Kementerian PPN/Bappenas optimistis kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun ini akibat pandemi Covid-19 dapat diatasi dengan maksimal. Pemerintah tidak hanya menjaga masyarakat dari paparan virus, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi sehingga dampak negatif yang ditimbulkan bisa dikendalikan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Covid-19 ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, dengan tidak mengorbankan baik dari aspek kesehatan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi. “Covid-19 ini memerlukan unprecedented policy, yakni kebijakan yang menggabungkan upaya untuk membatasi penyebaran virus dan dalam waktu yang bersamaan mendorong ekonomi agar tetap berjalan,” ujar Menteri Suharso, Minggu (10/5).
Kementerian PPN/Bappenas memprediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi mulai terasa pada Triwulan-II 2020. Data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Triwulan-I sebesar 2,97 persen. “Pada Triwulan-II angkanya akan jatuh terkontraksi, tetapi akan naik pada Triwulan-III,” imbuh beliau. Kementerian PPN/Bappenas sendiri memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3-0,5 persen. Hal ini menyebabkan penerimaan negara pun ikut menurun. Penurunan pendapatan negara ini diperkirakan juga akan menyebabkan defisit belanja negara yang lebih besar.
Sebagai salah satu langkah strategis, pemerintah telah menyiapkan Jaring Pengaman Sosial untuk menanggulangi turunnya produktivitas akibat Covid-19. Strategi tersebut sekaligus untuk menjaga agar kesenjangan antar kelompok tidak semakin besar karena banyaknya penduduk rentan miskin atau pekerja sektor informal yang kesulitan akibat pendapatan hariannya berkurang selama Covid-19. “Data BPS mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia 9,22 persen pada 2018. Kementerian PPN/Bappenas memprediksikan pada 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 8,9 persen, namun dengan adanya Covid-19, prediksi kita berubah menjadi mendekati 10 persen kembali,” tutur Menteri Suharso. Artinya, penduduk miskin pada tahun ini bertambah sebanyak 2 juta jiwa.
Pemutusan Hak Kerja menjadi salah satu alasan meningkatnya penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Diprediksi, TPT meningkat menjadi 7,8 persen atau 3,7 juta jiwa, di mana sebelumnya hanya terdapat 2 juta jiwa yang pengangguran. Selama pandemi berlangsung, pemerintah telah mempersiapkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. “Terdapat dua macam bantuan sosial. Pertama, bersifat permanen, sudah ada sebelum Covid-19. Kedua, bersifat sementara, yang baru dianggarkan setelah adanya Covid-19,” ujar Menteri Suharso.
Bantuan yang sudah disiapkan sebelumnya, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako yang sebelumnya menyasar 15,2 juta KPM, namun kini diperluas menjadi 20 juta KPM. Sementara itu, bantuan sementara adalah paket sembako dan bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu rupiah selama 3 bulan untuk 9 juta kepala keluarga di luar Jakarta dan 1,3 juta kepala keluarga untuk keluarga di Jakarta dan sekitarnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah memberikan keringanan pembayaran listrik bagi pengguna bersubsidi. “Namun, kalau Covid-19 ini masih belum selesai sampai Juli, bantuan ini akan ditambahkan. Kalau wabah ini tidak ada tanda-tanda melandai, kita harus menambah bantuan pada Juli–September,” kata Menteri Suharso.
Pelandaian kurva Covid-19 sendiri berbeda-beda di tiap daerah. Menteri Suharso mengatakan beberapa daerah mulai menunjukkan tanda-tanda kurva yang melandai, seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Di sisi lain, jumlah kasus Covid-19 di Jawa Barat dan Jawa Timur tercatat meningkat. Untuk itu, disiplin dan konsistensi physical distancing dan jaga jarak sangat diperlukan, baik di wilayah yang masih meningkat jumlah kasus positif Covid-19 maupun daerah yang kurvanya mulai melandai, terlebih di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Meski penanganan kesehatan saat ini fokus untuk menyelesaikan Covid-19, Menteri Suharso mengatakan, isu kesehatan lainnya tidak akan dikesampingkan dan tetap menjadi agenda yang akan diselesaikan pada 2020, mengingat masih terdapat penyakit lain yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya program prioritas adalah penanganan stunting (kekerdilan) yang terus dijalankan dan tetap dianggarkan semasa pandemi. Selain stunting, Tuberkulosis atau TBC dan kusta juga menjadi perhatian pemerintah. “Indonesia adalah negara nomor tiga di dunia yang menderita TBC dan kusta. Saat ini terdapat 843 ribu penduduk Indonesia yang menderita TBC,” imbuh Menteri Suharso.
Isu kesehatan yang juga harus diselesaikan adalah malaria, imunisasi dasar lengkap bagi semua balita, serta angka kematian ibu yang masih cukup tinggi. Untuk itu, Menteri Suharso menjadikan Covid-19 ini sebagai pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan tidak hanya memperbanyak alat kesehatan, tetapi juga mempermudah produksi obat generik dan memperbanyak produksi vaksin dalam negeri.
Beberapa program lain pun masih berjalan semasa pandemi, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini masih berada dalam tahap pra masterplan. Kementerian PPN/Bappenas tetap mempersiapkan kebutuhan pembangunan IKN, meski pelaksanaan pembangunan tersebut masih belum ditentukan. Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi pasca pandemi. Diharapkan program ini bisa menarik investor, membuka lapangan kerja, dan bisnis baru setelah pandemi Covid-19 usai.
“Kita hanya mempersiapkan kendaraan saja. Hanya dari pra masterplan hingga masterplan. Kapan mulai peletakan batu pertama, itu belum dipastikan,” pungkas Menteri Suharso.
