruan tinggi antara lain untuk pengembangan bahan fortifikan untuk mengurangi ketergantungan impor dan inovasi teknologi yang dapat diadaptasi oleh pelaku industri, serta riset untuk membuktikan efektivitas program fortifikasi yang berjalan saat ini.
“Perlu upaya untuk meningkatkan penyediaan sumber pangan dalam negeri termasuk eksplorasi sumber pangan lain yang beragam dan bergizi tinggi, pengembangan Multi Micro Nutrient (MMN), serta biofortifikasi untuk memperkaya kandungan gizi pada tanaman pangan, serta intervensi-intervensi lain,” pungkas Menteri Bambang. Turut hadir menyampaikan pidato kunci Menteri Kesehatan dan beberapa Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta pakar fortifikasi global Karen Codling yang menyampaikan revieu pelaksanaan fortifikasi di Indonesia dan internasional serta alternatif terbaru memenuhi zat gizi mikro. Workshop ini diikuti 150 orang peserta dari berbagai K/L, pakar pangan dan gizi dari berbagai perguruan tinggi, mitra pembangunan internasional, dunia usaha, OMS, dan juga media.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Menteri Bambang: Stunting Hambat Pemanfaatan Bonus Demografi Indonesia
Deskripsi
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan sambutan dalam acara Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI yang digelar LIPI dengan tema “Percepatan Penurunan Stunting atau Kekerdilan”, Selasa (3/7) di Hotel Bidakara. Menteri Bambang mengatakan saat ini ada 9 juta anak Indonesia yang menderita stunting, dan hal ini menjadi permasalahan serius yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan. Beliau menambahkan, saat ini Indonesia juga mengalami bonus demografi, tetapi amat disayangkan jika sebagian jumlah penduduk di Indonesia yang berusia produktif terkena stunting. Hal ini akan membuat bonus demografi tidak memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau kekurangan gizi kronis pada sepuluh hari pertama kehidupan anak. Jika kita lihat anak usia 5 tahun dengan tinggi normal 110 cm, tapi yang terkena stunting mungkin tingginya 100 cm. Karena kurang pedulinya kita, maka kita sulit membedakan dan menganggap ini bukan masalah serius,” tutur Menteri Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan hal-hal seperti itu kurang disadari oleh masyarakat, terutama para orang tua. Untungnya saat ini sudah banyak yang sadar bahaya stunting yang dapat berdampak buruk pada gangguan pertumbuhan otak. “Kalau otak sudah terganggu, maka bonus demografi bisa berubah menjadi beban, karena anak-anak yang otaknya tidak berkembang dengan baik akan kesulitan mengikuti pendidikan formal. Dan ketika masuk usia kerja, mereka akan kesulitan bersaing. Kalau peduli stunting, kita harus berupaya memutus rantai kemiskinan,” tegas Menteri Bambang.
Kerugian ekonomi akibat dampak stunting adalah mencapai 3 persen dari PDB atau setara hampir 4 triliun setahun. Menteri Bambang menjelaskan saat ini Bappenas sudah menjadikan stunting sebagai prioritas. Jadi, tidak hanya sekedar penurunan stunting, tapi menjadikan ini sebagai tanggung jawab semua kementerian/lembaga. “Stunting ini tidak hanya menjadi isu di daerah tertinggal, tapi seluruh daerah di Indonesia. Bahkan di Jakarta sekalipun tidak bisa bebas dari stunting, terutama di Kepulauan Seribu. Di dalam RKP 2019, Bappenas sudah menjadi prioritas dimana kegiatan prioritasnya adalah peningaktan perbaikan gizi, penguatan surveilans gizi, pemberian suplementasi gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan peningkatan akses pangan,” tutup Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Menteri Bambang Dorong Sinergitas Antar Lembaga Percepat Turunkan Stunting
Deskripsi
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi narasumber pada siaran langsung acara Lunch Talk Berita Satu TV membahas “Percepatan Penurunan Stunting Melalui Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi”, pada Senin (2/7) di Studio Berita Satu TV. Turut menjadi narasumber lain bersama Menteri Bambang, yaitu Kepala LIPI Laksana Tri Handoko.
