OECD-SIPA dan Bappenas Sinergikan Perencanaan Infrastruktur Rendah Karbon dalam RPJMN 2025-2029

Dalam peluncuran Policy Brief OECD-SIPA serta High-Level Panel Discussion bertajuk "Strategizing Sustainable Infrastructure for Future Indonesia", Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum menekankan pentingnya infrastruktur berkelanjutan bagi pembangunan Indonesia. "Penyediaan infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia, dan dengan keahlian personel yang terlibat dalam proyek OECD-SIPA, diharapkan memberikan masukan untuk perencanaan pembangunan Indonesia, mengintegrasikannya ke dalam RPJMN 2025-2029," ungkap Deputi Ervan, Selasa (17/9).

Indonesia berupaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara  bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan dalam proyeksi pendapatan per kapita setara negara maju pada 2045, didukung peningkatan kualitas SDM dan pembangunan seimbang di berbagai sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Deputi Ervan memaparkan bahwa Indonesia juga telah berkomitmen meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC menjadi 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen dengan kerja sama internasional pada tahun 2030, serta mencapai net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, program SIPA (Sustainable Infrastructure Programme for Low-Carbon, Resilient Development in Asia), yang dipimpin OECD dan didanai International Climate Initiative Jerman, menjadi bagian penting dalam mendukung Indonesia mencapai pembangunan infrastruktur rendah karbon tersebut. 

Kegiatan SIPA Indonesia hingga September 2025, mencakup evaluasi proyek, perencanaan strategis, mobilisasi investasi, dengan berbagai inisiatif yang melibatkan OECD, ITF, IISD, WWF, dan UNDP. "Proyek OECD-SIPA diharapkan menjembatani perencanaan pembangunan, komitmen perubahan iklim Indonesia di sektor infrastruktur, serta visi Indonesia Emas 2045. selain itu rekomendasi dalam policy brief diharapkan menjadi masukan penting RPJMN 2025-2029 untuk perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan dan rendah karbon,” tutup Deputi Ervan.