Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Masih Jadi Prioritas Pembangunan Maluku

JAKARTA – Hari Rabu (5/4) merupakan hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta. Adapun peserta dari Bappeda Provinsi yang hadir di hari terakhir adalah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Ditemui disela-sela rapat Musrenbangnas pada Prioritas Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Dr. Ir. Antonius Sihaloho, MT., mengaku pelaksanaan Musrenbangnas 2016 sangat baik. Menurut Antonius, penanganan per prioritas sangat cocok dengan Maluku yang merupakan daerah Kepulauan. Selain itu Antonius juga sangat setuju dengan perubahan pendekatan perencanaan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan terintegratif, hal ini karena pendekatan ini sangat sesuai dengan pendekatan pembangunan di Maluku.

“Desk Musrenbangnas tahun ini dipandang lebih baik, pembahasan per prioritas nasional dengan pendekatan holistik, tematik, terintegratif dan spasial dirasa menguntungkan Provinsi Maluku. Dimana program/kegiatan prioritas yang disetujui adalah program kegiatan yang benar-benar merupakan kebutuhan daerah dan didukung oleh sektor lainnya. Tentunya hal ini dapat terjadi karena penganggaran pembangunan tidak lagi berdasarkan money follow function tetapi money follow program prioritas.  Hal ini juga sejalan dengan pendekatan pembangunan Provinsi Maluku yang berbasis Gugus Pulau (spasial), dimana pembangunan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan pada masing-masing gugus pulau (tematik) yang dilakukan secara holistik dan terintegrasi,” tuturnya.

Dalam pembahasan prioritas nasional, usulan yang banyak diajukan oleh Provinsi Maluku pada prioritas Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan, Kesehatan serta Pendidikan. Dilihat dari kegiatan prioritas yang diusulkan,  pembangunan infrastruktur masih mendominasi usulan Provinsi kepulauan ini.  Infrastruktur transportasi, komunikasi dan energi listrik menjadi kebutuhan prioritas daerah disamping infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

“Pembangunan infrastruktur diyakini dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi yang tentunya memiliki korelasi dengan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku,” tegasnya.

Sebagai penutup, Antonius berharap untuk kedepannya dengan adanya sistem yang baru ini, kriteria-kriteria program untuk kawasan timur dan Provinsi yang berciri kepulauan dapat lebih diperhatikan lagi.