Menteri Bambang menekankan perlunya kesadaran publik akan isu stunting. Dampak stunting tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Berdasarkan data yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dengan World Bank, sepertiga anak usia di bawah tiga tahun atau mencapai 3 persen dari PDB terkena stunting. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengangkat stunting menjadi isu bersama.
“Isu stunting bukan hanya sekedar kemiskinan dan kekurangan gizi saja, namun kualitas dari asupan gizi dan perilaku dari si anak juga penyebab stunting. Saat ini yang terjadi banyak anak mengalami stunting padahal keluarganya tidak miskin. Mengapa? Karena misalkan tidak menggunakan konsep ASI eksklusif, mengkonsumsi makanan instan atau tidak bergizi. Jadi inilah yang membuat stunting di Indonesia terjadi di hampir semua kabupaten/kota di indonesia. Ini adalah isu nasional,” jelas Menteri Bambang.
Lebih lanjut Menteri Bambang mengimbau perlu adanya dorongan sinergitas antar lembaga yang terkait dengan pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah. Hal ini karena penanganan stunting tidak cukup hanya dengan upaya yang terkait langsung dengan kesehatan, perbaikan asupan gizi, atau keseimbangan, tapi juga akses layanan dasar, seperti akses air bersih dan sanitasi yang memadai.
“Jadi artinya tidak bisa ini hanya eksklusif urusannya Kementerian Kesehatan saja misalnya, karena itulah kami membuat kebijakan lintas sektor yang terintegrasi dua kelompok besar. Pertama terkait dengan kesehatan, kedua yang menunjang. Yang menunjang ini bahkan kita juga melibatkan misalnya Kementerian Agama, karena kita ingin pasangan-pasangan yang mau menikah itu mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana agar kalau punya anak jangan sampai anaknya stunting,” tutur Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Stunting Summit: Komitmen Bersama Turunkan Prevalensi Stunting di Indonesia
Deskripsi
Jakarta – Dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Stunting Summit yang mengusung tema “Bersama Cegah Stunting” pada 28 Maret 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta. Tema ini dipilih karena Kementerian PPN/Bappenas berpandangan bahwa penanganan masalah stunting di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan multi-sektor, yaitu melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) teknis dan satu Kementerian Koordinator, serta bekerjasama dengan para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa. Dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan stunting, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta Stunting Summit sebanyak 1.000 orang.
Dalam laporannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan apabila terus dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia. “Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari PDB per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun,” jelas Menteri Bambang. Untuk itu, Menteri Bambang mengajak para kepala daerah didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat. “Melalui Stunting Summit ini, pemerintah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia,”ujar beliau.
Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia. Stunting Summit menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. “Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden mengenai pentingnya mengatasi masalah stunting yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018, pemerintah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018. Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur,” jelas Menteri Bambang.
Stunting Summit juga sebagai forum bertukar pengalaman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki success stories dan best practices dalam kegiatan penurunan stunting di daerah. Praktik baik dari kabupaten dipaparkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dari dunia usaha dipresentasikan oleh SUN Business Network Indonesia, dari organisasi masyarakat diwakili Ketua PP Fatayat NU dan NA Muhammadiyah, sementara dari mitra pembangunan disampaikan oleh Nutrition Specialist UNICEF. “Agenda pertemuan yang dimulai sejak pagi tadi menampilkan praktek baik penurunan stunting dari beberapa daerah yang dapat dijadikan pembelajaran untuk diadopsi atau direplikasi di daerah lainnya. Selain itu, K/L juga menyampaikan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya penurunan stunting yang dapat disinkronkan dengan kegiatan daerah,” kata Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Kejar Penurunan Stunting, Bappenas Tetapkan Seluruh Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Fokus Tahun 2022
Deskripsi
 
Penetapan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting secara menyeluruh, baik di kabupaten/kota dengan prevalensi tinggi, maupun di kabupaten/kota dengan jumlah penderita stunting yang tinggi, umumnya banyak terjadi di daerah perkotaan. Kementerian PPN/ Bappenas menetapkan pemilihan lokasi tersebut setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres).
