Menteri Suharso: Sistem Kerja Digitalisasi di Bappenas, Salah Satu Upaya Bebaskan Indonesia dari Jebakan Middle Income Trap

JAKARTA –Kementerian PPN/Bappenas terus berinovasi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau Middle Income Trap (MIT) pada 2030. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, apabila Indonesia ingin keluar dari jebakan MIT, sistem kerja yang lebih inovatif harus diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. “Posisi kita di Middle Income Trap ini sudah sangat lama. Pada 1993, kita sudah lepas dari Lower Income Trap dan beralih ke Middle Income Trap.Pada 1997-1998 kita mulai drop lagi ke Lower Income Trap, dan balik lagi ke Middle Income Trap pada 2002. Kalau kita hitung, sudah 17 tahun kita berada di posisi Middle Income Trap," jelas Menteri Suharso pada KOMPAS 100 CEO FORUM: “Menggali Peluang dan Tantangan Disrupsi Digital Tahun 2020” di Jakarta, Kamis, (21/11). 

Menteri Suharso menargetkan posisi Indonesia setidaknya bisa naik ke posisi tengah di kelas middle income, tidak lagi di posisi bawah di middle income. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menjadi pelopor sistem bekerja digitalisasi atau smart office di lingkungan kementerian/lembaga. Menteri Suharso mengatakan, per 1 Januari 2020, akan dilakukan uji coba sistem bekerja dengan membebaskan pegawai fungsional tidak harus bekerja di kantor. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN Kementerian PPN/Bappenas sehingga semakin berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ini akan menentukan posisi kita di mata dunia. Kalau bisa, pertumbuhan ekonomi kita naik 6 persen. Tidak ada cara lain selain digitalisasi. Di tempat saya, ada sekitar 1000 pegawai fungsional dan banyak pejabat eselon yang pintar-pintar, tetapi seperti bekerja kurang optimal, seperti banyak tekanan. Maka kami akan membuat flexible time, remote working. Mudah-mudahan ini akan mengubah gaya kerja ASN kita. Anak-anak muda sekarang suka dengan work-vacation atau bekerja sambil liburan," kata Menteri Suharso.Beliau lalu mencontohkan ruang kerja pribadinya dan anaknya yang dulu berukuran besar sehingga kesannya seperti teknokratik, namun sekarang sudah berubah menjadi ruangan kecil. “Bahkan sekarang tidak hanya kecil, tapi jarang kami datangi karena sudah dapat bekerja dari jarak jauh,” tambahnya. 

Dalam kesempatan itu, Menteri Suharso juga membahas One Data sebagai solusi untuk mewujudkan validasi data, mengingat hingga saat ini, masih terdapat perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Terkait hal ini, Menteri Suharso mengatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan menghitung penduduk Indonesia dengan hitungan yang valid sebagai landasan penguatan data. Pada 2020 mendatang, akan dilakukan Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Kebetulan, BPS berada di bawah koordinasi Bappenas. Nanti akan kami buat menjadi One Data menggunakan teknologi Big Data sehingga terjadi data yang valid yang bisa dijadikan rujukan. Data luas tanah dan data hasil panen bisa kita kelola dengan baik. Cara yang paling baik untuk membenahi One Data ini adalah dengan merujuk pada data pajak,” kata Kepala Bappenas.

Sementaraitu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang turut hadir dalam forum tersebut mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas yang hendak membuat One Data. Risma pun mengakui, menyatukan data di daerah, khususnya di Pemkot Surabaya, bukan langkah mudah. Risma mengusulka nBPS menghitung langsung dengan stud ilapangan dengan melakukan survei.  "Menyatukan data di Pemkot Surabaya dengan data pajak tidak pernah ketemu, sulit sekali. Di Surabaya, saya langsung turun ke lapangan, karena menurut data, Surabaya mengalami peningkatan ekonomi sebesar 7 persen, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat Surabaya yang miskin,” ujar Risma. Menanggapi masukan tersebut, Menteri Suharso mengatakan satu-satunya data yang dikatakan benar-benar valid adalah data yang dimiliki Bank Indonesia karena berdasarkan transaksi perbankan. “Untuk itu, One Data dan Big Data menjadi solusi untuk mewujudkan data yang valid,” pungkas Menteri Suharso. 


Komentar (0)

Tinggalkan Komentar