Perencanaan Pembangunan Daerah Semakin Baik
Berita Pembangunan - Senin, 04 April 2016
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas optimis penyelenggaraan kegiatan penyusunan RKP 2017 akan berlangsung lancar sebab beberapa daerah menunjukkan kemajuan dalam perencanaan pembangunan, seperti dikemukakan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Tahun 2016 di Ruang Serbaguna 1-2, Bappenas pada Jumat (1/4).
Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Hayu Parasati sebagai Ketua Tim Pelaksana Anugerah Pangripta Nusantara 2016 menjelaskan dalam rapat, berdasarkan evaluasi penilaian diketahui perkembangan positif dari perencanaan pembangunan di daerah.
”Acara Anugerah Pangripta Nusantara akan memberikan penghargaan pada daerah-daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan terbaik dan inovasi terbaik. Kesimpulan sementara, banyak daerah yang semakin meningkat efektivitas perencanaannya, dimulai dari priroritas pembangunan sampai kepada penetapan program/kegiatan dan penetapan pagu anggarannya. Inovasi dalam proses perencanaan juga semakin meningkat di setiap provinsi,” jelas Hayu.
Sayangnya untuk kesesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali masih kurang keterkaitannya dibandingkan dengan di Pulau Jawa.
Menurut penuturan Hayu, telah ada 18 provinsi yang masuk nominasi Anugerah Pangripta Nusantara 2016. Di Pulau Jawa dan Bali terdapat 6 provinsi, Pulau Sumatera ada 7 provinsi, Pulau Sulawesi dan Kalimantan masing-masing hanya 2 provinsi dan Kepulauan Nusa Tenggara hanya 1 provinsi saja. Dijadwalkan pada minggu depan sudah memasuki tahap akhir penilaian.
Terkait penghargaan ini pemerintah daerah mengharapkan insentif juga diarahkan pada capacity building untuk perencanaan pembangunan, menurut penuturan Hayu bisa dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan atau magang yang difasilitasi oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas atau melalui workshop dan FGD oleh Kedeputian-kedeputian terkait lainnya.
Usulan capacity building tersebut dianggap sesuai untuk menghadapi masalah tentang keterkaitan perencanaan di pusat dan daerah yang masih kurang. Khususnya menurut Hayu untuk provinsi yang letaknya jauh dari Ibukota Negara. Ia berharap pengawalan pada Musrenbangprov di daerah tersebut mendapat perhatian khusus.