Hasil Pencarian pertahanan

Workshop Internal Penyusunan RKP Tahun 2018 Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Deskripsi
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan Workshop Internal Penyusunan RKP Tahun 2018 pada Senin (28/11) di Ruang Rapat SG 1-2 Bappenas. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto.
Dalam acara tersebut dibahas beberapa topik terkait prioritas nasional Polhukhankam. Hadir dalam acara ini para Eselon I dan II Bappenas serta staf terkait antara lain, Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan), Taufik Hanafi (Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan), Gellwynn Jusuf (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam), Kennedy Simanjuntak (Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan) dan Slamet Soedarsono (Inspektur Utama).
Selain itu, hadir pula Rd Siliwanti (Direktur Aparatur Negara), Dewo Broto Joko (Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional), Boediastoeti Ontowirjo (Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter), Muhammad Cholifihani (Direktur Jasa Keuangan dan BUMN), Yahya Rachmana Hidayat (Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional), Oktorialdi (Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan), Aryawan Soetiarso (Direktur Otonomi Daerah), Sri Yanti (Direktur Pangan dan Pertanian), Wahyuningsih Darajati (Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air), Erwin Dimas (Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan), Rizang Wrihatnolo (Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan), Ahmad Dading Gunadi (Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral) dan Pungkas Bahjuri (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat).
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan Workshop Internal Penyusunan RKP Tahun 2018 pada Senin (28/11) di Ruang Rapat SG 1-2 Bappenas. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Rizky Ferianto.
Dalam acara tersebut dibahas beberapa topik terkait prioritas nasional Polhukhankam. Hadir dalam acara ini para Eselon I dan II Bappenas serta staf terkait antara lain, Diani Sadiawati (Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan), Taufik Hanafi (Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan), Gellwynn Jusuf (Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam), Kennedy Simanjuntak (Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan) dan Slamet Soedarsono (Inspektur Utama).
Selain itu, hadir pula Rd Siliwanti (Direktur Aparatur Negara), Dewo Broto Joko (Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional), Boediastoeti Ontowirjo (Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter), Muhammad Cholifihani (Direktur Jasa Keuangan dan BUMN), Yahya Rachmana Hidayat (Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional), Oktorialdi (Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan), Aryawan Soetiarso (Direktur Otonomi Daerah), Sri Yanti (Direktur Pangan dan Pertanian), Wahyuningsih Darajati (Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air), Erwin Dimas (Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan), Rizang Wrihatnolo (Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan), Ahmad Dading Gunadi (Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral) dan Pungkas Bahjuri (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat).
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Bappenas Tekankan Pentingnya Penguatan Pertahanan Siber
Deskripsi
“100 tahun Indonesia itu diimpikan hari ini adalah Indonesia yang telah mencapai PDB per kapita di atas USD 12.000. Kalau melewati batas itu, Indonesia mencapai high income country. Dengan begitu, harapannya dengan PDB hari itu dengan penduduk sekitar 350 juta, pada 2045 kita menyumbang GDP dunia mendekati USD 10-an triliun atau USD 7-an triliun. Hari ini kita baru sampai menyumbang USD 1 triliun,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa saat menyampaikan pidato kunci pada Webinar Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional, Kamis (18/2). 
Menurut studi Bank Dunia, rata-rata sebuah negara membutuhkan waktu 28 tahun untuk lolos dari Middle Income Trap (MIT). Tercatat, Indonesia sudah menjadi negara upper middle income pada 2019 dan kembali menjadi lower middle income pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6 persen jika ingin keluar dari MIT sebelum 2045. 
Transformasi ekonomi diperlukan untuk memulihkan kondisi akibat pandemi dan disrupsi teknologi, di mana pertahanan dan keamanan siber serta industri pertahanan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. “Keamanan siber bisa menjadi salah satu enabler transformasi digital. Jika transformasi digital dilakukan, ekonomi digital Indonesia bisa mencapai USD 100 miliar pada 2025 dengan basis 2018 yang telah mencapai USD 27 miliar,” urai Menteri Suharso. 
Internet of Things (IoT) juga diperkirakan akan mencapai USD 121 miliar, digitalisasi juga berdampak pada peningkatan GDP Indonesia USD 150 miliar. Pada 2030, AI juga berkontribusi USD 15,7 triliun pada ekonomi global, 5G juga diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan output global sebesar USD 12,3 triliun pada 2035, serta bertambahnya investasi di value chain dengan 5G, diperkirakan mencapai tambahan pertumbuhan USD 3,5 triliun dan menciptakan 22 juta pekerjaan pada 2035. 
Perencanaan pertahanan dan keamanan siber dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disusun untuk penguatan keamanan dalam negeri, penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures(CBM), penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penguatan ketahanan dan keamanan siber. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat, serta prioritas penguasaan industri pertahanan juga penting untuk menghadapi perang masa depan berupa Network Centric Warfare (NCW) dan surveillance. “Indonesia harus mempersiapkan diri membangun kemampuan pertahanan di space dan cyber yang merupakan keniscayaan,” pungkas beliau.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Indonesia-Hongaria Bahas Potensi Kerja Sama Bidang Lingkungan, Pertahanan, dan Kesehatan
Berita Siaran Pers
Selengkapnya

Kunjungi PT DI, Menteri Rachmat Perkuat Peran Industri Pertahanan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Deskripsi
Dalam kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meninjau teknologi produksi, hasil karya, dan potensi pengembangan industri dirgantara dan pertahanan nasional. Menteri Rachmat menegaskan pentingnya peningkatan daya dukung produksi komponen (spareparts) dalam negeri serta pengembangan pesawat N219, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri dirgantara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Industri pertahanan, termasuk dirgantara, memiliki peran strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Melalui pengembangan pesawat N219, kami berharap PT DI dapat memperluas konektivitas antara kota besar dan kecil, terutama di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang menantang,” ungkap Menteri Rachmat, Kamis (14/11).
Pesawat N219 dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi di wilayah dengan karakteristik khusus, seperti elevasi tinggi, landasan pendek, dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Menteri Rachmat menekankan bahwa pesawat ini akan menjadi solusi penting untuk daerah yang selama ini sulit dijangkau, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah. Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai inisiator program percepatan dan enabler dalam pengembangan ekosistem dirgantara, serta penyusun rencana pengembangan. PT Dirgantara Indonesia bertindak sebagai pengembang pesawat N219 dan N219A, berbekal sertifikasi untuk produksi pesawat secara menyeluruh. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung melalui riset dan pengembangan pesawat N219, sementara Kementerian Pertahanan memperkuat aspek keamanan dan operasional, serta memfasilitasi anggaran. Target pengembangan ke depan mencakup penyelesaian prototipe dan sertifikasi Basic Amphibian Aircraft (N219 BAA) pada September 2026, dengan perolehan Airworthiness Type Certificate (ATC) untuk N219 BAA, serta pengembangan penuh dan sertifikasi N219 Amphibi pada September 2027.
Melalui upaya ini, industri dirgantara Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi sektor yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan dan kemandirian nasional. “Dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai kementerian dan lembaga, kita berharap industri pertahanan nasional dapat tumbuh lebih sehat, maju, dan mandiri. Industri ini memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian bangsa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Menteri Rachmat.
 
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Kunjungi PT DI, Menteri Rachmat Perkuat Peran Industri Pertahanan untuk Pertumbuhan Ekonomi
Berita Siaran Pers
Selengkapnya

Menteri Rachmat Pambudy Kunjungi PT Pindad, Dukung Penguatan Industri Pertahanan Nasional
Deskripsi
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Barat, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy meninjau PT Pindad (Persero) untuk melihat perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan mendiskusikan strategi menuju kemandirian industri alutsista dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Menteri Rachmat menegaskan pentingnya posisi industri pertahanan untuk mendukung kemajuan negara dalam berbagai bidang. "Tidak ada negara maju tanpa industri pertahanan yang kuat; industri ini bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga merupakan investasi strategis yang melindungi kekayaan negara dan mendukung sektor lain, seperti pertanian, yang akan memiliki nilai tambah lebih tinggi dengan dukungan teknologi berbasis pertahanan yang kokoh," ungkap Menteri Rachmat, Jumat (15/11).
Keberpihakan pemerintah kepada industri pertahanan nasional tercermin dalam berbagai regulasi dan peningkatan anggaran untuk produk dalam negeri. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pemerintah berkomitmen mewujudkan industri pertahanan yang sehat, mandiri, dan berdaya saing global.
Salah satu langkah strategis adalah melalui kebijakan spend to invest, mewajibkan perusahaan pertahanan luar negeri berinvestasi di Indonesia saat Indonesia membeli produk mereka. Bentuk investasi ini dapat berupa pembangunan fasilitas produksi, kerja sama produksi, atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Indonesia. PT Pindad telah memproduksi berbagai alutsista unggulan, seperti tank Harimau, panser Anoa, dan kendaraan taktis Maung, yang digunakan langsung Presiden RI Prabowo. Industri pertahanan nasional kini berkontribusi dalam perekonomian melalui substitusi impor dan penciptaan lapangan kerja. Pendapatan Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) pada 2023 mencapai angka yang melebihi pendapatan perusahaan pertahanan Roketsan Turkiye, menunjukkan peningkatan signifikan yang mencerminkan keberhasilan kebijakan keberpihakan terhadap produk nasional.
Menteri Rachmat berharap industri pertahanan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, menuju target kemiskinan 0 persen dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. "Untuk mencapai swasembada pangan, energi, dan air di Indonesia, teknologi harus hadir sebagai intervensi utama. Pindad, melalui inovasi teknologinya, dapat berkontribusi mendukung berbagai sektor, termasuk pangan, kesehatan, dan energi, guna mewujudkan Indonesia yang kuat pada 2045," pungkas Menteri Rachmat.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Menteri Rachmat Pambudy Kunjungi PT Pindad, Dukung Penguatan Industri Pertahanan Nasional
Berita Siaran Pers
Selengkapnya