“Stunting, merujuk pada kondisi kekurangan gizi kronis di 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau 1.000 HPK, tidak hanya memengaruhi tinggi badan balita, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan kesehatan dalam jangka panjang sehingga menjadi ancaman dalam bonus demografi dan pencapaian target Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi 14% pada 2024,” ungkap Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali. 
Penetapan kabupaten/kota sebagai lokus 2022 akan menguatkan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting. Penetapan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk dapat mengintegrasikan berbagai dukungan pembiayaan, baik yang bersumber dari belanja Kementerian/ Lembaga maupun dana transfer yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menjamin setiap rumah tangga 1.000 HPK di lokasi prioritas mendapatkan seluruh program intervensi spesifik dan sensitif.
Secara khusus, pemerintah daerah juga dapat mengajukan usulan DAK tematik stunting dalam melaksanakan intervensi percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pengusulan DAK ini pada desa/ kelurahan fokus prioritas stunting yang telah ditetapkan, sesuai dengan hasil analisis situasi dalam 8 aksi konvergensi. Sesuai jadwal, pengusulan DAK fisik tematik stunting ini dapat dilakukan pada Maret-April 2021 melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).
Keputusan penetapan lokasi fokus intervensi penurunan stunting ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi aktor nonpemerintah untuk melakukan pendampingan dan pengawasan aksi konvergensi di daerah. 
Surat Keputusan (SK) Menteri PPN/Bappenas No. 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 dapat diunduh di https://cegahstunting.id/unduhan/regulasi. 
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Perpres Percepatan Penurunan Stunting untuk Perbaikan Gizi Indonesia
Deskripsi
Awal Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi,” ujar Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
Implementasi Perpres ini, selain bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting, juga bertepatan dengan satu dekade bergabungnya Indonesia dengan gerakan global Scaling Up Nutrition (SUN) sejak 2011, dengan fokus pada upaya pengentasan masalah gizi melalui keterlibatan lintas sektor. Saat ini, Indonesia telah memiliki 148 anggota SUN Networks yang terdiri atas 25 kementerian/lembaga, 11 mitra pembangunan, 40 dunia usaha dan asosiasi, 34 organisasi masyarakat madani, 23 perguruan tinggi serta 15 organisasi profesi, dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai focal point. “Percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan,” ujar Pungkas.
Secara detail, Perpres 72 Tahun 2021 terdiri atas tiga bagian. Pertama, batang tubuh yang terdiri dari 8 bab dan 31 pasal. Kedua, lampiran A yang menguraikan 20 target antara. Ketiga, lampiran B yang terdiri atas rincian 71 keluaran (output) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Selain memuat arahan Presiden, Perpres ini merupakan wujud kesepakatan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting yang terintegrasi. Dengan terbitnya Perpres ini, seluruh komponen masyarakat diharapkan berjalan beriringan dengan pemerintah untuk mempercepat perbaikan gizi di Indonesia. “Percepatan penurunan stunting juga menjadi salah satu kontribusi Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada 2030 mendatang,” tutup Pungkas.
Unduh Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting melalui https://cegahstunting.id/unduhan/regulasi/
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Cegah Stunting di 1000 Hari Pertama Kehidupan, Investasi Bersama untuk Masa Depan Anak Bangsa
Deskripsi
Jakarta – Untuk membangun pemahaman tentang strategi pemerintah dalam menangani stunting serta peran lintas agama dalam mendukung penanganan stunting di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi media bertajuk Cegah Stunting, Investasi Bersama untuk Masa Depan Anak Bangsa di Ruang Benny S. Mulyana, Gedung Widjojo Nitisastro, Kementerian PPN/Bappenas. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 37,2 persen atau sekitar 9 juta balita di Indonesia pada 2013 mengalami stunting. Dampak jangka pendek dari kurang gizi tersebut adalah gagal tumbuh sempurna, berat badan lahir rendah, stunting, dan kurus, juga hambatan perkembangan kognitif dan motorik sehingga berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan, serta gangguan metabolik sehingga risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung menjadi meningkat.
