Hasil Pencarian RPJMN

Menjadi Masukan RPJMN Mendatang, Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019 Diperkaya dengan Evaluasi Dampak
Deskripsi
Lebih lanjut Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menyampaikan hasil evaluasi dari 184 sasaran pokok RPJMN menunjukkan kemajuan pesat. “Dari hasil evaluasi akhir ini banyak sekali kemajuan penting yang sudah dicapai dalam kurun lima tahun terakhir. Dari 184 sasaran pokok, sebanyak 107 sasaran pokok atau 58,15 persen telah tercapai,” jelas Deputi Taufik.
 
Pertama, Dimensi Pembangunan Ekonomi. Ekonomi tumbuh 5,17 persen pada 2018 dengan prognosa capaian 2019 sebesar 5,20 persen. PDB per kapita meningkat sebesar Rp 56 juta pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar Rp 60 juta. Rasio pajak terhadap PDB menurun menjadi 10,2 persen pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 10,5 persen. Tingkat inflasi stabil dan terjaga 3 persen dengan target akhir 2019 sebesar 3,5 persen. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,41 persen per Maret 2019 dengan target akhir 2019 sebesar 7-8 persen.
 
Kedua, Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Rata-rata angka melek aksara penduduk di atas 15 tahun semakin meningkat, yaitu 95,66 persen pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 96,29 persen. Prevelansi stunting anak di bawah dua tahun juga mengalami peningkatan dengan prognosa 2019 sebesar 28 persen. Ketiga, Dimensi Sektor Unggulan. Konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 1.064 KWh pada 2018 dengan prognosa 2019 mencapai 1.200 KWh. Selain itu, pengembangan jalan nasional meningkat menjadi 47.017 km pada 2018 dengan target akhir 2019 sebesar 45.592 km.
 
Keempat, Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Ketimpangan pendapatan menurun menjadi 0,38 per Maret 2019 dengan target akhir 2019 sebesar 0,36. Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal meningkat menjadi 61,99 pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 62,81. Kelima, Dimensi Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Tingkat partisipasi pada pemilu 2019 mencapai 81,69 persen dan Indeks Pembangunan Hukum meningkat menjadi 0,61 pada 2018 dengan prognosa 2019 sebesar 0,63.
 
“Berbeda dengan evaluasi RPJMN sebelumnya, evaluasi kali ini tidak hanya mencermati capaian sasaran pokok, tetapi kita juga ingin mengetahui sejauh mana dampak manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Lebih dari 90 persen pelaku usaha memperoleh keuntungan, dan 30 persen pelaku usaha melakukan ekspansi bisnis, baik dari jenis maupun volume produk,” jelas Deputi Taufik.
 
Dampak pembangunan manusia dan masyarakat ditunjukkan dengan 73 persen responden mengalokasikan lebih dari 25 persen pengeluaran keluarganya untuk pendidikan, dan 87 persen responden merasa mudah memperoleh layanan kesehatan. Dampak sektor unggulan salah satunya ditunjukkan dengan sebagian besar responden merasa mudah mendapatkan sumber energi. Dampak pemerataan dan kewilayahan ditunjukkan dengan cukup kuatnya konsumsi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp 2-5 juta. Sementara dampak pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan ditunjukkan dengan 90,65 persen responden ikut serta dalam pemilu dan 51,28 persen responden berpendapat pelanggaran hukum menurun.
 
“Evaluasi ini menjadi masukan penting bagi penyusunan RPJMN lima tahun ke depan. Sesuai arahan Bapak Presiden, evaluasi dan pengendalian akan terus kita perkuat karena memiliki peran penting untuk memastikan capaian sasaran dalam RPJMN khususnya berkaitan dengan janji Bapak Presiden dan Wakil Presiden.Tentu proses mengevaluasi 184 sasaran pokok ini tidak mudah, karena indikator yang kita monitor di sini adalah output atau outcome, bukan indikator input. Untuk itu, kita melakukan dialog pertemuan internal Bappenas dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan angka-angka tersebut betul-betul dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Deputi Taufik.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Kementerian PPN/Bappenas Gelar Lokakarya Strategi Percepatan Penerapan RPJMN pada Sektor Transportasi Perkotaan
Deskripsi
Kementerian PPN/Bappenas dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(Giz) menyelenggarakan Lokakarya Strategi Percepatan Penerapan RPJMN  pada Sektor Transportasi Perkotaan, Selasa (13/10). Acara tersebut dilaksanakan dengan tujuan membidik kebijakan dan strategi yang tepat untuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di wilayah perkotaan berbasis aglomerasi.
