Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Berita Utama - Kamis, 28 Juli 2016
JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik 13 orang Menteri hasil perombakan kabinet (reshuffle) Jilid II pada Rabu (27/7) di Istana Kepresidenan RI. Bambang P.S. Brodjonegoro kini ditunjuk sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Sofyan A. Djalil dan telah melakukan serah terima jabatan pada hari ini, Kamis (28/7) di Gedung Bappenas.
Acara tersebut disaksikan oleh pejabat Eselon I, II, III dan JFP di Kementerian PPN/Bappenas serta dihadiri oleh para undangan terhormat dan berbagai media nasional. Hadir pula mantan Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Armida Alisjahbana.
Dalam sambutannya Sofyan menyebutkan Bambang merupakan figur yang tepat melaksanakan tugas dan memimpin seluruh pejabat maupun pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Sekaligus memberi pesan untuk meneruskan beberapa isu pekerjaan penting yang masih perlu diperhatikan antara lain, Papua Issues seperti pembentukan unit kerja khusus percepatan pembangunan di Papua; Visi 2045; reformasi BPS (Badan Pusat Statistik); PPP dalam infrastruktur, dan masalah kebijakan kelautan dan maritim.
“Saya pikir selama 11 bulan, banyak nilai tambah yang kita berikan, kemudian yang sudah kita rancang bersama presiden adalah money follow program. Saya senang sekali ketika di DPR saya tidak bisa hadir, Pak Bambang menjelaskan money follow program dengan baik sekali. Maka beliau tidak perlu adjustment lagi untuk memimpin Bappenas,” jelas Sofyan yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian ia tercatat pernah menjabat menteri di 5 kementerian berbeda.
Pada kesempatan itu Sofyan memberikan memori jabatan kepada Bambang sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kesinambungan kerja yang terdiri dari: (1) Laporan kinerja selama periode jabatan; (2) Konsep akhir Buku Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI; (3) Peraturan Presiden No.45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017; dan (4) Rencana Strategi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014-2019.
Bambang juga memberikan sambutan dan menyinggung situasi ekonomi saat ini sudah berubah menjadi ekonomi market bukan lagi plan economy serta era desentralisasi yang memengaruhi perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan. Untuk itu Ia berharap para pegawai Bappenas menjadi sosok birokrat yang kritis dan pemikir sehingga senantiasa dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang maksimal dan berdampak kuat pada kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini kita harus mengatur ekonomi dengan begitu banyak kekuatan pasar yang akan memengaruhi mekanisme pasar itu. Artinya kita sebagai institusi perencanaan harus playing smart, kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan otoritas. Kita harus membuat kebijakan yang bisa acceptable dan tidak lagi searah yang mengandalkan otoritas. Target kita perencanaan masuk akal, bisa dijalankan, dan punya dampak luas untuk masyarakat,” tutur Bambang.