“Diskusi media ini sangat penting, mengingat media adalah salah satu mitra penting dalam upaya pencegahan stunting, terutama untuk membangun pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia sehingga daya saing bangsa dapat meningkat,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Dalam jangka panjang, stunting menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar USD 13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai USD 260-390 triliun per tahun (Bank Dunia, 2016). Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting.
Untuk itu, pencegahan stunting menjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019, mengingat saat ini, 1 dari 3 anak balita Indonesia menderita stunting. Pada 2018, pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada 2019. Dalam pelaksanaannya, penurunan stunting harus dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga. Penurunan stunting yang juga merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, harus sejalan dengan penurunan anemia, bayi dengan berat lahir rendah, bayi dengan berat badan di bawah rata-rata (underweight), anak dengan berat badan kurang untuk ukuran tinggi badannya (wasting), obesitas, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif.
“Mencegah stunting sangat penting untuk mencapai SDM Indonesia yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan stunting dapat direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan di daerah. Kepala daerah harus turun tangan untuk mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Menteri Bambang. Dalam diskusi media tersebut, turut hadir perwakilan Jaringan Lintas Agama (JALA) Cegah Stunting yang diwakili Nasyiatul Aisyiyah dan Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi). Secara independen, JALA mendukung upaya penanganan stunting sebagai agenda utama pembangunan Indonesia dengan melakukan monitoring program percepatan penurunan prevalensi stunting dan advokasi berbasis data. Sejak terbentuk, JALA Cegah Stunting telah pro-aktif dalam melakukan upaya mempengaruhi kebijakan, antara lain melalui dialog dengan berbagai kementerian/lembaga dan DPR-RI. Anggota jejaring juga telah aktif terlibat dalam upaya penanganan stunting dengan menjangkau anggota di berbagai wilayah kerja di seluruh Indonesia.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Atasi Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi Akibat Covid-19, Menteri Suharso Bahas Jaring Pengaman Sosial, Stunting, Hingga IKN
Deskripsi
Kementerian PPN/Bappenas optimistis kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun ini akibat pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan maksimal. Pemerintah tidak hanya menjaga masyarakat dari paparan virus, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi sehingga dampak negatif yang ditimbulkan bisa dikendalikan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Covid-19 ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, dengan tidak mengorbankan baik dari aspek kesehatan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi. “Covid-19 ini memerlukan unprecedented policy, yakni kebijakan yang menggabungkan upaya untuk membatasi penyebaran virus dan dalam waktu yang bersamaan mendorong ekonomi agar tetap berjalan,” ujar Menteri Suharso, Minggu (10/5).
Kementerian PPN/Bappenas memprediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi mulai terasa pada Triwulan-II 2020. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Triwulan-I sebesar 2,97 persen. “Pada Triwulan-II angkanya akan jatuh terkontraksi, tetapi akan naik pada Triwulan-III,” imbuh beliau. Kementerian PPN/Bappenas sendiri memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3-0,5 persen. Hal ini menyebabkan penerimaan negara pun ikut menurun. Penurunan pendapatan negara ini diperkirakan juga akan menyebabkan defisit belanja negara yang lebih besar.
Sebagai salah satu langkah strategis, pemerintah telah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial untuk menanggulangi turunnya produktivitas akibat Covid-19. Strategi tersebut sekaligus untuk menjaga agar kesenjangan antar kelompok tidak semakin besar karena banyaknya penduduk rentan miskin atau pekerja sektor informal yang kesulitan akibat pendapatan hariannya berkurang selama Covid-19. “Data BPS mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia 9,22 persen pada 2018. Kementerian PPN/Bappenas memprediksikan pada 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 8,9 persen, namun dengan adanya Covid-19, prediksi kita berubah menjadi mendekati 10 persen kembali,” tutur Menteri Suharso. Artinya, penduduk miskin pada tahun ini bertambah sebanyak 2 juta jiwa.