“Transportasi perkotaan memiliki peran penting dalam pembangunan perkotaan sebagai penggerak ekonomi nasional dan wadah mobilitas masyarakat,” tutur
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Arifin Rudiyanto kala membuka lokakarya tersebut.
Hingga saat ini, prosentase penggunaan angkutan umum oleh masyarakat sebesar 23 persen. Setelah terwujudnya kebijakan dan strategi yang efektif untuk merealisasikan poin transportasi dalam RPJMN 2015-2019, prosentase penggunaan angkutan umum diharapkan meningkat hingga 32 persen pada tahun 2019.
“Pemerintah dan masyarakat tengah membahas transportasi sehingga tingkat kemacetan perkotaan dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi,” tegas beliau.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Kementerian PPN/Bappenas Gelar Rakor Evaluasi RPJMN 2010-2014 Dari Sisi Ketimpangan Pembangunan
Deskripsi
Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi RPJMN Tahun 2010-2014 dari Sisi Ketimpangan Pembangunan, di Kantor Bappeda Provinsi Bali, Selasa (3/11). Rapat ini bertujuan untuk mempertajam hasil pembahasan ketimpangan pembangunan di tujuh provinsi sebagai upaya memecahkan masalah ketimpangan pembangunan daerah dan nasional. Adapun ketujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur.
Penentuan tujuh provinsi tersebut berdasarkan kriteria tingginya ketimpangan tingkat pendapatan antar penduduk (Gini Rasio) periode 2009-2014, ketimpangan pembangunan yang tinggi atau pembangunan antar kabupaten/kota yang tidak merata selama periode 2009-2013 (Indeks Williamson), tingkat PDRB per kapita yang rendah periode 2010-2014, dan persentase penduduk miskin yang tinggi selama periode 2009-2013.
“Suatu saat, ketimpangan itu tidak hanya diukur dari Gini Rasio, Indeks Williamson, PDRB per kapita, ataupun persentase penduduk miskin saja. Melainkan ketimpangan dari sisi pelayanan publik. Misalnya, masyarakat di Bali mendapatkan layanan kesehatan dengan dokter yang lengkap, sementara di Jawa Timur tidak seperti itu, apalagi di Gorontalo. Pembuatan KTP di Bali hanya tiga jam, sementara di Gorontalo memakan waktu hingga tiga hari. Jadi, Standar Pelayanan Minimum (SPM) antar daerah dapat timpang,” jelas Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Roni Dwi Susanto.
Beliau menjelaskan masih perlunya mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah karena hal ini selaras dengan Agenda Nawa Cita yang ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, terutama dalam: (1) menciptakan pertumbuhan inklusif, (2) memperbesar investasi padat pekerja, (3) memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro, (4) menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal, (5) meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, (6) memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, dan (7) menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.
“Ke depan, kami berharap Bappenas bersama Bappeda dan Perguruan Tinggi dapat mengeluarkan suatu policy paper dan rekomendasi yang konkret dalam bentuk action plan untuk mengatasi ketimpangan di tujuh provinsi, dimana masing-masing provinsi memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda,” jelas Deputi Roni.
Terkait pelaksanaan evaluasi, Deputi Roni memberikan beberapa catatan penting. Pertama, perlunya pedoman evaluasi bersama, sehingga Bappenas dan Bangda tidak mengeluarkan pedoman evaluasi sendiri-sendiri. Kedua, terkait hubungan kelembagaan dalam implementasi sistem pengendalian dan pemantauan pembangunan nasional yang diatur dalam lima Perpres, perlu dibagi siapa yang akan melakukan quality assurance dan manajemen resiko, sehingga K/L dan Pemerintah Daerah tidak disibukkan dengan pembuatan berbagai laporan sejenis dalam format yang berbeda. Ketiga, perlu membudayakan evaluasi sebagai masukan bagi perencanaan. Keempat, pentingnyalogframe outcome structure guna mempermudah evaluasi.
