Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya.
Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan di Kota .Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat dan pemerintah berupaya untuk mengendalikan laju peningkatan penyebaran penyakit dan peningkatan kematian akibat Covid-19. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan Covid-19 difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial. Bappenas bekerjasama dengan FKM UI menyusun proyeksi mengenai Covid-19 untuk memberikan gambaran besarnya permasalahan Covid-19 ke depan dan mengukur dampak intervensi pemerintah terhadap laju peningkatan Covid-19. Tujuan dari proyeksi ini adalah memberikan bukti yang kuat dan tepat sebagai salah satu masukan bagi pengembalian keputusan dalam pengendalian Covid-19 di Indonesia. Secara khusus proyeksi ini bertujuan untuk memberikan masukan pada penyusunan kebijakan pelonggaran atau pengetatan PSBB, meningkatkan awarness pemerintah pusat dan daerah terhadap proyeksi kasus Covid-19 dan kematian akibat Covid-19, dan meningkatkan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 dan penyediaan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Studi ini mendokumentasikan dan menganalisis praktik baik untuk menarik pembelajaran utama dalam penanganan COVID-19, utamanya pada tahap kesiapan dan kesiapsiagaan, respons, dan penanganan post COVID-19 di Indonesia dan Korea Selatan. Komparasi dilakukan untuk dapat secara optimal melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing intervensi dalam penanganan COVID-19 pada kedua negara tersebut.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan. Penanganan Covid-19 perlu difokuskan pada upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 melalui kerja sama antara berbagai pihak yakni masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, meningkatkan jumlah testing dan tracing di seluruh daerah sehingga menurunkan positivity rate dan menurunkan angka reproduksi virus, serta melaksanakan vaksinasi sesuai sasaran yang ditetapkan. “Pemulihan ekonomi perlu difokuskan untuk melakukan implementasi program pemulihan ekonomi secara tepat dan terukur, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat melakukan aktivitas ekonomi, melakukan reformasi sistem kesehatan, sistem perlindungan sosial, dan sistem kebencanaan, serta mengembalikan jam kerja pada sektor industri dan pariwisata selagi mendorong investasi padat karya,” ujar Menteri Suharso dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas pada Selasa (9/2).
World Economic Forum menyatakan swoosh-shaped akan menjadi pola pemulihan ekonomi global. Indonesia diperkirakan akan mengikuti pola tersebut, apabila penanganan Covid-19 dilakukan dengan kerja cerdas dan program pemulihan ekonomi nasional dilakukan konsisten di pusat dan daerah. Penanganan Covid-19 menjadi kunci penting agar pemulihan ekonomi tidak membentuk huruf “W”, di mana kondisi ini terjadi jika adanya penyebaran virus kembali atau second round pandemic yang menyebabkan ekonomi kembali terkontraksi. Dari 270 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk mencapai herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi komorbid, eks pasien Covid-19, dan ibu hamil, target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk. Herd immunity di Indonesia (70 persen penduduk) diperkirakan dicapai pada Maret 2022 atau 15 bulan sejak tahap pertama vaksinasi dimulai pada 14 Januari 2021 lalu.
Namun, herd immunity bisa dipercepat jika ketersediaan vaksin bertambah. Aktivitas ekonomi pun dapat dimulai sebelum herd imunity tercapai, yaitu ketika Covid-19 terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan Rt <1. Dalam kondisi ini, aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. “Yang menarik sebenarnya yang kita perjuangkan untuk diatasi adalah mengurangi atau memperlambat dan mengekang laju pertambahan kasus. Yang sekarang kita perjuangkan semua daerah berusaha memperlambat pertambahan kasus. Kalau sekarang angka reproduksi adalah 1.2, targetnya harus di bawah 1 atau 0.9, ditargetkan dengan vaksinasi, pertambahan laju kasus bisa menurun menjadi 0.9 pada September tahun ini. Mulai September, Covid-19 sudah mulai terkendali dan ekonomi bisa kembali,” tutur Menteri Suharso.
Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang terkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari Upper Middle Income yang tercermin dari Gross National Income (GNI) per capitasebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi Lower Middle Income dengan GNI per capita sebesar USD 3.806,4 di 2020.
Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan bahwa untuk mengembalikan status Indonesia menjadi Upper Middle Income Country pada 2022, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen per tahun. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52—1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5—5,5 persen. Salah satu cara investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran Ibu Kota Negara (IKN).
Pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2 persen basis poin rata-rata per tahun, dan menambah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen basis poin rata-rata per tahun. Pembangunan IKN juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2–1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi. “Sekarang kita memberikan business opportunitybagi swasta di IKN tapi ada syaratnya, pandemi harus kita kendalikan. Pembangunan IKN bisa menjadi salah satu cara untuk mendorong investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah pandemi, dengan syarat pembangunan dilakukan setelah pandemi dapat diatasi, yaitu dengan menurunkan positivity rate dan menahan laju pertambahan kasus agar angka reproduksi virusnya (Rt) menjadi 0.9,” ujar Menteri Suharso.
Pembatasan sosial yang menjadi salah satu strategi menurunkan laju penularan telah meningkatkan tren digitalisasi. Saat ini, pertumbuhan tahunan penjualan e-commerce di Indonesia meningkat mencapai 15,4 persen. Perkembangan di Indonesia terlihat dari total penjualan nilai transaksi (Gross Merchandise Value) sektor e-commerce yang meningkat 54,0 persen dari USD 21,0 miliar di 2019 menjadi USD 32,0 miliar (setara Rp 266,3 triliun) di 2020 dan diperkirakan terus meningkat menjadi USD 83,0 miliar di 2025. “Perusahaan yang berhasil bertahan selama pandemi juga merupakan perusahaan yang mulai melakukan digitalisasi. Perusahaan besar, kecil, menengah dan mikro kita lihat melakukan adjustment,” ungkap Menteri Suharso.
Hasil survei Bank Dunia dan Kementerian PPN/Bappenas (2020) menunjukkan sebagian besar perusahaan, yakni 95 persen perusahaan besar dan 75 persen perusahaan kecil, telah melakukan upaya digitalisasi melalui internet, media sosial, dan platform digital untuk bertahan selama pandemi. Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi usaha pada kuartal IV-2020 terlihat lebih baik dari Kuartal II-2020. Tercatat 73 persen perusahaan tetap buka pada Juni 2020 dan Oktober 2020. Bahkan, 16 persen perusahaan yang tutup pada bulan Juni 2020, dapat beroperasi di kuartal IV 2020 sehingga pada Oktober 2020, sebanyak 89 persen perusahaan dapat mengoperasikan bisnisnya, dan sekitar 11 persen perusahaan tetap tutup.
Di tengah pandemi, Komponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif seperti perlengkapan rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan. “Untuk keseluruhan 2020, komponen pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan naik 3,09 persen, perumahan dan perlengkapan rumah tangga naik 2,28 persen, serta makanan minuman selain restoran tumbuh 0,51 persen. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif karena kebutuhan media digital selama pandemi Covid-19, seperti kegiatan sekolah yang dilakukan secara daring, perusahaan atau kantor yang lebih banyak melakukan work from home, serta e-commerce. Kondisi less-contact economy namun tetap produktif ini diprediksi akan terus berlanjut,” tutup Menteri Suharso.
Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan makroekonomi dapat dikombinasikan dengan kebijakan afirmasi, peningkatan akses dan produksi untuk mencapai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), mengingat angka IPEI menurun akibat virus Corona. “Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif lebih rentan terhadap shocks. Untuk itu, ekonomi inklusif diperlukan agar kita lebih kuat dari guncangan, krisis, dan gangguan masa mendatang,” ujar Winny, Rabu (13/5).
Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan produksi menurun karena banyak perusahaan yang mengurangi biaya produksi, salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja. Per April 2020, sebanyak 1,5 juta pegawai terkena PHK di Indonesia dan 165 ribu di antaranya berasal dari Jawa Barat. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga rentan kehilangan pendapatan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, sektor informal di Jawa Barat menyumbang 45,19 persen tenaga kerja.
Winny mengatakan, pandemi ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih sulit dalam memenuhi kebutuhannya, terutama mereka yang masuk dalam kategori miskin. Kategori ini mencatat tingkat pengangguran tertinggi, yakni 20 persen. Padahal, sebanyak 40 persen masyarakat dari kelompok ini selama 2015–2018 sudah mengalami pertumbuhan konsumsi. Pandemi Covid-19 juga berpotensi mengakibatkan pertumbuhan konsumsi kelompok miskin turun kembali karena pendapatan dan akses memenuhi kebutuhan sehari-hari berkurang. Untuk itu, kebijakan afirmasi diperlukan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong perempuan produktif untuk bekerja layak.
