Menteri Bambang: Capai SDGs Dengan Prinsip Inklusif
Berita Utama - Jumat, 07 Oktober 2016
JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menyampaikan keynote speech terkait Sustainable Development Goals (SDGs) pada acara Indonesia Philanthropy Festival 2016, di Jakarta Convention Center, Jumat (7/10).
Menteri Bambang sangat mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut yang di dalamnya diagendakan juga penandatanganan MoU Kemitraan antara Filantropi, Bisnis dan OMS, untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia. “Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak luas, bagi masyarakat penerima manfaat, serta dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs di Indonesia,” jelas Menteri Bambang.
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi pioneer terdepan dan role model dalam pencapaian SDGs. Pada agenda sebelumnya (Millennium Development Goals/MDGs), Indonesia telah berhasil mencapai 49 dari 67 indikator MDGs pada akhir 2015, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Indonesia termasuk yang telah berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya,” kata Menteri Bambang.
Kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs sebagai transisi dari MDGs juga telah menarik perhatian dunia. “Saya dengan bangga menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk membagi pengalaman dalam pelaksanaan MDGs serta arah pelaksanaan SDGs, karena Indonesia dinilai telah melangkah cukup maju dalam persiapan pelaksanaannya,” ujar beliau.
Lebih lanjut, Menteri Bambang memaparkan prinsip-prinsip SDGs, yang merupakan pengayaan dari model MDGs.
“Pertama, universal, dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju. Kedua, terintegrasi, adanya keterkaitan dan kesatuan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga, no-one left behind, pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat kepada semua orang, tidak terkecuali kelompok rentan dan difabel,” jelas Menteri Bambang.
Untuk mencapai target yang sangat ambisius dari SDGs — pencapaian indikator pada tingkat “Nol” atau “Zero” — pemerintah Indonesia juga mengadopsi prinsip inklusif. “Untuk mencapai target SDGs, pemerintah Indonesia melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, termasuk filantropi, dengan memfokuskan pada kelompok rentan dan kaum difabel,” pungkas beliau.