“Alangkah indahnya kalau teman-teman perencana punya logframe outcome structure, sehingga kita (Bappenas) dapat melakukan evaluasi dengan lebih mudah. Jangan sampai untuk mencapai kedaulatan pangan, petani dilatih, tapi tidak tahu petak sawah yang akan dikerjakan. Jangan sampai membuka lahan sawah baru, tapi tidak tahu jaringan irigasi dan pengairannya,” jelas Deputi Roni.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementerian PPN/Bappenas, Yohandarwati menyampaikan beberapa catatan. “Dari tujuh provinsi, ada empat provinsi yang perlu mendapatkan perhatian, a.l. Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, dan Jawa Timur. Indeks Gini dan Indeks Williamsonnya masih 'merah', meskipun persentase penduduk miskin sudah menurun,” jelas beliau.
Di antara tujuh provinsi, Jawa Timur menunjukkan Indeks Williamson tertinggi. Dari aspek ketimpangan pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan paling tinggi. Kemudian, Gorontalo menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi (rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif jauh dari garis kemiskinan), sementara Bali menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan terendah. Dari aspek ketimpangan pendapatan, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Bali masih berada di atas rata-rata nasional.   
Terkait keluaran dari rapat tersebut, Direktur Yohandarwati menjelaskan beberapa rencana tindak lanjut. “Bappeda bersama BPS provinsi terkait sepakat untuk memperdalam dan mengenali permasalahan dan potensi di daerah masing-masing dalam konteks ketimpangan. Adapun rencana output dari rapat ini adalah (1) tersusunnya profil daerah yang berisi kebijakan daerah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, (2) analisis ketimpangan pembangunan, dan (3) policy brief dalam mengatasi ketimpangan yang nantinya akan disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden RI,” pungkas Direktur Yohandarwati.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

Perkuat Sistem Kesehatan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Bappenas Luncurkan Buku Kajian Sektor Kesehatan dan Analisis Beban Penyakit Tingkat Provinsi
Deskripsi
 Deputi Bidang PMMK Subandi Sardjoko dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan HSR 2018 dan BOD Tingkat Provinsi bertujuan untuk memetakan arah kebijakan pembangunan pada sektor kesehatan di masa depan.  “Tentunya dengan adanya kajian ini akan memperkaya bagaimana isu, tantangan, pilihan kebijakan, dan strategi pencapaian pembangunan kesehatan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024, ” tutur Subandi.
Kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan pelayanan kesehatan dalam menghadapi penuaan penduduk dan peluang bonus demografi, penurunan kematian ibu dan neonatal, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan penyakit infeksi baru serta pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resiko. Hal ini didukung dengan penguatan kinerja sistem kesehatan mencakup pemenuhan SDM serta farmasi dan alat kesehatan, penguatan pengawasan obat makanan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan dan JKN, serta penguatan tata kelola dan sistem informasi kesehatan. Pada intinya penguatan sistem kesehatan merupakan hal utama untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan.
Berkaitan dengan hal tersebut, isu yang sangat strategis dan perlu mendapat perhatian khusus kedepan adalah upaya kesehatan yang menekankan pada upaya promotif dan preventif, pentingnya kerjasama multi-sektor, peningkatan peran swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah, peningkatan peran serta masyarakat, penguatan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan kesehatan di wilayah, penguatan regulasi serta penguatan sistem informasi untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan.
