RAN TPB/SDGs dan Revisi Perpres 111/2022, Langkah Konkret Percepatan Pencapaian Target TPB/SDGs

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Workshop Penguatan Rancangan Revisi Peraturan Presiden No. 111/2022 dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2025-2029, Kamis (31/10). Acara yang turut dihadiri akademisi, perwakilan organisasi internasional, dan mitra pembangunan ini merumuskan langkah konkret mempercepat pencapaian target TPB/SDGs di Indonesia, sekaligus memastikan Rancangan Revisi Peraturan Presiden No. 111/2022 selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan global.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya meningkatkan kolaborasi dan menciptakan inovasi untuk mempercepat target implementasi TPB/SDGs. “Pencapaian SDGs secara global baru mencapai 17 persen, dan jika tidak ada transformasi yang signifikan, target ini akan tertunda hingga 32 tahun. Di Indonesia, dari 231 indikator yang dievaluasi, 52,8 persen atau 145 indikator telah tercapai, sementara 26 persen atau 60 indikator masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mempercepat capaian SDGs,” papar Wakil Menteri Febrian.

Saat ini, 32 dari 38 provinsi telah menetapkan Rencana Aksi Daerah untuk pencapaian TPB/SDGs, dengan 54 SDGs Center yang terbentuk di 25 provinsi. Sebanyak 154 perusahaan juga telah menerbitkan laporan keberlanjutan, menunjukkan komitmen kuat dari sektor bisnis terhadap TPB/SDGs. Kementerian PPN/Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs telah mengembangkan Dashboard Repository untuk dokumentasi praktik terbaik serta monitoring dan evaluasi yang dapat diakses secara digital melalui SDGs Dashboard Nasional. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan urgensi untuk merumuskan program perencanaan dan dasar kebijakan agar Pemerintah Daerah berperan aktif mendukung dan mempercepat target pencapaian TPB/SDGs. “Kita memerlukan strategi pembangunan regional untuk mendorong pemerintah daerah memiliki strategi pembangunan berkelanjutan yang jelas dan menciptakan kerangka kerja yang terintegrasi dengan program nasional,” ungkap Deputi Vivi.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas berharap kebijakan yang disusun dalam workshop hari ini dapat menjadi panduan sinergi dan kolaborasi yang jelas bagi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, memastikan Indonesia berada di jalur yang tepat menuju target TPB/SDGs pada 2030 dan pembangunan berkelanjutan. “Pencapaian SDGs bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga, serta keterlibatan aktif dari semua aktor termasuk masyarakat, media, pelaku usaha, dan akademisi,” pungkas Wakil Menteri Febrian.