Jawa Barat juga harus memikirkan strategi untuk kelompok miskin yang saat ini masih terhambat akses air bersih dan sanitasi. Pada 2018, sebanyak 19,17 persen kelompok miskin tidak memiliki air bersih yang cukup. Angka ini lebih tinggi dibanding provinsi lain. “Apalagi setelah relaksasi pembatasan sosial, gaya hidup sehat diperlukan untuk menghambat penyebaran virus. Masyarakat diminta untuk terus mencuci tangan dan memiliki sanitasi yang bersih. Isu ini perlu menjadi perhatian,” imbuh Winny.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi inklusif, peningkatan akses sarana kesehatan dan jaminan kesehatan juga krusial. Sayangnya, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. “Selain melihat dari faktor konsumsi dan produksi, penting juga kita memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menekan dan menghentikan penyebaran virus karena menghentikan virus ini prioritas,” tegas Winny. Beliau juga menambahkan, kemudahan akses keuangan juga perlu ditingkatkan setelah pandemi selesai, salah satunya melalui restrukturisasi, baik melalui kredit maupun fintech.
Meski demikian, Winny mengatakan Covid-19 membuka peluang baru bagi beberapa industri, di antaranya adalah produksi alat kesehatan, farmasi, kimia, dan makanan dan minuman. Produksi industri ini mulai banyak dicari semasa pandemi dan peluangnya bisa dimanfaatkan pasca Covid-19. Industri ini juga perlu diperkuat dengan riset, inovasi, dan teknologi yang memenuhi. “Pascapandemi ini memerlukan strategi baru untuk pembangunan ekonomi inklusif karena pertumbuhan inklusif menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang lebih baik,” kata Amalia.
Hal ini disampaikan Menteri Suharso dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Bangka Belitung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Senin (20/4). “Perekonomian Bangka Belitung tengah mengalami transformasi, bergeser dari perekonomian berbasis pertambangan ke arah perekonomian yang didorong industri pariwisata. Proses hilirisasi industri juga mulai berkembang seiring dengan bertumbuhnya Kawasan Industri yang mengolah pasir silika dan timah,” ujar Menteri Suharso dalam sambutannya.
Bangka Belitung juga perlu mempercepat pembangunan SDM, khususnya di bidang pendidikan agar permintaan dan penawaran pasar kerja lokal dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini, profil pendidikan angkatan kerja Bangka Belitung masih kurang sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri jasa. Menteri Suharso menegaskan, fokus utama yang perlu ditangani adalah peningkatan partisipasi sekolah di tingkat menengah yang tertinggal dibandingkan wilayah Sumatra lainnya dan pemerataan proses belajar antara kabupaten/kota. Pembaharuan kurikulum di balai latihan kerja dan pendidikan vokasional juga perlu didorong sehingga keterampilan kerja masyarakat dapat meningkat. “Dengan arah ini, masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dan menerima manfaat optimal dari transformasi industrialisasi di Sumatera umumnya, dan Bangka Belitung khususnya,” imbuh Menteri Suharso.
Selain memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah, Kementerian PPN/Bappenas juga mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa untuk mengembangkan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa. Terlebih, untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sampai saat ini, kasus terkonfirmasi positif di Bangka Belitung relatif rendah dibanding dengan provinsi lain di wilayah barat. Risiko penularannya pun termasuk dalam kategori sedang.
Dengan adanya potensi saat yang dimiliki Bangka Belitung saat ini, perekonomian Bangka Belitung diharapkan mampu bangkit kembali, meski pandemi berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan peran aktif pemerintah daerah dalam pengendalian penyebaran Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, maupun refocusing anggaran APBD, perekonomian Bangka Belitung dapat pulih secara cepat dan ditargetkan dapat tumbuh sebesar 3,42 persen di 2021. Tidak hanya itu, Menteri Suharso juga optimistis pertumbuhan di daerah ini dapat diiringi dengan meningkatkan jumlah lapangan kerja baru. “Pertumbuhan tersebut akan diiringi dengan penyediaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran diperkirakan pada kisaran 5,5 persen dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi sekitar 4,1 persen. Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung diharapkan meningkatkan menjadi 72,73, sementara tingkat kesenjangan antar kelompok di Bangka Belitung kami harapkan dapat menurun pada level 0,27,” pungkas beliau.
Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan agenda Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang diselenggarakan pada Senin (22/6), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan sektor manufaktur akan menjadi enabler dalam pertumbuhan ekonomi tahun depan karena memiliki forward dan backward linkages yang besar. Pada 2021, pertumbuhan sektor manufaktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan, salah satunya disebabkan faktor hilangnya jam kerja di berbagai sektor industri. Perbaikan industri manufaktur diharapkan dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada 2021. Saat ini, terdapat 18,5 juta pekerja di sektor manufaktur. Sebelum pandemi, utilisasi industri manufaktur ini telah mencapai 70 persen. Namun, akibat pandemi Covid-19, utilisasi menurun hingga di angka 30 persen. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pekerja industri manufaktur kehilangan sebanyak 3.700 jam kerja dalam rentang waktu 10 minggu yang berdampak pada penurunan daya beli hingga Rp 74 triliun dari pekerja di industri manufaktur saja.
