Soal Ketimpangan Pembangunan, Papua Perlu Perhatian Khusus

Roni Dwi Susanto, Deputi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa pembangunan di wilayah Papua harus segera mendapatkan perhatian khusus. Hal ini. ia sampaikan saat memberikan pemaparan dalam Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Evaluasi Ketimpangan Pembangunan yang digelar di ruang Serbaguna Kementerian, Senin, 14 Desember 2015.

"Meskipun PDB per kapitanya tinggi, tapi ternyata indikator-indikator yang menentukan kualitas hidup manusianya rendah," ujarnya. Merujuk hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  tahun 2010-2014, ia menggaris bawahi sejumlah indikator ketimpangan yang terjadi di wilayah tertimur Indonesia tersebut. Pada variabel pendidikan, Bappenas mencatat Provinsi Papua berada di peringkat terendah rata-rata lama bersekolah, angka melek huruf, serta angka partisipasi kasar (APK)  tingkat SD,  SMP, SMA atau lembaga pendidikan sederajat.

Pada variabel kesehatan, Provinsi Papua juga mendapat peringkat terendah untuk indeks persentase balita yang proses kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan.  Sebaliknya, provinsi ini berada di peringkat tertinggi untuk angka gizi buruk pada balita per seribu penduduk. Sementara Provinsi Papua Barat berada di peringkat paling bawah untuk persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria kelayakan sanitasi dan rasio elektrifikasi.

"Artinya,  harus ada keberpihakan untuk daerah-daerah seperti ini," ujar Roni menambahkan. Namun, ia menambahkan pembangunan infratruktur semata, tidak lantas menyelesaikan masalah ketimpangan di wilayah Papua ini.  Ia menyebutkan, faktor lain seperti angka pendidikan juga memiliki pengaruh.

“Rendahnya tingkat pendidikan ini bisa menyebabkan mereka tidak bisa mengakses infrastruktur yang telah dibangun,” ujarnya.