Menteri Bambang: Porsi Anggaran Terbesar RKP 2020 Untuk Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dalam Konferensi Pers Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Jumat (16/8). Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Implementasi RKP 2020 yang mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” sangat penting untuk capaian awal tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sejumlah target indikator makro ditetapkan untuk dicapai pada 2020, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,5 persen, tingkat kemiskinan 8,5–9,0 persen, Rasio Gini sebesar 0,375–0,380, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8—5,1 persen.

RKP 2020 dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar 157,1 triliun rupiah, PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan alokasi anggaran senilai 75,5 triliun rupiah, PN 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar 24,4 triliun rupiah, PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar 43,7 triliun rupiah, dan PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan alokasi anggaran senilai 36,6 triliun rupiah. Total alokasi anggaran bagi kelima PN yang diamanatkan dalam RKP 2020 adalah sebesar 337,3  triliun rupiah. “Dari lima prioritas nasional tersebut, maka kita bisa lihat bahwa prioritas nasional dengan porsi anggaran terbesar mencapai 157,1 triliun rupiah adalah untuk Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,” tegas Menteri Bambang.

PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui implementasi program prioritas perlindungan sosial kelompok rentan dan penduduk miskin, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/PBI) untuk 96,8 juta jiwa, bantuan pendidikan bagi siswa miskin atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 20,1 juta siswa, bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin melalui Bidik Misi dan KIP-Kuliah untuk 462 ribu mahasiswa, Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) sebesar 10 juta keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai/Keluarga Sangat Miskin (BPNT/KSM) untuk 15,6 juta keluarga. Untuk penanganan stunting, disediakan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis untuk 345 ribu ibu hamil dan makanan tambahan bagi balita kurus 602 ribu balita, serta penyediaan obat gizi seperti Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Penambah Darah Ibu Hamil. Di bidang pendidikan, pemerintah fokus untuk pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas dari Sekolah Dasar hingga pendidikan tinggi.

PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah memiliki sasaran utama terciptanya konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas jalur logistik, antara lain pembangunan Jalan Lintas Penghubung Kalimantan, Jalan Lintas Timur Sumatera, pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Bogor-Sukabumi dan Jalur Ganda Mojokerto-Jombang, serta peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Araskabu—Siantar. Pemerintah juga mewujudkan dukungan simpul transportasi dan pertumbuhan, antara lain peningkatan kapasitas Jalan Batanghari II—Zona Lima—Muara Sabak dan pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimba, peningkatan Jalan Akses Pelabuhan Kualatungkal Jambi dan Akses Bandara Kolaka Sulawesi Tenggara, pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua, Bandara Tambelan di Kepulauan Riau, dan Pengembangan Bandara Depati Parbo—Kerinci—Jambi. Membangun infrastruktur kawasan tertinggal juga menjadi prioritas, melalui penanganan Jalan Trans Maluku yaitu peningkatan Jalan Weda—Sagea—Patani Maluku Utara sepanjang 14 kilometer dan peningkatan Jalan Tepa-Masbuar—Letwurung Maluku sepanjang 30 kilometer. Selain itu, pembangunan dermaga, pelabuhan, dan bandara, yaitu pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Bakalang—NTT, Elat—Maluku dan Pembangunan Pelabuhan Sungai Agats Papua, pengembangan Bandara Long Bawan, Bandara—Nunukan, Bandara Saumlaki—MTB, serta Bandara Ewer dan Ilaga Papua juga diprioritaskan.

PN 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, menargetkan sasaran utama peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja (vokasi), antara lain pelaksanaan pelatihan 116 ribu orang dan sertifikasi tenaga kerja untuk 375 ribu orang, pengembangan 2.000 BLK Komunitas, dan peningkatan kualitas SDM Industri dengan Sistem 3 in 1: pelatihan, sertifikasi, dan penempatan sebanyak 34 ribu tenaga kerja. Pengembangan destinasi pariwisata prioritas meliputi fasilitasi event pariwisata di 10 Destinasi Wisata, penanganan jalan mendukung KSPN antara lain Jalan Baru BIL—Kute KSPN Mandalika (22 km), Jalan Labuhan Bajo-Pelabuhan Bari (35 km), Jalan Sentolo—Klangon—Borobudur (14 km), pembangunan jalan akses kawasan pariwisata, pembangunan bandara seperti  pengembangan Bandara Sibisa—Toba Samosir dan Bandara Komodo—Manggarai Barat, dan Pengembangan 100 desa adat.

PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup, membidik sasaran utama ketersediaan akses dan kualitas pangan melalui budidaya 743 ribu ha padi dan 200 ribu ha jagung, perbanyakan 1,4 ton benih sumber padi, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak antara lain bano, baliase, bomberay, pembangunan gudang garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan jembatan timbang dan conveyor). Di sektor air dan lingkungan hidup, pemerintah fokus untuk melanjutkan pembangunan 47 bendungan on-going, rehabilitasi 56 ribu ha hutan dan lahan secara vegetatif, restorasi lahan gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan, pengadaan alat atau sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan daring, pengadaan peralatan pemantau kualitas udara stasiun tetap/AQM, dan pembangunan pusat daur ulang sampah. Ketahanan terhadap bencana melalui teknologi reduksi risiko bencana (1 pilot project INATEWS), desa tangguh bencana di 120 desa, rehabilitasi hutan dan lahan seperti rehabilitasi bakau, dam penahan, gully plug, dan sumur resapan juga menjadi prioritas.

PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, menargetkan sasaran utama pengadaan alutsista strategis, produksi alutsista industri dalam negeri, perawatan alutsista matra darat, laut, udara, pembangunan 1.110 rumah prajurit TNI AD, pembangunan lima command centers, serta operasi keamanan siber nasional. Di sektor politik dan kerja sama internasional, fokus prioritas pada perlindungan 230 ribu WNI serta optimalisasi pengelolaan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Di dalam negeri, pengawasan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menjadi sorotan penting. “Lima Prioritas Nasional ini didukung dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, pembangunan berkelanjutan, dan transformasi digital,” ujar Menteri Bambang.

RKP 2020 mendorong terciptanya prioritas pembangunan berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)—Availability Payment, antara lain dukungan terhadap Konektivitas dengan perkiraan nilai komitmen sebesar 6,3 triliun rupiah, meliputi proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera, pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau, pengembangan dan pengoperasian Kereta Api Makassar—Pare-pare, serta dukungan terhadap konektivitas komunikasi dengan perkiraan nilai komitmen sebesar 28,3 triliun rupiah, mencakup dukungan Palapa Ring (Barat, Tengah, Timur dan Satelit Multifungsi). “Sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tiga tahun lalu, kami tidak hanya bertumpu pada konteks pembiayaan yang hanya mengandalkan APBN, tetapi juga skema pembiayaan alternatif lainnya yang melibatkan swasta, baik untuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang,” tutup Menteri Bambang.