Selain industri manufaktur, industri pariwisata dengan jumlah pekerja mencapai 12,7 juta jiwa adalah sektor kedua yang memiliki kehilangan jam kerja yang tinggi. Industri pariwisata yang hampir tidak beroperasi akibat pandemi pun memberikan efek domino bagi industri lainnya. Total penurunan daya beli akibat menurunnya jam kerja pada industri manufaktur dan pariwisata dalam 30 minggu mencapai Rp 374,4 triliun. Jika dihitung dari induced impact, indirect impact, dan direct impact, maka total kehilangan daya beli masyarakat dapat mencapai Rp 386 triliun. Untuk itu, pemulihan industri pariwisata diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi secara cepat. “Untuk itu, jam kerja tersebutlah yang akan kita pulihkan, lebih mudah untuk dihitung, dan mempunyai impact yang luas,” ujar Menteri Suharso.
Di sisi lain, Kementerian PPN/Bappenas juga merencanakan reformasi sistem perlindungan sosial untuk pemulihan ekonomi pada 2021 mendatang. Sesuai dengan perintah UU No. 40 Tahun 2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pengalihan program PT Taspen dan ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat selesai di 2029. “Berdasarkan undang-undang, di tahun 2029, diharapkan semua lembaga yang memberikan asuransi ke masyarakat ini disatupadukan. Ini menjadi pekerjaan bagi kita di tahun ini untuk membuat dasar-dasarnya,” pungkas Menteri Suharso.
“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sangat bergantung pada sektor pertanian yang menjadi kontributor terbesar, baik dalam pembentuk pertumbuhan maupun penyerapan tenaga kerja. Padahal harga komoditas sangat dipengaruhi gejolak situasi global,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Sulawesi Selatan, Senin (20/4). Untuk itu, Sulawesi Selatan harus dapat menjawab ketergantungan pada sektor pertanian yang menjadi penyebab tingginya kemiskinan di provinsi ini. Terlebih, pandemi Covid-19 menimbulkan ketidakpastian sosial ekonomi dan penduduk miskin semakin rentan di Sulawesi Selatan, meski angka ini sudah menurun beberapa tahun terakhir.
Tantangan pengentasan kemiskinan juga terletak pada tingginya proporsi pekerja informal dan setengah pengangguran. Di 2018, pekerja setengah pengangguran di Sulawesi Selatan tercatat 7,5 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 6,6 persen. Para pekerja ini tidak terlindungi dan mudah kehilangan pendapatan. Pandemi Covid-19 saat ini bisa menjadi salah satu penyebab para pekerja ini kembali miskin. Di 2019, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebesar 8,69 persen, lebih rendah dari total angka penduduk miskin nasional sebesar 9,41 persen.
Kementerian PPN/Bappenas mendorong Sulawesi Selatan untuk memperluas sektor pertanian dengan membentuk industri hilir. Dengan adanya agroindustri, Sulawesi Selatan bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil olahan SDA sektor pertanian dan perkebunan. “Berdasarkan isu strategis Sulawesi Selatan, kebijakan di 2021 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian dan mengembangkan kegiatan non-farming yang komplementer (agroindustry),” tutur Menteri Suharso. Selain itu, beliau juga merekomendasikan penyederhanaan izin untuk mempermudah investor sehingga dapat menarik investasi baru sekaligus mengentaskan kemiskinan yang tinggi.
Menteri Suharso juga mengatakan pentingnya Sulawesi Selatan untuk segera menyelesaikan penyebaran Covid-19 mengingat tingginya angka kasus Covid-19 yang terkonfirmasi positif dan risiko penularan di Sulawesi Selatan yang termasuk tinggi. Pembatasan sosial perlu diawasi dan dipantau. Menteri Suharso menyebutkan pentingnya penguatan safeguarding dalam penanganan Covid-19 termasuk penanganan kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi agar tetap berjalan transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. “Keberhasilan kita mengatasi penyebaran virus ini menjadi kunci pemulihan sosial ekonomi Sulawesi Selatan. Jika kita bisa mengatasi pandemi ini dengan relatif cepat, maka faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur atau rusak sehingga roda perekonomian bisa segera berputar dengan kapasitas penuh,” imbuh beliau.
Dengan potensi yang dimiliki dan penanganan wabah yang baik, perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan akan bangkit. Di 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,7 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan nasional sebesar 4,5–5,5 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran ditargetkan berada di kisaran 7,3 persen. Tingkat kemiskinan pun dapat ditekan menjadi 8,3 persen. Sulawesi Selatan juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,05 serta menurunkan Rasio Gini menjadi 0,37.
