Turunkan Angka Pengangguran, Menteri Suharso Ingatkan Sulawesi Utara Perhatikan Isu Mismatch SDM, Pasar Tenaga Kerja, dan Kualitas Pekerjaan

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Sulawesi Utara, Selasa (28/4), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mendorong pemerintah daerah berperan memulihkan kondisi sosial dan ekonomi Sulawesi Utara pasca Covid-19, salah satunya melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan penyebaran Covid-19, refocusing APBD, menyediakan insentif bagi ekonomi lokal, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Untuk pemulihan secara cepat, Menteri Suharso menekankan isu ketenagakerjaan di Sulawesi Utara perlu diselesaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini relatif tinggi, bahkan melebihi nasional. Proporsi pekerja informal non pertanian dan pekerja setengah pengangguran pun masih cukup tinggi, meski telah mengalami penurunan. Pada 2018, jumlah pekerja setengah pengangguran Sulawesi Utara tercatat 8,3 persen, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 6,6 persen. “Tingkat pengangguran di Sulawesi Utara terlihat sensitif terhadap gejolak harga komoditas sehingga relatif mudah naik kembali,” ucap Menteri Suharso.

Jumlah pengangguran di Sulawesi Utara paling banyak berasal dari kelompok pendidikan menengah atas, khususnya lulusan kejuruan. Hal ini mengindikasi adanya mismatch antara SDM, pasar tenaga kerja, dan kualitas pekerjaan. Pada 2018, jumlah pengangguran lulusan SMK tercatat 15,13 persen, melebihi angka nasional di 11,24 persen dan melebihi pengangguran lulusan SMA sebesar 9,74 persen. Masalah ini mengindikasikan kurangnya kesempatan kerja yang berkualitas sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus didorong untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan kualitas pekerjaan, salah satunya dengan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan. Hasil perikanan, pertanian, dan pertambangan bisa diolah lebih jauh untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan membuka lapangan kerja baru.

Untuk mendukung hilirisasi industri diperlukan percepatan pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Meski Indeks Pembangunan (IPM) dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara lebih baik dibandingkan provinsi lain, peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk mendorong transformasi ekonomi. Terlebih, masih rendahnya indikator harapan lama sekolah. “Perlu peningkatan akses pendidikan secara lebih merata di semua kabupaten/kota di Sulawesi Utara,” ujar Menteri Suharso.

Dengan potensi Sulawesi Utara, perekonomian diharapkan mampu tumbuh 5,6-6,1 persen di 2021. Menteri Suharso juga optimistis pertumbuhan di provinsi ini diiringi dengan peningkatan lapangan kerja baru. “Pertumbuhan tersebut akan diiringi dengan penyediaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran diperkirakan pada kisaran 8,7 persen, dan tingkat kemiskinan dapat ditekan menjadi 7,3 persen. Sulawesi Utara diharapkan meningkatkan IPM menjadi 74,98, dan tingkat kesenjangan antar kelompok kami harapkan dapat menurun pada 0,362-0,367,” pungkas Menteri Suharso.