Menteri Bambang Dorong Kepala Bappeda Provinsi Kembangkan Kawasan Wisata dan Industri

PADANG – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memberikan sambutan kunci dalam acara Temu Konsultasi Triwulan II: Bappenas-Bappeda Provinsi, yang diselenggarakan di Grand Inna Muara Padang, pada Kamis (15/2). “Hari ini adalah Rapat Kerja Nasional Bappenas-Bappeda Provinsi seluruh Indonesia dalam rangka kita menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Arahan umum dari saya untuk para Kepala Bappeda Provinsi adalah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis kawasan, contohnya adalah kawasan wisata dan industri. Kawasan ini adalah kawasan yang fungsional dan punya nilai tambah, tetapi jangan sampai menciptakan enclave baru atau yang bersifat eksklusif. Ini yang harus diperhatikan semua daerah, baik yang kawasan wisata dan industrinya sudah maju, maupun yang belum,” jelas Menteri Bambang.

Untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut, lebih lanjut Menteri Bambang menyampaikan Kepala Bappeda harus memahami karakteristik perkembangan wilayahnya. Ada wilayah tertinggal, yaitu wilayah yang infrastruktur dan pelayanan dasarnya masih kurang, antara lain: daerah tertinggal, terluar, terisolir, kepulauan, perbatasan, dan sebagian besar perdesaan. Wilayah ini masih mengandalkan sumber pendanaan dari APBN/D. Kemudian ada wilayah menengah, yaitu wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan lokal yang berpotensi ekonomi tinggi, antara lain: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Potensial investor wilayah ini adalah pengusaha daerah. Terakhir, wilayah maju, yaitu wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, antara lain: perkotaan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Potensial investor untuk wilayah ini adalah swasta baik nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bambang juga menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan memfasilitasi upaya pengembangan pariwisata Sumatera Barat, meskipun provinsi tersebut tidak termasuk di dalam 10 Bali baru. “Khusus untuk Sumatera Barat, yang akan kita dorong di kemudian hari adalah terkait kawasan wisata. Karena tidak termasuk 10 Bali baru, saya menyambut inisiatif dari Sumatera Barat untuk mengusulkan dua area, terutama kawasan Pantai Mandeh dan Kepulauan Mentawai untuk bisa mengembangkan kawasan strategis pariwisata. Untuk itu, selain peran dari APBN/D, kita juga akan dorong peran dari investor swasta, sehingga percepatan kawasan wisata itu bisa terlaksana, dan Sumatera Barat tidak perlu merasa tertinggal dengan daerah-daerah lainnya yang sudah masuk 10 Bali baru,” ujar Menteri Bambang.

Disamping Sumatera Barat, Menteri Bambang juga mendorong para Kepala Bappeda Provinsi lainnya untuk mendorong kawasan wisata yang terintegrasi (integrated tourist resort) di daerah masing-masing. “Saya akan tunggu dari daerah lain di luar 10 Bali baru, dan apa saja upaya untuk mengembangkan wisata yang sesuai dengan tema perencanaan dan bersifat holistik. Kita ingin kawasan wisata yang tidak sepotong-sepotong dan berdiri sendiri. Artinya, kawasan wisata yang terintegrasi menjadi suatu wilayah atau kota baru dengan segala macam sarana penunjangnya, dan yang paling penting adalah kawasan wisata tersebut mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk mendatangkan wisatawan asing dalam jumlah yang besar,” jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang juga menjelaskan bahwa tidak semua provinsi memiliki kawasan wisata, dan para Kepala Bappeda Provinsi harus menemukenali potensi daerah masing-masing. “Fungsi ekonomi dari suatu daerah tidak hanya dari pariwisata. Bisa dari perdagangan dan pelabuhan bebas, atau dari kawasan industri. Misalkan untuk Sulawesi Tenggara yang nikelnya banyak, smelter membuat kawasan tersebut menjadi fungsional. Setelah smelter, harus dipikirkan lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian, industri turunan apa yang menghasilkan nilai tambah,” jelas beliau.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, dan para pejabat Eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Deputi Bidang Ekonomi Leonard VH Tampubolon, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slamet Soedarsono, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Pungky Sumadi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Taufik Hanafi, serta Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Oktorialdi.