Dalam kegiatan ini pula dilakukan penyerahan simbolis buku Kajian Sektor Kesehatan dan Analisis Beban Penyakit Tingkat Provinsi. Diharapkan informasi yang tertuang dalam buku tersebut dapat digunakan oleh semua pihak untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Melalui acara peluncuran dan diseminasi ini diharapkan juga dapat memberikan data dan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat disusun berbagai kebijakan yang berbasis bukti dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Guru Besar FKM Universitas Indonesia Ascobat Gani, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Siswanto, Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Christopher J.L Murray, Menteri Kesehatan RI Kabinet Indonesia Bersatu II Andi Nafidah Walinono Mboi, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Akmal Taher, Guru Besar FKM Universitas Hasanudin Sukri Palutturi, dengan moderator Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Pungkas Bahjuri Ali.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya

42 Proyek Prioritas Strategis Dalam RPJMN 2020-2024 Membutuhkan Kerja Sama Lintas Kementerian/Lembaga
Deskripsi
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, terdapat 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari kementerian/lembaga (K/L), maupun integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini membutuhkan kerja sama erat berbagai K/L, sehingga masih diperlukan diskusi mendalam demi memfinalisasikan RPJMN 2020-2024 tersebut. “Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, RPJMN 2020-2024, memuat proyek-proyek yang memiliki daya ungkit tinggi, major project,” ujar Menteri Suharso dalam Rapat Koordinasi Matriks RPJMN 2020-2024 bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan KL, di Jakarta, Kamis (19/12).
Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi pariwisata unggulan, mencakup Danau Toba, Borobudur DSKT, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali. Kemudian percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta percepatan pembangunan kawasan tertinggal wilayah adat Papua mencakup wilayah adat Laa Pago dan Domberay. Lalu, untuk pembangunan infrastruktur, meliputi Jalan Tol Trans Sumatera-Lampung, kereta api kecepatan tinggi di Pulau Jawa, kereta api Makassar-Pare Pare, serta jaringan pelabuhan utama terpadu di Belawan dan Pelabuhan Kijing.  “Proyek prioritas strategis ini sebaiknya tidak hanya di-sent tapi delivered,” tukas Menteri Suharso.
Selanjutnya, major project pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 serta pembangunan science techno park. “Proyek strategis nasional pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 dilakukan demi meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Saat ini tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif, belum dapat dipenuhi secara baik. Sebab masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai kebutuhan pasar kerja. Manfaat proyek ini untuk meningkatkan pekerja yang berada pada bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi dari 39,57 persen pada 2018, menjadi 50 persen pada 2024, kemudian meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi dari 472.089 orang pada 2017 menjadi 2 juta orang pada 2024,” jelas Menteri PPN.
Rakor ini bertujuan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tugas antar K/L dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tindak lanjutnya adalah memastikan matriks pembangunan beserta indikator dan rincian proyeknya, serta 100 Janji Prioritas Presiden dituangkan dalam rencana strategis masing-masing K/L. “Kemudian mengidentifikasi dukungan kerangka regulasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, Kemenko bersama Bappenas dan KSP dapat mengidentifikasi permasalahan serta melakukan debottlenecking, sementara untuk 100 Janji Prioritas Presiden akan dipantau langsung KSP," kata Menteri Suharso.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dalam paparannya meminta agar sinkronisasi antar K/L dibantu Bappenas, sehingga tidak ada tugas yang tumpang tindih dan tidak terlaksana di lapangan. “Harus betul-betul ada sinkronisasi agar apa yang dipikirkan dan diucapkan presiden jangan sampai pengoperasian di lapangan itu beda. Jangan sampai masyarakat menuduh pemerintah asal bicara. Presiden Jokowi ingin betul betul-betul di lima tahun terakhirnya ini meninggalkan legacy, tidak muncul cerita-cerita buruk. Itu bisa saja terjadi jika kita salah mengucapkan atau kita tidak memasukkan program dan janji tadi. Jadi mohon Bappenas, tolong mengkoordinasikannya," pesan Moeldoko.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Musrenbangnas RPJMN 2020-2024: Indonesia Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Modal Persaingan Global
Deskripsi
JAKARTA–“Pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan fokus pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia yang ditunjukkan dengan IPM yang meningkat menjadi 75,54, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen dan pengangguran menjadi 3,6-4,3 persen, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah yang ditunjukkan dengan giniratio 0,360-0,374, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 27,3 persen menuju target 29 persen di 2030.SDM menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan, yang dilakukan dengan peningkatan kualitas manusia sebagai human capital. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan bersifat utama, diantaranya kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan bersifat pendukungdiantaranya infrastruktur permukiman dan sanitasi, transportasi, energi, dan air bersih,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Istana Negara, Senin (16/12) yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, para menteri koordinator, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota.
