Menteri Bambang Dorong Pemanfaatan Sukuk Ritel Syariah untuk Atasi Ketimpangan

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keynote speech dalam acara Seminar Nasional bertajuk “Rembuk Republik: Memacu Inklusi Keuangan Syariah”, yang digelar di JS Luwansa Jakarta, pada Senin (14/5). Selain Menteri Bambang, turut hadir Wakil Pemimpin Redaksi Republika Nur Hasa Murtiaji, Presiden Direktur Prudential Indonesa Jens Reisch, Ketua 1 IAEI Syauqi Beik, Deputi Komisioner OJK Budi Armanto, dan Wakil Ketua DSN Mui Adiwarman.

Dalam sambutannya, Menteri Bambang mengatakan aset perbankan syariah saat ini berada di angka 5,8 persen dari total keseluruhan perbankan. Perlu adanya peningkatan kualitas dari perbankan syariah, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, beliau menambahkan perbankan syariah merupakan mekanisme yang baik untuk membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Hal ini dibuktikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki modal kuat untuk memanfaatkan ekonomi syariah dalam mengatasi permasalahan pembangunan.

Lebih lanjut Menteri Bambang menuturkan perkembangan keuangan syariah di Indonesia jauh lebih inklusif dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengeluarkan sukuk ritel. Sukuk ritel adalah cara yang paling baik untuk memperbesar inklusi keuangan syariah. Sukuk ritel juga memiliki kelebihan dalam segmen mikro keuangan syariah.

“Indonesia lah yang menjadi satu-satunya negara yang mengeluarkan sukuk ritel. Indonesia selalu diminta untuk sharing experience tentang sukuk ritel. Dan itu cara yang paling bagus untuk perbesar inklusi dari islamic finance (keuangan syariah),” jelas Menteri Bambang.

Oleh karena itu Menteri Bambang mengimbau kepada seluruh pihak khususnya pelaku keuangan syariah untuk dapat memanfaatkan sukuk ritel syariah. Dirinya menilai, melalui penjualan sukuk ritel ini dapat menjadi cara yang paling bagus untuk memperbesar keuangan syariah nasional.

Menteri Bambang menambahkan inklusi keuangan syariah tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja namun diperlukan bantuan dari seluruh pihak terkait. “Inklusi keuangan tidak bisa menjadi hanya tugas pemerintah atau otoritas terkait tapi juga perlu menjadi tugas dari semuanya. Melihat perkembangan zaman sekarang ini tampaknya penggunaan teknologi digital akan semakin membantu mempercepat inklusi keuangan,” ujar Menteri Bambang.