Pencarian Informasi Berita Dokumen Perencanaan Dokumen Hukum Data Statistik Infografis


Hasil Pencarian RPJMN


    Bappenas Kumpulkan Masukan untuk RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 Lebih Berkualitas

    BANDUNG – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Hal ini sebagai salah satu upaya pendekatan partisipatif dalam menjaring aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan dengan masukan dan saran tersebut dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan akuntabel bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. “Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional, keterlibatan masyarakat sangat berperan penting,” ucap Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti, Kamis (28/12).

    RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025 ini disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran non state actors dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas mengundang pemerintah daerah, swasta, akademisi, partai politik, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025. “Tujuan FKP antara lain untuk mengoptimalkan peran dan partisipasi stakeholders dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antara perencanaan pusat dan daerah,” imbuh Sesmen Teni.

    Terlebih RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. “RPJMN ini merupakan fondasi penting. RPJMN 2025-2029 itu sudah kita letakkan sebagai pedoman kinerja semua daerah dan kementerian/lembaga dalam membangun negara ini. Di dalamnya pun ada berbagai macam proyek besar arah pembangunan kewilayahan dan penugasan di setiap kementerian/lembaga, serta pendanaannya baik pemerintah dan nonpemerintah,” terang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Erwin Dimas.

    Untuk memperkaya RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan melalui situs website rpjmn.bappenas.go.id. “Kami sungguh mengharapkan dan sangat menghargai seluruh masukan Bapak Ibu, agar dapat menjadi masukan konstruktif bagi RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025, sehingga perencanaan pembangunan lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan,” pungkas Sesmen Teni.

    Selengkapnya
    Bappenas Susun Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 untuk Indonesia Emas 2045

    YOGYAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada 26-27 September 2023 di Yogyakarta. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, RPJMN 2025-2029 sangat berperan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. “Posisi RPJMN 2025-2029 itu sangat strategis, ibaratnya suatu pintu masuk, dan kalau kita bisa menunjukkan hal yang baik dan bagaimana caranya, mudah-mudahan untuk pencapaian Indonesia Emas 2045 makin rasional bagi kita semua,” jelas Menteri Suharso, Selasa (26/9).

    Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan pendapatan Indonesia per kapita mencapai USD 30.300, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, menjadi 15 besar Global Power Index, mencapai Indeks Pembangunan Manusia 0,73, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Sebagai penentu capaian tersebut, RPJMN 2025-2029 disusun dengan pendekatan science-based policy dan kerangka berpikir ilmiah. “Penyusunan kebijakan ke depan benar-benar menggunakan gaya Kementerian PPN/Bappenas. Ketika menyerahkan data, menyerahkan angka, itu harus punya argumentasi yang kuat yang bisa dibuktikan,” tegas Menteri Suharso.

    Seluruh Pokja Penyusunan RPJMN 2025-2029 tengah menyiapkan materi sosialisasi RPJMN 2025-2029 agar dapat segera disampaikan Komisi Pemilihan Umum ke partai politik dan kandidat presiden serta wakil presiden. Penyusunan narasi akan menggunakan sistem KRISNA RPJMN 2025-2029 untuk memudahkan analisis dan diskusi antar Pokja. Struktur kebijakan dan prioritas di RPJMN 2025-2029 juga didukung struktur penganggaran sehingga lebih mudah direncanakan, dianggarkan, dan dikendalikan. “Kita sampai di tahap penerjemahan RPJPN 2025-2045 yang mengandung substansi 5 sasaran, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator yang mencakup 20 upaya super prioritas untuk tahapan 2025-2029,” urai Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas selaku Ketua Tim Penyusun RPJMN 2025-2029.

    Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk penguatan kapasitas staf melalui dukungan asosiasi. Kolaborasi juga dijalin bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk sarana satelit, pesawat nirawak, laboratorium uji tanah, serta hasil riset evidence-based dan praktik baik berbagai negara. “Peranan aktor nonpemerintah memang kita buka seluas-luasnya, terutama investasi yang bisa dikerjakan masyarakat tentunya. PR-nya adalah bagaimana mendorong inovasi sampai pada tahap komersial,” pungkas Menteri Suharso.

    Selengkapnya