Menteri PPN/Kepala Bappenas Kunjungi Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, bersama Deputi Bidang Pengembangan Regional, Arifin Rudiyanto, dan Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas,   Bambang Prihartono, mengunjungi Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara guna mengidentifi-kasi dan menyelamatkan pelabuhan rakyat.

Sebagai informasi, jumlah kapal rakyat di seluruh Indonesia adalah dua ribu.  Namun jumlah ini berkurang dari yang dulu berjumlah lima ribu. Hal ini dikarenakan alasan efisiensi dan efektivitas. Meskipun kuantitas berkurang, namun kualitas atau jumlah muatan bertambah.

“Pelabuhan rakyat tetap dibutuhkan, meskipun size of business-nya tidak sebesar dulu lagi. Nanti akan kita undang berbagai stakeholders, pelaku usaha, dan regulator. Kita harapkan kebijakan ke depan dapat membantu untuk merevitalisasi pelabuhan  rakyat,” ungkap Menteri Sofyan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sofyan mengemukakan beberapa alasan mengapa pelabuhan rakyat menjadi surut.

Pertama, mungkin dikarenakan perubahan zaman atau teknologi. “Kalau dikarenakan hal ini, agak sulit untuk diberikan solusi,” kata beliau.

Kedua, menyusutnya industri ini  dapat dikarenakan alasan regulasi. “Kalau masalah regulasi asuransi dan persyaratan macam-macam,  Pemerintah akan berupaya berpihak kapada rakyat.  Sekarang Presiden Jokowi sangat responsif terhadap deregulasi di berbagai sektor. Presiden meminta kepada Bappenas dalam kurun satu tahun ke depan, 50% regulasi harus dihapus. Nanti kita akan lihat juga regulasi di sektor ini,” jelas Menteri Sofyan.

 Ketiga, terkait hilangnya bahan baku. “Saya bertanya-tanya, apakah kita selama ini  industri kapal rakyat menyusut dikarena-kan bahan baku.  Bahan baku kapal rakyat adalah kayu ulin, namun kita tidak pernah memikirkan bagaimana mengawetkan kayu, dan alternatif bahan baku lain, seperti besi atau baja dengan design yang pas. Karna ini masalah kultur,” kata beliau.

Khusus untuk pulau terkecil dan Indonesia bagian Timur, Pemerintah juga berencana memberikan subsidi. “Karena biaya logistik yang mahal dan mata rantai yang panjang, nanti kita pikirkan kebijakan subsidi bahan bakar solar,” pungkas beliau.