Musrenbangnastersebut merupakan tahapan akhir proses penyusunan RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk mengomunikasikan hasil penyusunan RPJMN yang telah melewati serangkaian konsultasi publik di pusat dan regional, termasuk Pra-Musrenbangnas. Rancangan RPJMN 2020-2024 telah memasuki tahap finalisasi sebelum ditetapkan dalam Perpres pada Januari 2020. Rancangan ini memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden Republik Indonesia yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dituangkan dalam program K/L dan lintas K/L, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rancangan RPJMN 2020-2024 telah menerjemahkan visi, misi dan arahan Presiden ke dalam tujuh agenda pembangunan.
“Sebagaimana yang dipesankan oleh Bapak Presiden, bahwa kegiatan yang dilakukan, tidak hanya “sent”, tapi juga “delivered”. Lebih spesifik lagi, RPJMN memuat 41 majorproject yang bersifat terintegratif, baik dari K/L, pusat, daerah, BUMN, dan masyarakat.  Proyek strategis selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan indikasi pendanaan RPJMN 2020-2024, penyusunan RKP dan APBN, dan forum pembahasan. Langkah selanjutnya adalah memastikan apa yang direncanakan betul-betul dianggarkan dan K/L jangan menganggarkan yang tidak pernah direncanakan dalam RPJMN 2020-2024. Kelancaran dan konsistensi proses perencanaan dan penganggaran menjadi instrumen penting untuk menjamin tercapainya target-target yang sudah ditentukan dalam RPJMN 2020-2024,” tegas Menteri Suharso.
RPJMN menggunakan wilayah sebagai basis integrasi semua sektor. Pembangunan wilayah diutamakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dan dilakukan melalui upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang dimiliki daerah dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, sekaligus memanfaatkan infrastruktur konektivitas yang dibangun. Selain itu, RPJMN 2020-2024 juga dilaksanakan dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) sebagaimana pada pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), antara lain Mandalika dan sekitarnya, Kawasan Danau Toba, dan Labuan Bajo. Pendanaan RPJMN 2020-2024 juga disusun dengan memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran dengan tiga strategi utama. Pertama, meningkatkan integrasi alokasi pendanaan terutama untuk proyek prioritas strategis. Kedua, meningkatkan inovasi skema pendanaan antara lain melalui: KPBU, bauran pembiayaan, dan hibah ke daerah berbasis hasil. Ketiga, memperkuat penyusunan rencana program pembangunan dan memastikan kesiapan pelaksanaan.Sampai saat ini, pembangunan partisipatif sudah dilakukan untuk memperkuat kemandirian daerah, salah satunya dengan meningkatkan dana transfer ke daerah pada 2015-2019. Komposisi dana transfer ke daerah didominasi Dana Alokasi Umum 50,6 persen. Saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer ke daerah dan dana desa semakin meningkat, khususnya di kabupaten dan masih perlu diikuti dengan meningkatkan kualitas belanja daerah.
PenyelenggaraanMusrenbangnasdidahuluiserangkaian pertemuan/konsultasi publik, meliputi konsultasi dengan pemerintah pusat, konsultasi regional di enam kota besar yang mewakili enam wilayah besar dengan pemerintah Daerah, konsultasi publik dengan Swasta dan BUMN, serta Pra-Musrenbangnas.Serangkaian pertemuan ini memperkaya substansi Rancangan RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, akan diselenggarakan Rakor dengan empatmenteri koordinator dan Sidang Kabinet sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan melalui Perpres paling lambat pada 20 Januari 2020. Di akhir sambutannya, Menteri Suharso menjelaskan tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbangnas ini. Pertama, RPJMN dijabarkan dalam Renstra K/L dan RPJMD sampai dengan tingkat proyek prioritas (kawasan, SDM, infrastruktur) berikut pendukungnya (penyederhanaan regulasi dan birokrasi). Kedua, setiap K/L dan daerah memastikan kesiapan pelaksanaan dalam rencana dan pelaksanaan tahunan, sedapat mungkin dimulai dengan RKP dan APBN 2020 serta harus tercermin sepenuhnya dalam RKP dan RAPBN 2021. Ketiga, RPJMN berlaku 5 tahun dan pembaharuannya dapat dilakukan setiap tahunnya dalam RKP.
