Workshop Internal Penyusunan RKP Tahun 2018 Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah
Berita Pembangunan - Rabu, 30 November 2016
JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Regional menyelenggarakan Workshop Internal Penyusunan RKP Tahun 2018 bertema Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah pada Rabu (30/11) di Ruang Rapat SG 1-2 Bappenas. Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Kementerian PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi didampingi Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perbatasan Sumedi Andono Mulyo.
Tujuan dari rapat tersebut adalah mempersiapkan usulan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, terutama yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. Kebijakan yang diharapkan harus bersifat afirmatif dan asimetris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.
Hadir dalam acara ini para Eselon I dan II Bappenas serta staf terkait antara lain, Roni Dwi Susanto (Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan), Amalia Adininggar Widyasanti (Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik), Boediastoeti Ontowirjo (Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter), Yahya Rachmana Hidayat (Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional), Uke Mohammad Hussein (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan), Pungkas Bahjuri Ali (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat), Hadiat (Direktur Pendidikan dan Agama), Rachmat Mardiana (Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika), Yudo Dwinanda Priaadi (Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah), Ahmad Dading Gunadi (Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian dan Pembangunan Sektoral) dan Onny Noyorono (Kepala Pusat Analisa Kebijakan).
Sebelumnya pada Selasa (29/11), Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan turut menyelenggarakan Workshop Internal Penyusunan RKP Tahun 2018 bertema Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Rapat tersebut dipimpin oleh Rahma Iryanti (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan).