Menteri Bambang Sampaikan Beberapa Upaya Mencapai Pemerataan Pembangunan

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memberikan paparan dalam Rapat Kerja Komisi XI membahas mengenai Pokok-Pokok RUU APBN tahun 2018, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, pada Rabu (6/9). Masih dengan pembahasan yang sama dengan Raker Banggar sehari sebelumnya, Menteri Bambang masih memaparkan mengenai Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019; tema, sasaran dan prioritas RKP 2018; alokasi prioritas dan highlight sasaran Prioritas Nasional RKP 2018; serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Dalam paparannya Menteri Bambang menjelaskan terdapat beberapa upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan, yaitu: (i) menjaga ekonomi untuk tetap tumbuh; (ii) meningkatkan investasi dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat; (iii) menjaga kestabilan ekonomi; (iv) pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; dan (v) peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan pita lebar untuk menjangkau daerah terpencil.

Ada beberapa sektor yang perlu difokuskan terutama pada pertumbuhan ekonomi sisi lapangan usaha, yaitu: (i) Sektor pertanian, perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas mulai dari pupuk benih, alat mesin pertanian, dan perbaikan sarana prasarana irigasi; (ii) Sektor manufaktur, investasi perlu terus didorong. Pemerintah akan membangun berbagai kawasan indutsri, terutama di luar Jawa untuk dapat menampung industri-industri manufaktur; (iii) Sektor konstruksi, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur dengan menciptakan lapangan kerja dengan jumlah besar, meskipun tantangannya adalah dari sektor properti yang pertumbuhannya tidak sebagus saat comodity booming; (iv) Sektor perdagangan, pentingnya menjaga daya beli rumah tangga melalui pengendalian inflasi; (v) Sektor Informasi dan komunikasi, perlu dilakukan perluasan coverage dan infrastruktur yang mencakup semua ibukota/kabupaten di Indonesia; dan (vi) Sektor keuangan, perlu dilakukannya pengembangan sektor keuangan yang sifatnya inklusif.