Kunjungi Universitas Jember, Menteri Bambang Bicara Komitmen Penanganan Perubahan Iklim Hingga Pertanian Inklusif dan Berkelanjutan

JEMBER – Indonesia, sebagai salah satu negara yang juga terkena dampak perubahan iklim, baik dalam bentuk bencana hidrometeorologis maupun dampak turunan dari aspek sosial dan ekonomi, perlu melakukan berbagai upaya antisipasi. Terlebih dengan komitmen yang sudah disampaikan dalam National Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Bagaimanapun, berbagai dampak dari perubahan iklim, penurunan kualitas lingkungan, serta berkurangnya daya dukung dan daya tampung dari sumber daya alam kita, memberikan pengaruh negatif terhadap proses pembangunan. Simulasi yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan mengalami perlambatan jika kita tidak melakukan langkah-langkah dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta upaya ekstra dalam menurunkan tingkat emisi sesuai dengan target yang sudah dicanangkan,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam kunjungan kerja ke Universitas Jember sekaligus peresmian Desa Wonoasri sebagai Pusat Batik Meru Betiri di Jember, Jawa Timur, Selasa (31/7).

Menteri Bambang mengapresiasi peran Universitas Jember yang merupakan salah satu universitas dalam proyek The Development of Four Higher Education Institutions Project (4 in 1) yang bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) untuk membangun Pusat Unggulan Bioteknologi Tanaman Industri (PU-BioTin). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi, terutama terkait kualitas penelitian dan inovasi, kualifikasi dan kompetensi dosen beserta staf akademik, produktivitas kegiatan pembelajaran, dan penguatan pendidikan dan kolaborasi penelitian. Melalui proyek bantuan IsDB ini, telah dibangun sejumlah fasilitas penunjang di Universitas Jember, yakni lima gedung laboratorium, satu gedung auditorium, satu gedung Training Center, satu gedung Agro technopark Integrated Facilities, satu gedung Training Center Dormitories, dan satu gedung Limited Land Testing Building total pembiayaan pinjaman sebesar USD 40,81 juta.

“Saya memberikan apresiasi terhadap berbagai penelitian yang dilakukan Universitas Jember, juga kerja sama yang sangat baik dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan USAID dalam mengelola kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kegiatan ini menjadi salah satu contoh konkret Pembangunan Rendah Karbon (PRK), di mana kegiatan yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan hutan sekunder, sekaligus melakukan aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan serta kohesi sosial masyarakat setempat,” tegas Menteri Bambang.

Selain berkontribusi bagi implementasi PRK, Universitas Jember juga berperan dalam pembangunan pertanian inklusif.Dengan visi yang berwawasan lingkungan, bisnis, dan industri pertanian, Universitas Jember bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang mendorong inklusivitas pembangunan pertanian. Melalui proyek IsDB, Universitas Jember mengembangkan bioteknologi pembibitan tebu yang tahan cekaman kekeringan dan industrialisasi produk singkong dari lahan marginal sehingga pemanfaatan lahan tersebut menjadi lebih optimal dan masyarakat menjadi lebih berdaya.

“Pembangunan pertanian tentu mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian bangsa karena berkontribusi 13,63 persen terhadap PDB pada Triwulan II tahun 2018 (Badan Pusat Statistik), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian juga mempunyai efek pengganda yang besar melalui peningkatan input-output-outcome antar industri, konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian,” ujar Rektor Universitas Jember Moh Hasan. Dengan demikian, pembangunan pertanian inklusif perlu didorong untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan nasional tanpa memicu kesenjangan, baik di sektor wilayah maupun kelompok masyarakat demi pemerataan pembangunan.