Pemutusan Hak Kerja menjadi salah satu alasan meningkatnya penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Diprediksi, TPT meningkat menjadi 7,8 persen atau 3,7 juta jiwa, di mana sebelumnya hanya terdapat 2 juta jiwa yang pengangguran. Selama pandemi berlangsung, pemerintah telah mempersiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. “Terdapat dua macam bantuan sosial. Pertama, bersifat permanen, sudah ada sebelum Covid-19. Kedua, bersifat sementara, yang baru dianggarkan setelah adanya Covid-19,” ujar Menteri Suharso.
Bantuan yang sudah disiapkan sebelumnya, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako yang sebelumnya menyasar 15,2 juta KPM, namun kini diperluas menjadi 20 juta KPM. Sementara itu, bantuan sementara adalah paket sembako dan bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu rupiah selama 3 bulan untuk 9 juta kepala keluarga di luar Jakarta dan 1,3 juta kepala keluarga untuk keluarga di Jakarta dan sekitarnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan keringanan pembayaran listrik bagi pengguna bersubsidi. “Namun, kalau Covid-19 ini masih belum selesai sampai Juli, bantuan ini akan ditambahkan. Kalau wabah ini tidak ada tanda-tanda melandai, kita harus menambah bantuan pada Juli–September,” kata Menteri Suharso.  
Pelandaian kurva Covid-19 sendiri berbeda-beda di tiap daerah. Menteri Suharso mengatakan beberapa daerah mulai menunjukkan tanda-tanda kurva yang melandai, seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Di sisi lain, jumlah kasus Covid-19 di Jawa Barat dan Jawa Timur tercatat meningkat. Untuk itu, disiplin dan konsistensi physical distancing dan jaga jarak sangat diperlukan, baik di wilayah yang masih meningkat jumlah kasus positif Covid-19 maupun daerah yang kurvanya mulai melandai, terlebih di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Meski penanganan kesehatan saat ini fokus untuk menyelesaikan Covid-19, Menteri Suharso mengatakan, isu kesehatan lainnya tidak akan dikesampingkan dan tetap menjadi agenda yang akan diselesaikan pada 2020, mengingat masih terdapat penyakit lain yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya program prioritas adalah penanganan stunting (kekerdilan) yang terus dijalankan dan tetap dianggarkan semasa pandemi. Selain stunting, Tuberkulosis atau TBC dan kusta juga menjadi perhatian pemerintah. “Indonesia adalah negara nomor tiga di dunia yang menderita TBC dan kusta. Saat ini terdapat  843 ribu penduduk Indonesia yang menderita TBC,” imbuh Menteri Suharso.
Isu kesehatan yang juga harus diselesaikan adalah malaria, imunisasi dasar lengkap bagi semua balita, serta angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Untuk itu, Menteri Suharso menjadikan Covid-19 ini sebagai pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan tidak hanya memperbanyak alat kesehatan, tetapi juga mempermudah produksi obat generik dan memperbanyak produksi vaksin dalam negeri.
Beberapa program lain pun masih berjalan semasa pandemi, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini masih berada dalam tahap pra masterplan. Kementerian PPN/Bappenas tetap mempersiapkan kebutuhan pembangunan IKN, meski pelaksanaan pembangunan tersebut masih belum ditentukan. Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pasca pandemi. Diharapkan program ini bisa menarik investor, membuka lapangan kerja, dan bisnis baru setelah pandemi Covid-19 usai.
