Menteri PPN/Bappenas Paparkan Tantangan Bangsa di Masa Depan

JAKARTA – Indonesia dengan keragaman baik budaya, sosial dan ekonomi masing-masing daerah membutuhkan perencanaan pembangunan yang mampu mengenali tantangan-tantangan masa depan. Sedikitnya ada empat tantangan utama yang harus diatasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan yaitu demografi, pangan dan energi, ekonomi serta kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini dipaparkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara kunci pada The 2nd International Conference on Indonesia Economy and Development (ICIED), yang diselenggarakan di Double Tree Hotel, pada Senin (14/08).

Tantangan demografi yang utama di Indonesia adalah makin banyaknya populasi kaum lansia dan kemungkinan penurunan populasi yang drastis. Karenanya Menteri Bambang mengatakan bahwa bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2025-2030 harus mampu dikelola dengan baik.

“Ada kemungkinan struktur populasi di Indonesia memasuki early aging population,” tutur Menteri Bambang dalam paparannya. Strategi Indonesia dalam mengelola kependudukan dituntut  harus berubah dari pengendalian populasi secara konvensional menjadi lebih berpijak pada keberlanjutan populasi (sustainable population) yang stabil.

Tantangan berikutnya adalah pada bidang penyediaan pangan dan energi. Khusus untuk pangan yaitu terbatasnya lahan pertanian yang menuntut adanya peningkatan produktivitas serta diversifikasi pertanian. Menurut Menteri Bambang hal ini sangat krusial di tengah meningkatnya laju perubahan lahan pertanian menjadi pemukiman dan usaha non pertanian lainnya. Maraknya konversi lahan pertanian dan lemahnya kebijakan untuk konservasi lahan pertanian yang subur terus terjadi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari perubahan sentra beras seperti Kabupaten Karawang yang menjadi kawasan Industri dan pemukiman. “Isu lain di bidang pangan adalah kedaulatan pangan serta angka kecukupan protein di Indonesia,” ungkapnya.

Sedangkan pada bidang ekonomi tantangan utamanya adalah bagaimana menarik sebanyak mungkin investor dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik.  Peningkatan daya saing dan keterbukaan ekonomi juga perlu didorong untuk menggerakkan sektor perkenomian negara. Dengan bonus demografi yang terjadi maka sektor industri manufaktur harus terus dikembangkan demi meminimalisir angka pengangguran di Indonesia.

“Visi Indonesia 2045 adalah percepatan ekonomi Indonesia untuk lepas dari perangkap negara kelas menengah (middle income trap) menuju negara berpenghasilan tinggi (high income),” papar Menteri Bambang.

Untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan beberapa strategi dan kebijakan nasional saat ini tengah disusun oleh Bappenas. Penajaman kebijakan terus dilakukan untuk lebih menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Selain itu, Bappenas juga menjaring inovasi dan ide untuk memutus mata rantai kemiskinan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Menteri Bambang menambahkan ada tiga hal yang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antar pendapatan di Indonesia. Pertama adalah mengurangi ketimpangan pendapatan bagi masyarakat berpanghasilan rendah dan menengah. Kedua melakukan distribusi lahan dan properti yang berkeadilan melalui reforma agraria, serta ketiga meningkatkan SDM melalui peningkatan skill dan ketrampilan melalui sekolah vokasi.

“Ketimpangan antar wilayah bisa diatasi dengan membangun konektivitas yang menghubungkan wilayah barat dan timur serta membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa,” pungkas Menteri Bambang menutup paparannya.