Kereta Api Cepat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Berita Pembangunan - Senin, 15 Februari 2016
JAKARTA - Ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas pada 12 Februari 2016, Bambang Prihartono, Direktur Transportasi Bappenas menginformasikan pengembangan kereta api cepat atau High Speed Rail (HSR) Jakarta-Bandung. Pada intinya dengan adanya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, terjadi pergeseran moda transportasi dari konvensional menuju HSR, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Bambang menjelaskan proyek ini telah direncanakan sejak 2008 dan saat itu Bappenas telah melaksanakan studi Pre-FS-HSR Jakarta-Surabaya. Menurut studi tersebut, lokasi stasiun utama direncanakan di 5 wilayah yaitu Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang dan Surabaya. Dalam Buku II RPJMN 2015-2019 disebutkan perlunya mengembangkan sistem angkutan umum massal modern dan maju dengan orientasi bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terbaru.
Untuk itu, pada pemerintahan Kabinet Kerja, program kereta api cepat ini difokuskan pada pembangunan tahap pertama dahulu, rute Jakarta-Bandung. Alasannya, pengembangan HSR ditujukan untuk wilayah dengan pendapatan perkapita yang mencapai US$ 10.000. Untuk 5 tahun ke depan, baik Jakarta maupun Bandung diperkirakan akan mampu mencapai pendapatan di atas nilai tersebut.
“Walaupun namanya cepat, tidak berarti buru-buru dipersiapkan. Bahkan proyek ini sudah disiapkan sejak 2008. Karena dananya cukup besar, kami buat strategi sesuai kajian untuk membangun secara bertahap. Mengapa dipilih Jakarta-Bandung dulu, karena pertumbuhan ekonomi regional koridor itu luar biasa. Kalau lihat pendapatan perkapita 5 tahun ke depan bisa mencapai US$ 10.000. Tentu daya belinya akan meningkat,” jelas Bambang.
Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 sampai 6 persen. Menurut Bambang, proyek kereta api cepat dapat mendukung target penurunan biaya logistik hingga tahun 2019 sebesar 6,8 persen, dengan 3 persen berasal dari transportasi darat dan menjadi kunci utama (keydriver) pengembangan wilayah di sekitar proyek. Melihat pengalaman China yang sukses mengembangkan HSR Beijing-Shanghai dapat memicu manfaat aglomerasi secara signifikan.
Bambang juga menyebutkan bahwa proyek angkutan umum di empat negara yang telah dia sambangi bukanlah bicara proyek untung, namun menjanjikan keuntungan besar di kemudian hari untuk tahap operasionalnya, termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
”Dimana-mana proyek pembangunan angkutan massal adalah proyek rugi. Saya sudah ke empat negara dan melihat. Ini orang suka salah, dikira proyek pembangunan angkutan massal itu bicara proyek untung. MRT itu awalnya rugi dulu. Tapi yang harus kita lihat proyek kereta api cepat ini sebagai keydriver untuk pengembangan wilayah. Contohnya di China, itu tiap kota yang disambangi langsung tumbuh sekitar 0,06 sampai 1% dari PDB, langsung tumbuh daerahnya,” ujar Bambang.
Pengembangan HSR Jakarta-Bandung saat ini merupakan prioritas untuk mendukung aglomerasi dua kota besar serta pusat-pusat pertumbuhan di antara keduanya. Dalam pengembangannya harus dibangun sejumlah stasiun, baik untuk angkutan penumpang maupun barang yang mendukung potensi ekonomi pada koridor tersebut. Selanjutnya pengembangan kereta cepat hingga Surabaya diteruskan saat pendapatan perkapita Indonesia telah cukup memenuhi standar di atas.
Karena proyek ini memerlukan dana besar, pemerintah Indonesia memutuskan bekerjasama dengan pihak swasta yang kemudian dikelola oelh PT. KCIC (Kereta Api Cepat Indonesia China). Sebab, dana APBN difokuskan untuk pembangunan di luar Jawa, daerah terluar, dan tertinggal. Maka peran pemerintah terhadap proyek ini adalah mempercepat perizinan dan diharapkan dapat memberi jaminan politik juga.
Di akhir pemaparannya Bambang berpesan bahwa PT.KCIC harus cepat bekerja agar proyek ini dapat selesai pada kurun waktu 2015-2019. Pihak swasta tak perlu khawatir, sebab contoh proyek kerjasama swasta yang telah berhasil sudah ada, yaitu pembangunan Jembatan Suramadu yang dilaksanakan dalam dua periode pemerintahan presiden yang berbeda, namun tetap dapat diselesaikan dengan sempurna.