 “Kita hanya mempersiapkan kendaraan saja. Hanya dari pra masterplan hingga masterplan. Kapan mulai peletakan batu pertama, itu belum dipastikan,” pungkas Menteri Suharso.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Menteri Suharso: Kolaborasi Multisektor Penting untuk Perbaiki Gizi dan Penurunan Stunting di Indonesia
Berita Siaran Pers
Selengkapnya

SUN Indonesia Annual Meeting 2019: Turunkan Angka Stunting, Bappenas Upayakan Kolaborasi Multisektor Dan Multipihak
Deskripsi
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan penganggaran program/kegiatan di K/L harus berdasarkan intervensi yang tajam dan jelas sasarannya, seperti filosofi leher burung. Untuk keberhasilan penurunan stunting diperlukan tiga hal. Pertama, coverage, target harus jelas, tidak hanya persentase tetapi juga jumlah nominalnya. Kedua, kualitas, intervensi harus sesuai standar yang ditetapkan dan diterima seluruh target sasaran. Ketiga, compliance, dikonsumsi target sasaran sesuai ketentuan. Misalnya, tablet tambah darah harus dikonsumsi ibu hamil selama 90 hari. “Saya harap pertemuan ini juga memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas implementasi intervensi penurunan stunting dan penguatan kolaborasi antar networks untuk mewujudkan status kesehatan dan gizi yang optimal,” jelas Menteri Suharso dalam acara Scaling Up Nutrition Indonesia Annual Meeting 2019: “Bekerja Bersama Turunkan Stunting”, Jumat (20/12) di Double Tree Jakarta.
Sejak 2011, Indonesia menjadi satu dari 61 negara yang tergabung dalam gerakan global percepatan perbaikan gizi yang diinisiasi PBB yang dikenal sebagai Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. Sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia dalam gerakan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Gerakan ini sejalan dengan prioritas percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024.
Selaku SUN Government Focal Point, Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan upaya multipihak perbaikan gizi melalui penguatan jejaring yang dikenal sebagai SUN networks. Saat ini, terdapat 23 Kementerian/Lembaga dari sektor pemerintah, 29 dunia usaha anggota SUN Business Network (SBN), 29 organisasi masyarakat madani anggota SUN Civil Society Organization (CSO), 11 universitas dan 13 organisasi profesi anggota SUN Academia, 11 mitra pembangunan anggota Donor and UN Country Network on Nutrition (DUNCNN), dan media. 
SUN Indonesia Annual Meeting 2019 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas ini merupakan pertemuan nasional sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pembelajaran inovasi dan praktik baik antar pemangku kepentingan serta mendiskusikan tantangan dan upaya perbaikan ke depan. Dihadiri 600 peserta perwakilan dari 23 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, mitra pembangunan, organisasi masyarakat dan keagamaan, dunia usaha, pakar, serta perguruan tinggi dan organisasi profesi.
Menteri Koordinator Bidang PMK menegaskan pentingnya upaya mengatasi masalah stunting untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, maju dan berdaya saing. Untuk itu, perlu dipastikan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dapat berjalan secara efektif mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Acara dilanjutkan dengan talkshow “Kolaborasi Multipihak dalam Penurunan Stunting” dengan pembicara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari, Bupati Banggai Herwin Yatim, Co-Chair of the SUN Global Business Networks Advisory Group Axton Salim, dan Rektor Universitas YARSI Prof. Fasli Jalal.
SUN Indonesia Annual Meeting 2019 memberi kesempatan saling bertukar cerita sukses dan praktik baik dalam penurunan stunting pada sesi paralel dengan empat tema, yaitu responsible bussiness, mobilisasi sosial dan pemberdayaan masyarakat, leveraging partnership for results, dan peran akademia dalam pendampingan daerah. Hasil sesi ini disampaikan masing-masing lead SUN networks dalam diskusi panel “Tantangan dan Rekomendasi Penguatan Kolaborasi Networks ke Depan”. Diakhiri epilog pembelajaran yang telah diperoleh dari pelaksanaan SUN Movement di Indonesia oleh Drajat Martianto dan arah penguatan kolaborasi lintas sektor dan konvergensi program penurunan stunting ke depan oleh Deputi Bidang PMMK Kementerian PPN/Bappenas Subandi.
Berita Berita Utama
Selengkapnya