Menteri Bambang Dorong Desa di Indonesia Menjadi Desa Mandiri

JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap jumlah desa tertinggal akan berkurang sebanyak 5000 desa di Indonesia. Selain itu desa-desa tertinggal tersebut dapat berubah menjadi desa berkembang, dan akhirnya menjadi desa mandiri. Hal ini disampaikan beliau dalam pertemuan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), pada Rabu (19/10).

“Kita berharap kedepannya nanti desa-desa di Indonesia kebanyakan desa mandiri, dengan begitu  tidak ada lagi masyarakat desa yang melakukan migrasi dari desa ke kota. Saat ini 59% penduduk banyak yang tinggal di perkotaan, jika kita tidak melakukan apapun, maka 30 tahun dari sekarang (2045), 82% penduduk Indonesia akan memilih  tinggal di kota. Hal ini akan menimbulkan problema sosial yang tak lain tak bukan adalah kemiskinan,” papar Menteri Bambang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menambahkan agar setiap desa memiliki satu produk unggulan, sebagai pemicu progres ekonomi. “Dengan adanya produk unggulan desa, akan memicu pembangunan ekonomi strategis dari desa ke level kabupaten, bahkan nasional. Hal ini yang kemudian kami sebut dengan pembangunan dimulai dari desa,” ujar Menteri Puan.

Menteri Bambang juga menyarankan agar dana desa dapat tepat sasaran dan dapat difokuskan kepada perbaikan akses sanitasi dan air bersih. “Tanpa akses sanitasi dan air bersih yang memadai di pedesaan, maka kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan akan menjadi buruk. Oleh karena itu harapan saya dengan pemerintah harus dapat memprioritaskan dana desa untuk hal yang lebih utama, yaitu akses sanitasi dan air bersih,” ucap beliau.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Selain dua hal di atas, rapat juga membahas dana desa, pendamping desa dan pemberdayaan masyarakat serta tim koordinasi monitoring dana desa.