Presiden RI Joko Widodo menyatakan dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus pemerintahan yang dipimpinnya, selain pembangunan SDM.“Kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur karena kita ingin memperkokohfondasi dalam kita berkompetisi dengan negara lain. Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini kepada kawasan kawasan industri, kawasan produksi pertanian, kawasan produksi perikanan, dan kawasan  wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah. Misalnya jalan tol, sambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. Siapa yang menyambungkan? Ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Tugas Anda semua adalah menyambungkan itu, kalau tidak memiliki kemampuan di APBD bisa berkonsultasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Presiden Jokowi di hadapan peserta Musrenbangnas RPJMN 2020-2024.
Mengenai pembangunan SDM, Presiden Jokowi menekankan agar seluruh kementerian/lembaga maupun kepala daerah, memiliki perhatian dan gagasan yang sama. Sebab SDM merupakan kunci utama agar Indonesia bisa bersaing secara global. "Pembangunan infrastruktur sudah, yang kedua pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah pekerjaan utama kita ke depan agar kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Apa yang kita kerjakan di sini? Pemerintah pusat dan provinsi harus sama gagasan besarnya, sama rencananya, sama ide besarnya,” tukas Presiden.Presiden juga menyoroti angka kematian ibu dan bayi serta angka stunting (kekerdilan) yang masih tergolong tinggi. Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk memperhatikan persoalan ini di daerah masing-masing serta berusaha menurunkan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada 2025.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Bersama OECD, Menteri Bambang Bahas Penyederhanaan Regulasi Untuk Mempertajam Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024
Deskripsi
JAKARTA – Berbagai pencapaian positif pembangunan Indonesia, seperti penurunan tingkat kemiskinan menjadi single digit, penurunan ketimpangan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Namun demikian, di samping pencapaian tersebut, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan struktural seperti regulasi dan institusi, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Untuk memetakan isu dan solusi penghambat utama ekonomi agar Indonesia mampu mempertahankan stabilitas makroekonomi dan merai pertumbuhan ekonomi berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop on Advancing Indonesia’s Structural Priorities for the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-5, Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (9/10) pagi.
“Lokakarya ini dapat menjadi platform bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertukar pandangan dan berbagi pengalaman dengan Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD untuk membahas prioritas kebijakan Indonesia lima tahun ke depan. Menurut hasil studi growth diagnostics yang kami lakukan, beberapa kendala utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah kualitas institusi yang belum maksimal, tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, dan bahkan cenderung membatasi, utamanya regulasi investasi. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai dan kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Penyederhanaan regulasi tenaga kerja, investasi, dan perdagangan ini yang akan kami bahas bersama OECD,” jelas Menteri Bambang.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengembangan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Namun, terdapat fokus baru yang akan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu aspek SDM. Indonesia masih menghadapi isu rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka kematian bayi dan ibu, dan masalah lainnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Menteri Bambang menjelaskan tujuh agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, target pembangunan, serta visi Indonesia 2045 sebagai pedoman pembangunan. “Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan dan menstabilkan kinerja ekonomi makronya. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,1 persen pada kuartal kedua 2019, utamanya didorong oleh pembangunan infrastruktur yang progresif. Stabilitas dan kinerja ekonomi Indonesia juga terus meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- ke BBB. Pemerintah Indonesia juga berhasil meningkatkan iklim bisnisnya yang tercermin dalam skor EODB yang meningkat dari 66,47 pada 2018 menjadi 67,96 pada 2019 atau peringkat 73 dari 190 negara lainnya,” jelas Menteri Bambang. 
