Menteri Bambang Dorong Kompetensi TIK Berkorelasi Positif terhadap PDB Indonesia

JAKARTA – “Indonesia harus meningkatkan lagi tren pertumbuhan ekonomi ke angka 6 persen, dari tren rata-rata 5,3 persen yang terjadi selama ini. Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan apabila tidak ada perubahan kebijakan secara transformatif, pertumbuhan ekonomi akan terus turun. Namun, dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6 persen, Indonesia bisa menjadi negara kategori berpendapatan tinggi dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita pada 2030-2045,” jelas Menteri Bambang saat menjadi pembicara dalam acara International Management Accounting Conference 2019, di Gedung BEJ, Kamis (17/1). Alasan utama pertumbuhan di bawah 5,3 persen saat ini adalah kebijakan moneter yang ketat sebagai respon normalisasi the Fed, konsumsi rumah tangga yang stagnan, serta kurangnya investasi dan net ekspor yang masih rendah.

Dengan masuknya era digitalisasi dan industri 4.0, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengurangi biaya ekonomi dalam produksi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan potensi pengembangan big data. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah berkurangnya penggunaan tenaga manusia yang mengakibatkan pengangguran, meningkatnya ketimpangan ekonomi karena perbedaan kompetensi digital secara masif, berkurangnya semangat menempuh edukasi karena gaya hidup serba instan, dan belum berkembangnya industri non manufaktur. “Jika dilihat kesiapan kompetensi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) berdasarkan laporan World Economic Forum pada 2014, Indonesia berada di atas Thailand, Brazil, Filipina, India dan Vietnam. Namun, potensi itu belum tercermin dalam pertumbuhan ekonomi karena masih di angka 5 persen. Padahal kompetensi TIK harusnya memiliki korelasi yang positif terhadap performa ekonomi suatu negara, diukur dari tingkat competitiveness dan tingkat PDB,” tutur Menteri Bambang.

Beberapa keuntungan masuknya industri 4.0 untuk Indonesia, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan PDB 1,2 persen per tahun, menciptakan lapangan kerja lebih dari 10 juta pada 2030, dan meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. “Di era digitalisasi, pemerintah perlu mengubah wajahnya ke dalam empat peran penting, yaitu menciptakan pasar yang efisien dengan mengatur regulasi terkait jaringan, enabler (penghubung dan fasilitator, bukan lagi pengatur), mencegah praktik korupsi, dan menyediakan jasa pelayanan publik dengan prima,” tutup beliau.