Menteri PPN: Sektor Publik Secara Long Term Menjanjikan dan Impactful
Berita Utama - Senin, 25 Januari 2016
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan A. Djalil mengadakan acara Lingkar Inspirasi Kekerabatan dan Edukasi Iluni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sabtu (23/1), di Rumah Dinas Menteri PPN/Kepala Bappenas. Adapun tujuan acara ini adalah sebagai wadah silahturahmi, dan meningkatkan peran Iluni FH UI di sektor publik.
Menurut Menteri Sofyan Djalil, sektor publik memang memiliki kesan kurang atraktif, dibandingkan swasta. Namun, hal tersebut perlahan sudah mulai berubah. “Dulu gaji kecil, sekarang alhamdulilah sudah lumayan, tidak kalah dengan swasta. Dulu banyak rekruitmen pegawai yang tidak transparan, sekarang sudah lebih transparan. Dan sekarang, kesempatan untuk sekolah bagi pegawai negeri lebih besar,” jelas beliau.
Terkait rotasi, Menteri Sofyan merasa hal ini perlu di-reform. “Jaksa agung muda paling sedikit dirotasi sebanyak 20 kali. Banyak jaksa yang memulai karir di Maumere, dipindah ke Saumlaki, dan kemudian pindah ke daerah lainnya. Jadi, ini yang harus kita reform. Bersama Kemenpan, kita akan ciptakan home staff dan local staff, seperti di Kemenlu. Home staff dari Jakarta dipindahkan ke daerah ,dan kembali lagi ke Jakarta. Sementara local staff tetap di daerah,” tambah beliau.
Terkait kualitas hakim, Menteri sofyan merasa masih perlu ditingkatkan. “Hakim elit kita pilih yang terbaik, secara selektif dan kompetitif, dan akan kita sekolahkan ke universitas terbaik. Untuk tiga tahun ke depan, kita punya dana 500 juta dolar untuk menyekolahkan PNS ke luar negeri, dan kita ada juga dana beasiswa LPDP yang unlimited. Setelah lulus kita kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, dan kita pekerjakan mereka di lembaga-lembaga tersebut, misalnya seperti di Mahkamah Agung AS, dan lainnya,” jelas beliau.
Sektor publik secara long term sangat menjanjikan dan berdampak. “Sektor publik sangat impactful kalau kita punya visi dan mau memperbaiki bangsa ini. Di Bappenas, sedang kita pikirkan Indonesia tahun 2045, karena tahun terse-but merupakan turning point apakah kita akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, harus kita harus pikirkan policy yang baik, banyak sekali yang perlu kita reform, salah satunya di sektor publik,” pungkas beliau.*