Dalam forum diskusi yang dihadiri Head of Division South and Southeast Asia OECD Alexander Bohmer, delegasi OECD pendamping, serta perwakilan dari kementerian/lembaga, turut dibahas upaya fasilitasi OECD dalam memberi masukan terkait RPJMN 2020-2024 ke depan. Forum ini terbagi menjadi empat sesi yang menghadirkan para pakar di bidangnya. Sesi pertama mengenai pemerataan/kesetaraan, sesi kedua mengenai konektivitas, sesi ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia, dan sesi keempat mengenai kajian “Mapping The Policy Gap With The OECD”. Sebagai penutup, Menteri Bambang menegaskan pentingnya strategi, sinergi, dan peran seluruh pihak untuk mencapai target-target pembangunan, termasuk langkah Indonesia berdiskusi bersama negara anggota OECD lainnya tentang praktik baik pembangunan.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Pengurangan Emisi Karbon Jadi Salah Satu Target Dalam RPJMN 2015-2019
Deskripsi
MARRAKESH – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro menghadiri Global Landscapes Forum dengan tema Landscapes for a New Climate and Development Agenda di Kenzi Club Agdal Medina, Marrakesh, pada Rabu (16/11) waktu setempat dan menyampaikan pada khalayak dunia bahwa target pengurangan emisi karbon sudah masuk dalam target jangka pendek yang tertuang dalam RPJM 2015-2019.
Menteri Bambang pun menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam pengurangan emisi karbon. Menurutnya, upaya pengurangan emisi karbon tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Program itu harus terintegrasi dengan aspek lain yang memengaruhinya seperti tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga infrastruktur. Bambang menjelaskan selama ini banyak masyarakat Indonesia yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan hasil hutan, juga masih tergantung pada sumber energi fosil untuk memenuhi kebutuhan energi, baik untuk listrik maupun transportasi.
Selain itu, jika hanya memikirkan target pengurangan emisi, akan memberikan ketimpangan pada sisi infrastruktur dan kesejahteraan. Oleh karena itu Menteri Bambang menegaskan, dalam perspektif Bappenas, hal yang menjadi kunci keberhasilan adalah tetap menjaga keseimbangan antara tiga hal tersebut. “Kami tidak akan memprioritaskan salah satunya. Semua harus berjalan beriringan,” jelasnya.
Untuk mencapai tujuan itu Menteri Bambang mendorong pelibatan sektor swasta, baik nasional maupun internasional, pelibatan Pemda dan perangkat di daerah, serta pelibatan komunitas masyarakat lokal. Langkah ini penting agar seluruh program yang berkaitan dengan pengurangan emisi karbon dapat terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya.
Dalam mempercepat target pemerintah, selain berupaya secara mandiri, Indonesia juga membutuhkan komitmen dan dukungan internasional sesuai dengan perjanjian Paris pada COP21 tahun lalu. Dukungan itu dapat diberikan melalui sektor swasta ataupun melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), sebuah badan nirlaba yang berada di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.
Sejak 2009, ICCTF sudah mengelola 61 proyek yang berkaitan dengan aktivitas mitigasi, adaptasi, dan energi di 17 provinsi di Indonesa. Ke depan, aktivitas seperti ini diharapkan terus meningkat untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon di Indonesia. Dalam lawatannya ke perhelatan COP 22 Maroko, Menteri Bambang didampingi oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Gellwynn Jusuf, Direktur Lingkungan Hidup Medrilzam dan Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Tri Dewi Virgiyanti.
Berita Berita Kerjasama
Selengkapnya

Wujudkan Program dan Kebijakan Pembangunan Tepat Sasaran, Menteri Bambang Dengarkan Masukan Swasta Untuk RPJMN 2020-2024
Deskripsi
JAKARTA – “Konsultasi ini kami lakukan khususnya bersama dunia usaha, karena saya menyadari bahwa namanya pembangunan tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah. Sejak saya menjadi Menteri Keuangan, saya menyadari namanya APBN tidak cukup untuk memenuhi agenda yang dibutuhkan bangsa ini. Lalu, sejak saya bergabung dengan Bappenas di 2016, kita tidak hanya menjadikan APBN sebagai satu-satunya instrumen pembangunan, tetapi bicara partisipasi swasta, BUMN, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha),” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan Swasta di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (18/9).
Sesi khusus Konsultasi Publik Bersama swasta dengan tujuan mempertajam rencana pembangunan ini adalah kali pertama, dilaksanakan dengan harapan agar swasta mampu mendukung pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan, di antaranya dalam penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri), pembangunan sarana transportasi massal metropolitan, pengembangan kawasan pariwisata terpadu, dan pengembangan SDM terampil dan pendidikan vokasi untuk mendukung kawasan industri.
“Dengan mengikutsertakan masukan dari dunia usaha, maka program-program dan kebijakan akan lebih tepat sasaran dan kami dunia usaha akan terus dukung. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang mendatar namun cukup membanggakan dibandingkan negara lain, kita inginkan terobosan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi namun juga berkualitas. Seperti yang dicanangkan Presiden hi, pertumbuhan sumber daya manusia akan menjadi tombak pembangunan dibandingkan pertumbuhan infrastruktur. Kita harus punya skala prioritas, kembali lagi kita tidak punya kemewahan dari segi waktu. Prioritas itu akan menjadi masukan yang sangat penting dari dunia usaha,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani.
Sesuai arahan Presiden RI, visi Indonesia mengedepankan inovasi dengan lima program kerja utama. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas kawasan produksi rakyat seperti kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, hingga perkebunan dan tambak rakyat. Kedua, membangun sumber daya manusia dengan fokus pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan manajemen talenta, serta dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi. Ketiga, meningkatkan investasi untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan mempercepat proses perizinan dan menghilangkan hambatan investasi. Keempat, melakukan reformasi birokrasi yang antara lain mencakup reformasi struktural kelembagaan agar lebih sederhana dan lincah serta perubahan pola pikir untuk cepat melayani dan cepat memberikan perijinan. Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN untuk memberikan manfaat pada rakyat berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan kesejahteraan.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia difokuskan pada peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, perbaikan kualitas SDM, dan perbaikan pasar tenaga kerja. Dalam RPJMN 2020-2024, tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk mencapai 5,4-6,0 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,5–7,0 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka antara 4,0–4,6 persen dan Rasio Gini mencapai 0,370–0,374. “Untuk mencapai target tersebut dan pembangunan yang inklusif, kami berharap dukungan dari swasta, mengingat skema KPBU membagi risiko antara developer swasta, BUMN dan pemerintah. Kalau menggunakan APBN, risiko hanya ada di pemerintah. Dukungan swasta dalam Major Project bisa untuk konektivitas, sarana dan prasarana, telekomunikasi, infastruktur kawasan industri serta pariwisata,” tegas Menteri Bambang.
Berita Berita Utama
Selengkapnya

Midterm Review RPJMN 2015-2019 Pembangunan Desa dan Perdesaan
Deskripsi
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal bersama dengan Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengadakan Rapat Midterm Review RPJMN 2015-2019 mengenai pembangunan desa dan perdesaan, pada Senin (28/11) di Ruang Rapat SG-5.
Rapat ini dipimpin oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Sumedi Andono Mulyo, serta dihadiri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan,  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, diantaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Harlina Sulistyorini; Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Nora Ekaliana Hanafie; Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan, Faizul Ishom; Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Siswa Trihadi; dan Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas, Eko Sri Haryanto.
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Sumedi Andono Mulyo menjelaskan tujuan diadakan rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015, melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan di tahun 2016, melakukan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan perdesaan di tahun 2017, 2018 dan 2019. Hal ini dilakukan agar target yang tercantum di dalam RPJMN bisa dapat dicapai dengan baik dan tuntas.
Beliau menambahkan, rapat juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi antardirektur Ditjen Pengembang Kawasan Peedesaan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sehingga seluruh kegiatan masing-masing direktur dapat terpadu, sinergis dan mendukung untuk membangun kawasan pedesaan.
“Rapat ini dilakukan untuk dapat memadukan kegiatan setiap direktorat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi supayanantinya pertumbuhan ekonomi, produksi dan kesempatan kerja di desa dan daerah dapat meningkat. Selain itu pengangguran, kemiskinan dan kesenjangandi desa dand aerah dapat berkurang,” jelas Sumedi.
Dalam kesempatan itu, Sumedi berharap agenda Nawa Cita, terutama membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud dan semua kegiatan yang dibuat oleh kementerian dapat bermanfaat dan berdampak nyata bagi peningkatn kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan RPJMN 2015-2019 dapat tercapai dengan baik.
Berita Berita Pembangunan
Selengkapnya